IKLIM BISNIS MEMBURUK, PASAR GLOBAL MENJAUH

JAKARTA – The Economist edisi terbaru menerbitkan dua laporan tentang Indonesia. Yang pertama tentang popularitas Prabowo di halaman 29-30 dan kedua tentang ekonomi di halaman 64. Saya ingin mengulas artikel kedua yang berjudul “The Archipelago of Broken Dreams” di bagian bisnis. Bagian ini terkait dengan artikel saya sebelumnya “Bilang Tak Gentar Lawan MSCI, Prabowo Nir-Empati” (24 Oktober 2026) yang terbit di akun ini.

Laporan the Economist itu dimulai dengan pernyataan bahwa sekarang ini Palestina dan Ukraina adalah pasar yang nyaris tidak diminati oleh siapa pun. Indonesia, menurut the Economist “punya potensi masuk ke dalam kelompok yang sama” dengan dunia negara yang sedang diporak-porandakan perang itu.

Ancaman MSCI menurunkan level pasar Indonesia dari emerging market ke standalone market adalah salah satu penandanya. Menurut lembaga indeks pasar modal itu, pasar saham Indonesia tidak transparan dan marak terjadi pump and dump harga. Akibatnya, para investor sudah berbondong-bondong mengungsi dari pasar saham Indonesia.

Dalam setahun terakhir, pasar saham Indonesia kehilangan nyaris separuh nilainya. Majalah ini menunjukkan IHSG sudah jatuh sekitar 38 persen sejak 31 Desember 2025.

Ini menjadikan pasar saham Indonesia adalah yang terburuk di dunia tahun ini.

Menurut the Economist, kondisi yang menyedihkan dari bursa saham Indonesia itu hanya cermin dari buruknya kondisi dan iklim berbisnis di Indonesia selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto.

Berikut beberapa fakta yang dihimpun the Economist.

Di bawah pemerintahan Prabowo, kroniisme merajalela disertai intervensi pemerintah ke dunia bisnis yang semakin dalam. Ini membuat resah para pelakuk bisnis baik dalam maupun luar negeri.

Pada awal tahun ini, Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa para anggotanya menghadapi “regulasi yang terlalu ketat, penegakan aturan yang berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan” oleh pihak-pihak berwenang di Indonesia.

Hal yang sama dialami pelaku bisnis dari negara lain di Indonesia. Majalah ini melihat bahwa salah satu sumber masalahnya adalah orientasi ekonomi Prabowo yang terlalu nasionalistik. Ini semacam pembalikan dari kemajuan ekonomi Indonesia yang sudah dibangun perlahan-lahan sejak krisis finansial 1997-1998.

Di masa Joko Widodo, ada figur seperti Luhut Pandjaitan yang dinilai luwes membuka jalan bagi para pebisnis internasional sehingga pasar Indonesia menjadi cukup terbuka dan diminati. Sekarang tidak ada lagi figur seperti itu.

Yang ada adalah retorika-retorika permusuhan yang terus muncul dalam pidato-pidato presiden Prabowo. Pada kuartal terakhir 2024, saat Prabowo mulai berkuasa, investasi asing langsung mencapai US$16 miliar, lebih dari dua kali lipat level empat tahun sebelumnya.

Sejak itu angkanya stagnan. Ada ancaman penyitaan dan nasinalisasi perusahaan asing. Ada percobaan nasionalisasi perusahaan Martabe, tambang emas yang dikendalikan Jardine Matheson. Freeport-McMoRan ditekan untuk melepas 12% saham anak usahanya. Ada penertiban besar-besar di sektor kehutanan. Sepertiga lahan kelapa sawit diambil alih.

Pada bulan Mei, Prabowo tiba-tiba datang membawa gagasan untuk melakukan sentralisasi ekspor minyak sawit, batu bara, dan feronikel. Para pengusaha makanan mengeluhkan kualitas garam dalam negeri yang terpaksa mereka pakai karena impor garam dan gula dibatasi dengan dalih swasembada.

Pembatasan impor itu juga telah mengganggu rantai pasok bagi Coca-Cola dan Pepsi.Co, dua perusahaan raksasa minuman yang beroperasi di Indonesia. Pada 18 Oktober, muncul rancangan aturan baru mengenai sertifikasi halal untuk berbagai barang konsumsi, termasuk kosmetik dan suplemen.

Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan multinasional yang menyasar pasar Indonesia menghadapi kondisi perilaku belanja masyarakat yang stagnan. Meskipun pertumbuhan PDB resmi jarang berada di bawah 5%, porsi pekerja kelas menengah di Indonesia (menurut definisi pemerintah) merosot dari 16% satu dekade lalu menjadi 7% tahun lalu.

Bahkan menurut survei terbaru NielsenIQ, hanya 9% konsumen merasa kondisi keuangan mereka lebih baik dibandingkan setahun sebelumnya, turun dari 54% pada 2024. Ini kemudian memukul sejumlah sektor industri seperti penjualan mobil domestik yang angkanya masih di bawah 2019.

Pelbagai persoalan yang disebabkan tata kelola pemerintahan dan bisnis itu yang menjelaskan keterpurukan ekonomi Indonesia sekarang. Jika tidak ada perbaikan yang serius, negara ini benar-benar akan ditinggalkan pasar global.

Dan itu kerugian besar.