Anis Matta: Dunia Sedang Mencari Tatanan dan Tata Kelola Baru

JAKARTA – Dunia, menurut Anis Matta, sedang berada dalam masa transisi yang tidak biasa. Tatanan lama belum sepenuhnya mati, tetapi sudah kehilangan banyak daya. Tatanan baru belum lahir. Di antara keduanya muncul ruang kosong yang diisi oleh konflik, perang hibrida, perebutan pengaruh, teknologi, energi, dan pertarungan antarkekuatan besar.

Dalam percakapan dengan Budi Adiputro dan Arie Putra, Wakil Menteri Luar Negeri RI ini berbicara panjang tentang perubahan tersebut. Dari Gaza, BoP, PBB, hingga BRICS dan OECD. Dari Benua Amerika, Jazirah Arab hingga daratan Eropa. Dari Rusia dan China, kawasan Teluk hingga kawasan Asia Tengah. Hingga diskursus menarik terkait alasan Indonesia harus semakin aktif hadir dalam percaturan global.

Ia juga menjelaskan mengapa politik luar negeri bebas aktif tidak lagi bisa dipahami dengan logika Perang Dingin. Menurutnya, dunia sekarang tidak sedang bergerak menuju dua blok baru. Semua negara justru sedang mencari strategic autonomy, atau kemandirian strategis, karena tidak ada satu kekuatan yang lagi-lagi bisa menjadi pelindung tunggal.

Dan di tengah situasi itu, Ustaz Anis Matta melihat satu prinsip sederhana bagi Indonesia, yakni jangan menjadi penonton ketika perubahan besar sedang berlangsung.

Berikut percakapan “tepi jurang” tersebut secara lebih lengkap:*

Pak Ustaz, kita mulai dari politik domestik dulu. Pemerintahan sekarang banyak menggunakan istilah seperti oligarki, deep state, antek asing, sampai perang pikiran. Sebagai cara menjelaskan situasi politik, mungkin menarik. Tetapi apakah bahasa semacam itu efektif untuk membangun dukungan publik? Jangan-jangan publik Indonesia sebenarnya lebih banyak bergerak karena pertimbangan emosional dan psikologis daripada karena program pemerintah?

Kalau kita melihat politik, fungsi edukasi dan agregasi kepentingan memang tidak selalu berjalan searah. Ketika kita menghadapi masalah yang kompleks dan tidak tersedia jalan keluar yang sederhana, penyederhanaan yang berlebihan justru bisa menyesatkan.

Dalam perjalanan sebuah bangsa, kita perlu terus menggugat premis dan asumsi dasar yang selama ini kita gunakan. Bisa jadi asumsi itu dulu relevan, tetapi sekarang sudah tidak relevan lagi. Bahkan bisa jadi asumsi tersebut justru menciptakan masalah baru.

Banyak istilah yang sekarang terdengar akademik bagi kita sebenarnya merupakan bahan perdebatan sehari-hari di banyak negara. Di Timur Tengah, misalnya, isu tentang negara, agama, sistem ekonomi, kekuasaan, dan hubungan internasional terus diperdebatkan di media maupun media sosial. Mereka hidup dalam situasi yang membuat masyarakat terus-menerus mempertanyakan asumsi dasarnya sendiri.

Masalahnya, ketika pemerintah harus melakukan agregasi kepentingan, terutama ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, publik memang membutuhkan penyederhanaan.

Tetapi di sinilah persoalannya. Sebuah kebijakan yang sebenarnya baik belum tentu diterima sebagai sesuatu yang baik. Bansos, misalnya. Secara langsung itu bisa menjadi bentuk agregasi kepentingan masyarakat bawah. Tetapi kalau pada saat yang sama terjadi pertarungan di antara elite, kebaikan tersebut bisa mengalami distorsi ketika sampai ke masyarakat.

Karena itu, tidak semua kebaikan otomatis menghasilkan rasa terima kasih. Bahkan belum tentu menghasilkan dukungan politik.

Jadi persoalannya bukan hanya apakah program pemerintah bagus, tetapi bagaimana pertarungan politik di belakangnya memengaruhi persepsi publik?

Betul. Kebaikan yang dilakukan pemerintah belum tentu mengalami konversi yang utuh ke bawah. Ada persoalan yang terjadi di belakang layar. Pertarungan elite bisa membuat satu program mengalami distorsi demi distorsi.

Sebaliknya, kalau perdebatan di tingkat elite tidak berjalan dengan baik dan terbuka, sebuah program mungkin saja berjalan lancar. Tetapi persoalan yang sebenarnya ada di hulunya tidak pernah dibicarakan.

Kita pernah mengalami itu. Ada dua undang-undang penting pada periode sebelumnya yang implikasinya sangat besar, yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara dan Omnibus Law Cipta Kerja. Tetapi keduanya tidak menjadi perdebatan publik yang cukup.

Ketika kemudian muncul persoalan di lapangan, yang digugat justru implementasinya. Hulunya tidak dipersoalkan.Padahal, kalau ingin memahami masalah secara serius, hulunya harus dibicarakan terlebih dahulu.Ketika semua kanal politik terkendali, semuanya terlihat mudah. Masalahnya, sesuatu yang mudah diloloskan hari ini bisa menimbulkan persoalan yang lebih besar di kemudian hari.

Kalau logika itu kita bawa ke dunia internasional, terutama Gaza, apakah diplomasi juga sebenarnya merupakan perang pikiran? Atau justru diplomasi membutuhkan bahasa yang lebih persuasif dan kompromistis?

Sekarang kita menghadapi situasi ketika tatanan lama sudah mati, sementara tatanan baru belum ada. Gaza adalah contoh yang sangat jelas. Selama hampir dua tahun kita menyaksikan pembantaian setiap hari. Banyak orang mempertanyakan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi pertanyaan yang lebih mendasar sebenarnya adalah: apa yang bisa dilakukan PBB?

PBB adalah salah satu institusi utama dari tatanan lama. Tetapi kita jarang menggugat secara serius apa yang sebenarnya mampu dan tidak mampu dilakukan lembaga tersebut dalam situasi seperti Gaza.

Bayangkan seorang anak muda berusia 15, 20, atau 25 tahun di Timur Tengah. Setiap hari dia melihat saudara-saudaranya dibunuh. Dia melihat pemerintahnya tidak mampu melakukan apa-apa. Dia melihat masyarakat internasional juga tidak mampu melakukan apa-apa.

Mood publik seperti itu rusak. Dan ketika masyarakat merasa pemerintahnya tidak mampu melindungi mereka, sementara masyarakat internasional juga tidak mampu menghentikan kekerasan, pertanyaannya adalah: sampai kapan situasi seperti itu bisa bertahan?

Saya pernah berdiskusi dengan sejumlah jurnalis senior di Barat dan Timur Tengah. Saya bertanya, mana yang lebih cepat terjadi, revolusi sosial atau perang? Jawabannya sederhana, tidak ada yang tahu. Tetapi yang terjadi biasanya adalah perang. Karena perang bersifat eskalatif. Konflik yang awalnya berada di satu tempat bisa melibatkan semakin banyak aktor.

Apakah situasi seperti itu juga yang membuat negara-negara Arab dan negara lain kehilangan legitimasi di mata rakyatnya sendiri?

Ya. Pemerintah negara-negara di sekitar kawasan itu juga menghadapi persoalan legitimasi. Mereka melihat rakyatnya setiap hari menyaksikan saudara mereka dibantai, tetapi pemerintah mereka tidak mampu menghentikannya.

Hal serupa terjadi di Eropa. Negara-negara Eropa selama ini sangat kuat dalam narasi hak asasi manusia. Tetapi publik mereka sekarang melihat pemerintahnya juga tidak mampu menghentikan tragedi di Gaza.

Itulah sebabnya isu Palestina mulai masuk ke dalam politik elektoral di Eropa dan Amerika. Ada tekanan publik yang semakin besar. Jadi persoalan Palestina bukan lagi hanya persoalan Timur Tengah. Ia sudah menjadi persoalan politik domestik di banyak negara.

Lalu bagaimana muncul gagasan pertemuan negara-negara Islam dengan Donald Trump yang kemudian berkembang menjadi Board of Peace?

Gagasannya berangkat dari satu pertanyaan sederhana: masa kita tidak bisa melakukan sesuatu? Saya bertemu dengan beberapa pemimpin di Timur Tengah. Mereka juga memiliki perasaan yang sama. Mereka melihat ada negara yang bisa melakukan apa saja, sementara negara-negara lain seolah tidak berdaya.

Dari situ muncul pemikiran bahwa negara-negara Islam yang memiliki bobot politik dan ekonomi perlu bertemu dengan Trump. Logikanya sederhana. Kalau ada satu orang yang mempunyai pengaruh besar terhadap Netanyahu, orang itu adalah Trump.

Itulah salah satu asal-usul gagasan tersebut. Turki, Qatar, dan beberapa negara lain terlibat dalam pembicaraan itu. Indonesia juga ikut dalam proses tersebut. Jadi bukan tiba-tiba muncul dari ruang kosong. Ada situasi geopolitik yang mendorongnya.

Trump sendiri sebenarnya menghadapi tekanan publik di dalam negeri soal Palestina. Apakah itu juga menjadi faktor?

Tentu. Dia juga menghadapi tekanan internal. Pertanyaannya juga sama, masa tidak bisa melakukan sesuatu? Karena itu kita melihat sekarang semakin banyak pertemuan tingkat tinggi di luar jadwal normal lembaga multilateral. Ketika institusi tidak berdaya, pemimpin negara memainkan peran yang semakin penting. Itu yang terjadi sekarang.

Berarti lembaga multilateral seperti PBB sudah tidak relevan lagi?

Saya tidak akan mengatakan tidak relevan sama sekali. Semua orang masih akan mengatakan kita mendukung multilateralisme. Tetapi pada saat yang sama semua orang juga tahu bahwa efektivitas lembaga-lembaga tersebut semakin berkurang. Masalahnya adalah kita sedang berada dalam masa transisi. Institusi lama belum hilang, tetapi daya kerjanya menurun. Sementara instrumen baru belum tersedia.

Kalau begitu kenapa kita masih bergabung dalam lembaga-lembaga seperti BRICS? Bukankah BRICS sendiri juga merupakan bentuk multilateralisme baru yang sangat bergantung pada kekuatan China dan negara-negara besar lainnya?

Sebenarnya BRICS itu pada dasarnya itu masih komunitas selatan global so masih paguyuban selatan tapi idenya itu adalah mendorong proses transisi menuju tatanan dunia baru yang basisnya adalah multipolar. Sebenarnya ke situ arahnya.

Pasca perang dingin setelah runtuhnya Uni Soviet sejak 1991 yang berkuasa tunggal kan Amerika. Adikuasanya satu. Konsep unilateral ini yang mau diubah. Nah, negara-negara yang punya bobot terutama Cina dan Rusia yang great powers ini bergabung di situ, semuanya mengajak yang lain-lainnya juga ikut. Sebenarnya yang ikut di situ kan yang great powers sama yang medium kan yang banyak. Brazil, India, kemudian Afrika Selatan kemudian Indonesia dan kemudian yang lain-lainnya juga kan ikut di situ ya. Secara populasi dan total GDP-nya juga gede tapi secara geografi itu kan terpisah-pisah. Iya kan?

Persoalannya belum ada instrumen untuk menjadi pengganti sama sekali kepada lembaga multilateral ini. Belum ada, masih jauh sekali. Tapi ide dasarnya ketemu dengan momentumnya, yaitu momentum transisi ke ke arah sistem multipolar itu. Namanya instrumen kan dia punya efektivitas dan punya limit. Iya kan? Karena itu Indonesia berpikir waktu kita gabung di sana kita mendorong kepada sistem multipolar itu. Untuk menjaga menjaga keseimbangan global. Itu intinya kita dorong ke arah itu sehingga Pak Prabowo memilih masuk ke situ. Kita masuk juga ke situ.

Tapi di waktu yang sama kan kita juga mau pun di OECD kan. Karena kita punya hajat yang lain di sini. Hajat kita di sini adalah untuk menggunakan standar dari semua negara yang maju ini supaya kita meng-upgrade kelas kita secara ekonomi dengan meningkatkan standar itu. Cuma ini kan barat. Bloknya beda nih. Ini tampak seperti kontradiksi. Tapi dalam situasi yang sekarang di mana tidak ada satu cantolan yang terlalu besar ee paguyuban-kayuban seperti ini nih menjadi sangat penting untuk selalu ada.

Tetapi pada saat yang sama Indonesia juga mengejar keanggotaan OECD. Bukankah itu tampak kontradiktif? Satu kaki di Global South, satu kaki di Barat?

Sekilas memang tampak kontradiktif. Tetapi kita punya kepentingan yang berbeda. Di BRICS, kita ingin ikut mendorong sistem multipolar dan menjaga keseimbangan global. Di OECD, kepentingannya berbeda. Kita ingin menggunakan standar negara-negara maju untuk meningkatkan kualitas ekonomi kita. Jadi tidak harus dipahami sebagai pilihan antara Barat atau non-Barat.

Dalam situasi dunia sekarang, ketika tidak ada lagi satu cantolan besar yang benar-benar dominan, paguyuban-paguyuban seperti ini justru menjadi penting.

Kita pernah mendengar Presiden Prabowo bicara tentang political realism, Thucydides, Mearsheimer, bahkan gagasan bahwa negara harus survive atau disappear. Tetapi di sisi lain beliau juga mengatakan satu kawan terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak. Ini seperti pertemuan antara realisme dan idealisme. Bagaimana Anda melihatnya?

Ini pertanyaan menarik karena ada sisi filosofisnya di sini gitu ya. Situasi global saat ini itu pasti menyeret semua negara dalam pilihan yang sama, yaitu survival. Jadi orang menganut idealis ataupun realis persoalannya itu sama. Survival. Karena survival ini disebabkan oleh konflik yang terjadi di tataran yang lebih besar. Konflik kalau istilah saya itu adalah konflik supremasi. Persoalan negara besar seperti Amerika adalah bagaimana mereka stay on top. Iya kan?

Dan karena itu dia akan menggunakan semua instrumen yang dia punya untuk tetap bertahan di situ. Bagaimana cara dia menggunakan instrumen ini semuanya dan strategi yang dia buat itu pasti akan mempengaruhi kehidupan semua orang yang ada di orbit itu.

Nah, misalnya kalau kita lihat COVID itu kan tahun 2020 sampai 2022-an. Itu kan satu situasi di mana kita menyaksikan global shutdown. Kira-kira gitu kan. Tapi tiba-tiba ini hilang. Iya kan? Terlepas mau kita mau menggunakan teori apapun ya.

Ketika sebuah negara besar mengambil keputusan untuk mempertahankan supremasinya, dampaknya dirasakan semua negara yang berada dalam orbitnya. Jadi persoalan Amerika dan persoalan Indonesia tidak sama.

Amerika berpikir bagaimana tetap berada di puncak. Indonesia berpikir bagaimana tetap bertahan dalam perubahan tersebut.

Anda tadi menggunakan istilah konflik supremasi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan konflik supremasi itu?

Konflik supremasi adalah pertarungan tentang siapa yang berada di atas. Amerika ingin tetap berada di puncak. Karena itu dia akan menggunakan instrumen ekonomi, teknologi, militer, energi, dan geografi. Kalau kita melihat kebijakan Amerika beberapa tahun terakhir, kita bisa membaca arah strategisnya.

Pertama, mereka kembali memperhatikan geografi benua Amerika. Ini berkaitan dengan semangat Doktrin Monroe. Amerika ingin memastikan tidak ada kompetitor strategis yang masuk terlalu jauh ke wilayah pengaruhnya. Kedua, mereka memperhatikan strategic chokepoints, terutama energi. Ketiga, mereka membangun strategic advantage melalui teknologi, terutama artificial intelligence (AI). Amerika sedang menarik investasi dalam jumlah sangat besar ke sektor teknologi tersebut. Mereka ingin menjaga jarak teknologi dengan China.

Dan dampaknya terhadap dunia?

Dampaknya sangat besar. Kalau artificial intelligence, robotik, dan teknologi baru benar-benar terintegrasi ke dalam seluruh sistem ekonomi, kita akan masuk ke format kapitalisme yang baru.

Salah satu konsekuensinya adalah struktur kelas ekonomi bisa semakin terbelah. Orang yang sangat kaya dan orang yang sangat miskin. Kelas menengah bisa tertekan. Itu sebabnya kita tidak bisa melihat pertarungan geopolitik hanya sebagai pertarungan militer. Ia akan mengubah struktur ekonomi dan sosial dunia.

Jadi di mana tempat realisme dan idealisme dalam semua itu?

Untuk survive, kita harus realistis. Tetapi setelah tatanan baru terbentuk, kita kembali kepada pertanyaan tentang apa yang ideal bagi kita bersama. Itulah mengapa realisme dan idealisme sebenarnya tidak harus dipertentangkan. Kita harus realistis dalam menghadapi situasi, tetapi tetap punya gagasan tentang tatanan seperti apa yang ingin kita bangun.

Anda tadi bicara soal Amerika menarik investasi besar-besaran ke teknologi. Kalau modal global tersedot ke sana, Indonesia tentu bisa terkena dampaknya.

Ya. Indonesia adalah emerging market dan medium power. Negara seperti kita sangat sensitif terhadap perubahan global karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi investasi. Konsumsi membuat ekonomi tumbuh secara normal. Tetapi investasi bisa menghasilkan lompatan yang lebih besar.

Karena itu, ketika Amerika menarik investasi dalam jumlah sangat besar untuk teknologi, negara lain harus memperhitungkan dampaknya. Misalnya Indonesia sudah menandatangani kesepakatan investasi dengan Arab Saudi. Nilainya besar. Kita juga mempunyai rencana investasi dengan Qatar.

Tetapi ketika sebuah kesepakatan dibuat, kemudian terjadi perang atau gangguan geopolitik, implementasinya bisa terganggu. Bukan berarti Indonesia tidak atraktif. Ada faktor eksternal yang mengganggu.

Kalau begitu, apakah Asia Tenggara sedang menjadi arena perang hibrida antara Amerika dan China?

Kalau kita mengikuti logika konflik supremasi, arah ke sana memang terlihat.

Perdagangan China dengan Asia Tenggara sudah sangat besar. Kawasan ini menjadi salah satu wilayah penting dalam orbit ekonomi China. Kalau Amerika berusaha mengamankan backyard-nya sendiri di Amerika Latin, China juga mempunyai kawasan strategis di Asia.

Dalam perang modern, persoalannya bukan selalu mengalahkan musuh secara langsung. Cara lainnya adalah menciptakan masalah yang membuat musuh berhenti tumbuh atau bahkan lumpuh. Jadi masalah bisa diciptakan di wilayah sekitar lawan.

Kalau masalah itu diciptakan di Asia Tenggara, kita bisa menjadi collateral.

Siapa yang paling berkepentingan menciptakan destabilisasi di kawasan yang menjadi backyard China?

Kalau kita menggunakan perspektif perang supremasi, kita harus melihat perang dengan definisi yang berbeda. Perang sekarang tidak selalu bertujuan mengalahkan musuh secara langsung. Cukup menciptakan masalah yang membuat dia tidak bisa tumbuh.

Lihat Asia Selatan dan Asia Tenggara. Banyak sekali titik konflik yang bisa sewaktu-waktu dihidupkan kembali. Konflik lama tidak pernah benar-benar hilang. Thailand dan Kamboja, misalnya, punya sejarah persoalan. Di Thailand Selatan juga ada persoalan lama. Elemen-elemen konflik seperti itu sewaktu-waktu bisa diaktifkan kembali.

Kalau konflik membuat pertumbuhan ekonomi berhenti, tujuan strategis tertentu sudah tercapai tanpa harus ada perang terbuka.

Kalau begitu kita masuk ke Iran. Benarkah Iran punya senjata nuklir?

Kalau itu jawabnya Wallahu a’lam.

Kemarin kan sempat ini kan ramai kan. Ada penjelasannya enggak soal ini?

Sebenarnya saya sendiri tidak hadir di rapat yang di mana Presiden menjelaskan itu, tapi yang bisa saya pahami dari teksnya pada dasarnya adalah penjelasan tentang tendensi. Orang berusaha memiliki kekuatan deterrence yang lebih besar dan itu adalah nuklir.

Tapi yang bisa kita pastikan di sana yang punya nuklir adalah Israel. Kalau yang lainnya itu belum ada. Tapi Iran kita tidak pernah benar-benar bisa memastikan. Ada tidak ada atau ada belum sampai bisa dipakai atau ada anytime bisa dipakai.

Tetapi bukankah bagi Iran justru geografi lebih penting daripada nuklir?

Menurut saya, iya. Cuma menurut saya bagi Iran sekarang dia enggak pikirin nuklir. Yang dipikirin senjata yang lebih penting bagi Iran sekarang adalah geografi. Chokepoint Iran yang paling kuat sekarang adalah Hormuz sama Bab el-Mandeb. Sebab kalau dia tutup Selat Hormus, dia tutup Selat Bab-el Mandeb ini, perdagangan dunia terhenti. Dua wilayah ini adalah hub Timur dan Barat. Dan Iran punya punya kemampuan itu.

Itu sih perairan internasional cuma ditutup aja urusan apa kan lagi perang kan. Itu yang saya bilang semua orang survivor kan. Dan bagi Iran sekarang karena dia enggak bisa balas langsung kepada Amerika, ya dia buat seluruh dunia ikut menderita sampai seluruh dunia menekan Amerika untuk stop ini perang. Kan itu kira-kira logikanya begitu kan.

Bagaimana kita membaca ambivalensi sikap Trump yang kadang terlihat sangat keras, kemudian berdamai, lalu kembali mengancam? Apakah itu persoalan karakter atau strategi?

Yang pertama di semua negara ini selalu ada dua kelompok. Ada garis kerasnya, ada yang lebih lunak atau moderat. Di Amerika ada yang garis keras mau terus perang. Di Irannya ada. Di negara-negara Teluk juga ada. Yang hardliner semua di dua tempat ini pengin ada eskalasi baru. Kalau ada eskalasi baru kemungkinan akan ada dua fakta baru. Satu, Amerika akan berusaha menyeret semua negara di kawasan terlibat dalam perang sebagai aktor. Jadi jumlah aktornya ini bukan perang tiga negara lagi. Amerika dan Israel lawan Iran. Ini Amerika bisa ngajak semua yang lainnya menyeret semua ikut perang bersama dia.

Yang kedua, kemungkinan besar orang mulai menggunakan jenis senjata baru yang selama ini belum dipakai. Ya, itu itu artinya kira-kira dirty weapon. Ini senjata jorok mulai dipakai nih yang secara kemanusiaan itu mungkin susah kita terima ya. Tapi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Dan karena itu tarik ulur yang terjadi sekarang ini di Irannya ada, di negara-negara teluknya ada, negara Arab yang lainnya ada. Tarik ulurnya juga di Amerikanya ada, di Eropanya ada. Jadi ini tarik ulurnya luar biasa.

Yang ketiga, sebagian besar orang memahami bahwa sikap Trump itu lebih kembali ke sisi kepribadiannya dia atau kondisi mentalnya. Tapi jangan juga kita menutup mata bahwa bisa jadi itu adalah strategi. Strategi dan cara Trump ini dampaknya nyata di semua lawannya maupun di kawannya. Dia menciptakan kegamangan yang terus-menerus. Orang tidak tahu apa langkah berikutnya. Akibatnya lawan maupun kawan kesulitan mengambil keputusan. Kalau semua orang bingung, kemampuan mereka untuk merespons juga berkurang. Bagi saya, pendekatan itu cukup terencana.

Kita kembali ke Korea. Indonesia sekarang didorong untuk ikut membantu dialog Korea Utara dan Korea Selatan. Kalau kita bicara realisme, bukankah Korea Utara juga sedang berada dalam survival mode? Mengapa Indonesia harus ikut menjadi juru damai?

Jadi saya cerita sedikit ya. Waktu kecil dulu saya di kampung ya di Bone. Jadi kita mainannya kalau enggak di sungai masuk ke hutan kan. Satu waktu saya masuk ke hutan sama teman berdua ini. Teman sekaligus tetangga ini, ya namanya juga anak-anak kita. Cekcok lah kita berkelahi berdua. Udah lama berkelahi kita sudah sama-sama teler kelelahan nih kan. Cuma enggak ada yang lewat melerai. Kita maunya ada yang melerai sebenarnya, jadi bertarung untuk mencari perhatian orang yang mau melerai.

Jadi dua orang yang berkelahi itu bisa saja sama-sama ingin berhenti. Tetapi mereka membutuhkan pihak ketiga untuk membuka jalan. Saya kira banyak perang juga begitu. Jangan selalu berpikir bahwa dua pihak yang sedang berperang sama sekali tidak ingin berdamai. Bisa saja ada keinginan untuk berdamai, tetapi gangguan emosi, kepentingan, dan tekanan politik membuat mereka tidak bisa memulai. Soal perang Rusia dengan Ukraina. Jangan berpikir bahwa mereka pengin perang terus. Ada juga pengin damai ada juga di hati kecilnya, ada juga kan capek juga orang ini kan sudah 5 tahun kan.

Karena itu diperlukan pihak ketiga. Karena negara-negara yang dekat secara geografis dengan kita harus kita hadapi secara serius. Korea Utara dan Korea Selatan adalah persoalan penting bagi Indonesia. Taiwan juga penting. Thailand dan Kamboja juga penting. Semua itu berada di halaman kita.

Indonesia punya sejarah panjang sebagai negara yang aktif mendorong perdamaian. Dalam sejarah ASEAN pun Indonesia dikenal mempunyai peran semacam itu. Manfaatnya tidak selalu bisa dilihat secara langsung. Tetapi manfaatnya adalah menciptakan iklim.

Tetapi kritiknya, Presiden terlalu sering pergi ke luar negeri. Ada yang mengatakan sebagian pertemuan sebenarnya bisa dilakukan lewat telepon atau Zoom. Bagaimana Anda melihat kritik itu?

Kalau menurut saya justru ini adalah pendekatan yang berbeda dengan sebelumnya. Terobosan ini dilakukan karena lembaga-lembaga multilateral ini memang tidak efektif sekarang ini. Karena itu kita harus fokus kepada satu yang sifatnya bilateral dulu ya, yang kita punya direct interest secara langsung. Kalau kita melihat misalnya saya ambil aja yang di portofolio saya, kunjungan ke Timur Tengah itu relatif berbuah sangat bagus semua perjalanannya ya.

Misalnya kita dengan Turki. Turki tadinya perdagangan kita itu rada mandek di 1,5 billion. Sekarang naik jadi tiga naik terus nih sekaran. Dengan Mesir naik mau empat sekarang kayak gitu tuh dengan Saudi naik terus, hampir semua dengan negara Teluk itu naik secara relatif semuanya.

Karena memang efek pertemuan di level kepala negara itu memberikan confidence yang besar, karena dalam waktu yang cukup lama juga Indonesia dianggap terlalu fokus ke dalam negeri. Dianggap terlalu inward looking. Jadi sepanjang saya keliling, semua orang memberikan apresiasi kepada kehadiran Indonesia dan gestur politik baru yang mereka yang diperlihatkan oleh Indonesia gitu. Itu impact-nya terasa.

Tetapi apakah setiap kunjungan luar negeri harus punya output yang langsung segera terlihat?

Dalam kunjungan seperti itu, kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang cepat yang seperti itu, tidak begitu cara kerjanya. Misalnya Anda menyepakati perjanjian, katakanlah dengan Arab Saudi, 27 billion investment yang kita sepakati kayak begitu. Itu kan mengikuti prosedur. Angka yang disepakati itu adalah payung politik. Setelah itu masih ada prosedur, pembahasan teknis, dan implementasi.

Tapi kan kita era hidup di era disrupsi. Apa yang kita sepakati hari ini, besok ada gangguan bisa saja enggak bisa jalan. Iya, kan? At least kalau kita hadir, kalaupun gagal perjanjian itu tetap tetap berjalan. Sebab kalau Anda berkunjung ke semua negara, Anda akan merasakan situasi itu benar-benar berubah.

Contoh kecil misalnya ini Asia Tengah ya. Asia Tengah kan mungkin jarang ada dalam perhatian kita kan. Asia Tengah saat ini sudah menjadi pusat pertarungan. Pertama kalinya saya mendengarkan bahwa Amerika punya rencana investment besar-besaran di Asia Tengah, di Kazakhstan, di Kirgistan dan seterusnya. Uni Eropa punya rencana investment besar-besaran juga di sana. Yang tadinya kita pikir cuma ada Rusia dan Cina, sekarang enggak. Saya tanya ke mereka, berapa persen investment ini? Bilang kita kasih kasih kasih ruang masing-masing.

Karena kenapa? Ini adalah era diversifikasi. Enggak ada lagi yang mau sekarang kalau tergantung kepada satu partner. Semua orang mendiversifikasi untuk mengurangi resiko. Iya kan? Bayangkan negara kecil seperti Sri Lanka. Itu pulau kan Sri Lanka itu ya penduduk 20-an juta, kira-kira itu ada dalam pengaruh Cina dan India. Sekarang dia pun juga mau diversifikasi. Berarti karena itu orang semua mencari partner baru kan.

Jadi diplomasi sekarang juga mengalami perubahan dari sisi cara kerjanya? Kritiknya Pak Dino relevan dong berarti dalam konteks apa yang dikerjakan hari ini. Boros. Terlalu banyak atensi ke luar negeri. Belum belum lagi rombongannya rombongannya terlalu besar.

Kalau menurut saya sih menurut saya sih eranya saja yang berbeda ya. Saya menghargai Pak Dino ya. Tapi era beliau adalah era di mana lembaga multilateral itu masih hidup dan masih efektif. Tapi sekarang itu enggak sama sekali. Saya berkunjung ke Mesir ketika saya di sana kalau enggak salah bulan April yang lalu ya, Erdogan juga lagi di sana. Saya tanya berapa besar rombongan Erdogan? Hampir 300 orang. Besar. Jadi kalau soal rombongan seperti itu, itu tergantung target gitu ya. Enggak bisa kita definisikan rombongan besar, rombongan kecil. Enggak bisa. Iya. Targetnya mau apa dulu gitu kan. Situasi dunia memaksa kita menciptakan model diplomasi yang baru.

Anda tadi bicara tentang Indonesia sebagai negara besar di dunia Islam. Seberapa besar sebenarnya posisi Indonesia?

Jadi begini, kadang-kadang kita tidak tepat juga membaca diri kita sendiri ya. Indonesia itu di dunia Islam adalah negara dengan ekonomi terbesar nomor satu. Bukan cuma penduduk muslim terbesar, tapi ekonomi juga nomor satu. Dari semua negara Islam 57 yang masuk dalam G20 itu cuma tiga. Indonesia, Turki, dan Arab Saudi.

Dan kalau kita melihat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terbaik di semua negara Islam. Justru sekarang orang-orang di luar sana itu bertanya, “Kenapa negara Islam yang paling besar ini kok perannya tidak sebesar ukurannya?” Itu yang orang tanya sekarang kayak gitu. Ini pertanyaan umum. Di mana-mana saya pergi semua orang menanyakan itu.

Misalnya dalam termasuk dalam isu Iran ini orang juga nanya itu kok Indonesia enggak terlibat. Semua orang nanya negara dengan ukuran sebesar ini secara ekonomi, secara populasi, secara geografi. Ini adalah satu model bagi dunia Islam. Tapi orang belum lihat kok perannya enggak besar.  Iya, artinya ukurannya besar, tapi peranan peran yang dimainkan itu enggak sebesar ukurannya. Itu satu pertanyaan besar orang.

Yang kedua, orang sedang melakukan ini adalah era diversifikasi. Sekarang coba Anda bayangkan negara Teluk ini ya selama ini hidup secara militer dalam perlindungan Amerika kan. Tiba-tiba sekarang perlindungan Amerika ini tidak efektif lagi melindungi mereka. Negara-negara ini kan tidak dibangun untuk perang kan. Hm. tidak siap secara bentuk perang.

Cuma sekarang apa yang mereka pikirkan kira-kira? Negara-negara ini dilindungi Amerika tapi perlindungan itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari serangan Iran.  Terus apa yang mereka lakukan? Orang pasti melakukan adjustment. Coba Anda bayangkan apa opsi strategis yang tersedia bagi dia. Mau bangun militer baru? Berat. Kalau mau bangun militer baru sama siapa dia kerja sama? Sama Amerika lagi kan. Misalnya dia cari pilihan yang lain kayak Turki mungkin saja bisa dan seterusnya. Jadi orang sedang melakukan adjustment dan itu bukan pembicaraan yang selesai sekali duduk. Adjustment ini yang membuat semua orang muter-muter semuanya.

Dan kalau via Zoom, via telepon agak kurang paten lah.

 Coba bayangkan misalnya Turki itu punya basis militer di Somalia. Apa yang Anda kenal tentang Somalia selama ini? Perompak. Iya kan. Kan itu yang kita kenal tentang Somalia kan? Yang kita tidak tahu itu adalah Somalia itu di sebelah kiri dari Selat Bab el-Mandeb itu. Dan Yaman di sebelah kanannya. Masuk sedikit itu ada Djibouti. Cina punya basis militer di Djibouti.

Kenapa Iran membantu Houthi? Karena dia mau punya menjadikan Selat Bab el-Mandeb ini sebagai chokepoint-nya dia. Saya kasih contoh, perdagangan kita dengan Somalia itu sekitar 140 juta dolar AS. Surplus 100 persen. Dengan Somalia dan kebanyakan sarung goyor yang dari Jawa Tengah itu.

Jadi ini ada masalah seperti ini karena kita tidak banyak memahami geografi di kawasan. Kita tidak mengerti bagaimana pergolakan itu terjadi. Ide untuk terlibat lebih jauh ini sebenarnya adalah didasari oleh satu pandangan bahwa jika ada peristiwa besar sedang terjadi, Anda harus ada di pusaran. Itu intinya itu. Dan jangan sampai kita punya jangan sampai kita jadi kolateral. Itu aja.

Pak Ustaz, selama 10 tahun masa Pak Jokowi, Presiden tidak pernah datang ke UNGA, sidang umum PBB. Pak Prabowo akhirnya memulai tradisi itu kembali. Sepenting itu kah, dengan multilateral yang tadi disebut merosot? Ada gunanya tidak Presiden hadir dan pidato?

Itu menunjukkan komitmen Indonesia bahwa lembaga ini, walaupun tidak berdaya, tetap kita perlukan. Karena itu harus dihidupkan kembali dan dipertahankan, tentu dengan semua reformasi yang harus kita lakukan terhadap lembaga itu. Sebenarnya intinya di situ.

Kenapa harus datang? Apakah ada kepala negara lain yang duduk dan menonton pidato Pak Prabowo? Apakah ada delegasi asing yang secara masif mendengarkan?

Di semua acara multilateral, biasanya kepala negara menunggu giliran untuk berbicara. Jadi tidak penting sebenarnya apakah kepala negara lain mendengarkan atau tidak. Yang penting kita harus menyampaikan message, pesan kita di situ.

Berarti itu komitmen kepada multilateralisme, meskipun tadi sudah merosot, bukan kepada negara lain?

Kita justru hadir untuk menyampaikan itu. Coba bayangkan, pada Sidang Umum PBB ke-80, untuk pertama kalinya tema besar perbincangan dalam sidang umum itu adalah Palestina. Bayangkan kalau negara muslim sebesar Indonesia tidak hadir.

Dan dalam acara seperti itu, yang paling pokok kadang bukan hanya acaranya, tetapi side meeting-nya. Kepala-kepala negara berkumpul dan memanfaatkan momentum itu untuk melakukan pertemuan bilateral. Output yang lahir bisa berasal dari pertemuan sampingan itu.

Jadi yang paling pokok kita pahami adalah hadir. Ini momentum ketika peristiwa-peristiwa besar akan terjadi. Kita harus ada di pusaran. Jangan sampai jadi penonton.

Minimal kalau ada di pusaran, ada untungnya buat kita.

Dan sekaligus bisa menghindari bahaya.

Tapi hadir belum tentu kita aman juga. Tahun 1965 sering hadir, tetapi kita tetap bisa terseret.

Itu masalah pilihan.

Sekarang saya masuk ke pertanyaan terakhir. Kita sudah sepakat Amerika sedang mempersiapkan gap kemajuan yang besar dari Cina. Artinya Amerika akan menambah superioritasnya ke depan. Kenapa kita tidak memilih menjadi aliansinya Amerika Serikat saja? Kalau kita menjadi ally, kemajuan Amerika itu akan tumpah ke kita. Seperti zaman Pak Harto, setelah 1965 kita sudah tahu siapa yang akan menang Perang Dingin dan kita memilih berada di pihak yang menang. Akhirnya kita mendapatkan manfaat dari kemenangan itu dan Indonesia maju sekali. Kenapa kita tidak memilih road map yang sama?

Itu pertanyaan yang cerdas. Ada komplikasi dalam cara kita menerjemahkan politik bebas aktif. Apakah itu berarti kita tidak punya strategic partners?

Pak Harto tidak pernah keluar dari politik bebas aktif, tetapi beliau secara fix mendefinisikan siapa strategic partner-nya dalam pembangunan. Beliau membutuhkan negara-negara donor untuk membantu Indonesia tumbuh. Itulah IGGI dulu. Kita tumbuh setelah itu.

Cuma masalahnya, lanskap sekarang benar-benar berbeda. Pertarungannya tidak lagi merupakan pertarungan dua blok.

Multipolar, seperti yang kita bicarakan tadi?

Betul. Kalau menurut saya, pertarungan yang sekarang ini adalah pertarungan untuk menemukan satu model tata kelola dunia baru. Ini yang sebenarnya justru membuat keterlibatan kita menjadi penting.

Itu jawaban diplomatis?

Ini yang saya mau sebutkan, kenapa sisi realis dan sisi idealis itu tetap perlu disatukan. Karena pada akhirnya tidak mungkin ada negara yang bisa berdiri sendiri. Tidak ada ceritanya itu.

Tapi kita juga tidak boleh ketinggalan kereta. Kita harus ada di pusaran perubahan seperti itu dan ikut menentukan tata kelola dunia baru. Misalnya saya bertanya kepada banyak orang di Eropa. Arah politik Amerika bukan berarti tidak menganggap Eropa sebagai kartu penting. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah apa substansi diplomasi kita dengan Eropa.

Kita harus berbicara dengan mereka bahwa secara geografi, Anda itu connected dengan Asia dan Afrika. Kita semua yang ada di tiga benua tua ini adalah bagian dari konflik supremasi yang sedang berlangsung. Kenapa kita tidak berpikir menyelesaikan persoalan geografi kita bersama?

Secara geografi kita memang terkoneksi. Dari Selat Bab el-Mandeb kita masuk ke Laut Merah, kemudian Terusan Suez, lalu Mediterania dan tersambung ke Eropa. Sebaliknya, barang dari Barat masuk melalui Selat Bab el-Mandeb ke Samudra Hindia, kemudian Selat Malaka untuk sampai ke Asia Timur. Kita sebenarnya terkoneksi seperti itu.

Amerika juga berpikir realistis, yaitu mengamankan geografinya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana Eropa berpikir? Bagaimana negara-negara Islam berpikir? Bagaimana Asia berpikir?

Jadi yang akan terjadi ke depan bukan model aliansi seperti dulu, memilih salah satu blok.

Berarti konsep aliansinya pun sudah berubah?

Berubah sama sekali. Semua orang sedang mencari narasi baru, sedang mencari satu pola tata kelola baru. Itu yang sedang dicari sekarang.

Kalau melihat APBN Uni Eropa, belanja pertahanannya naik drastis karena mereka berpikir sudah waktunya tidak lagi sepenuhnya dilindungi Amerika. Mereka harus bisa melindungi diri sendiri.

Berarti orang sedang berpikir masuk ke strategic autonomy, kemandirian strategis. Penerapan dari ide tentang survival itu adalah orang berpikir bagaimana memiliki kemandirian strategis. Buat kita, Indonesia, pangan dan energi yang paling pokok.

Jadi karena dunia makin atomik, otonomi menjadi lebih penting dan strategi beraliansinya pun berubah?

Berubah sama sekali. Proses aliansi seperti itu tidak bisa lagi seperti model dulu. Tidak akan begitu polanya. Karena setelah era globalisasi, kita sudah terlanjur berada dalam integrasi yang sangat kuat.

Konteks aliansi yang Budi ceritakan tadi memang dalam konteks Perang Dingin?

Perang Dingin karena hanya ada dua blok. Lebih sederhana. Sekarang tidak ada blok itu.

Sekarang multipolar. Kalau nanti yang paling besar tetap Cina dan Amerika, dinamikanya bagaimana?

Eropa, misalnya, sekarang tidak terlalu mengejar pertumbuhan. Kalau melihat cara berpikir elite-elite di Eropa, mereka tidak terlalu mengejar pertumbuhan. Sebagiannya, kalau saya perhatikan, karena trauma historisnya terlalu jauh.

Perlombaan mengejar pertumbuhan inilah yang menyebabkan semua perang yang terjadi di abad modern.

Ada refleksi seperti itu?

Sampai ada seorang diplomat Eropa yang mengatakan kepada saya, “Kita tidak berpikir welfare sekarang. Kita yang kita pikirkan adalah wellbeing.” Karena itu, kita hidup sebagai manusia, kita tidak mengejar pertumbuhan semata.

Sudah maju dulu, Pak Ustaz. Tapi kalau ke Eropa, Singapura jauh lebih bagus.

Jauh. Tapi mereka tidak lagi mengejar itu. Kelebihannya adalah kelas menengahnya kuat.

Kalau begitu, nasihat all money belum tentu relevan buat kita. Mereka sudah pernah makan di restoran, sementara kita masih warteg.

Itu arahnya ke situ. Tapi kenapa koneksi itu menjadi penting? Misalnya kita sekarang mengembangkan hilirisasi. Kita punya nikel, kita mau membuat baterai untuk mobil listrik. Tetapi kita tidak masuk ke industri mobil listriknya.

Sekarang Amerika berpikir bahwa kalau mobil listrik ini dilanjutkan, mereka kalah dari Cina. Basis asumsi dari semua mobil listrik ini adalah isu lingkungan dan climate change yang melahirkan konsep green economy. Tiba-tiba Amerika keluar dari Paris Agreement.

Dia bikin mainan sendiri. Bagaimana mau aliansi dalam situasi seperti itu?

Kita kembali ke minyak. Sekarang perhatikan, nanti di Eropa bisa terjadi penurunan drastis produksi mobil listrik. Elon Musk juga sudah relatif tidak bicara Tesla, dia melakukan shifting, karena dia tahu kalau di jalur ini kita kalah dalam pertarungan.

Masalahnya, kalau mobil listrik tidak berkembang, akan ada disrupsi lagi di kita. Nikel kita ini ujungnya ke mana? Hilirisasi belum selesai, industrinya sudah berhenti atau berganti. Ini yang menjadi persoalan.

Kalau kita ke Eropa, setelah jam delapan malam kita pesan Uber walaupun bayar 100 euro belum tentu ada yang mau mengambil. Karena work-life balance, karena wellbeing. Anak punya hak untuk bersama orang tuanya, keluarga punya ruang untuk ditempati.

Itu arahnya ke situ. Tapi misalnya saya melihat kenapa koneksi itu menjadi penting. Dulu, jawaban kita soal isu lingkungan, misalnya hutan dan deforestasi, adalah: mereka sudah sejahtera duluan, kita baru mau.

Tetapi pada akhirnya, karena kita terkoneksi sebagai masyarakat manusia, persoalan kita adalah persoalan human society. Kita masuk ke network society. Dan human society nantinya akan menghadapi masalah besar ketika kita mulai bertemu dengan format baru dari kapitalisme baru.

Anis Matta. Wakil Menteri Luar Negeri RI. Ketua Umum Partai Gelora

Sumber: Podcast Total Politik. https://www.youtube.com/watch?v=I6VkGFkivGM

*naskah ini merupakan penulisan ulang substantif dari transkrip tayangan podcast, bukan murni transkrip verbatim. Adanya repetisi, salah dengar, filler, candaan yang tidak relevan, dan fragmen transkripsi dirapikan oleh tim redaksi, sementara gagasan, alur argumentasi, contoh atau analogi, dan punchline utama dipertahankan. Struktur pertanyaan Budi Adiputro dan Arie Putra serta jawaban Anis Matta disusun ulang agar koheren dengan percakapan aslinya di dalam podcast Total Politik.