JAKARTA – Ada saat ketika politik luar negeri sebuah negara dapat dibaca dengan cukup sederhana. Negara berada di satu sisi atau sisi yang lain. Ia menjadi sekutu, lawan, atau setidaknya bagian dari sebuah blok.
Asia Tenggara sekarang tidak berada dalam situasi sesederhana itu. Jelang akhir Agustus 2026, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membuat pernyataan yang segera menarik perhatian karena begitu eksplisit. Anwar mengatakan bahwa ia melihat Taiwan sebagai bagian dari China dan menegaskan bahwa prinsip One China diterima secara luas. Ketika ditanya apakah ia akan mengutuk China jika menggunakan kekuatan untuk menyatukan Taiwan, Anwar mengaitkannya dengan persoalan integritas wilayah Malaysia sendiri. Beijing kemudian menyatakan apresiasi terhadap pernyataan tersebut. Taipei mengecamnya.
Secara formal, Malaysia memang tidak sedang tiba-tiba mengubah kebijakan luar negerinya. Kuala Lumpur telah menjalankan kebijakan One China selama puluhan tahun. Dari era Tun Abdul Razak Hussein pada 1974. Yang berubah, atau setidaknya menjadi jauh lebih mencolok, adalah ketegasan bahasa politik yang digunakan. Sejumlah analis menilai pernyataan Anwar memperkuat persepsi bahwa Malaysia semakin dekat dengan posisi Beijing, meskipun kebijakan resminya sendiri tidak mengalami perubahan mendasar.
Perkembangan tersebut menarik jika dibandingkan dengan Indonesia.
Pada 12 Agustus 2026, kapal perang Indonesia melakukan latihan navigasi bersama kapal Angkatan Laut China di perairan timur Taiwan. Taiwan memandang kegiatan itu sebagai sesuatu yang memiliki signifikansi geopolitik. Indonesia menyebutnya kegiatan rutin dan menjelaskan bahwa kapal tersebut juga melakukan latihan serupa dengan Jepang dan Angkatan Laut Amerika Serikat ketika melakukan pelayaran.
Dua negara ASEAN. Dua situasi yang berkaitan dengan isu Taiwan. Tetapi dua gaya diplomasi yang tidak sepenuhnya sama.
Di sinilah pertanyaan tentang arah politik luar negeri Indonesia menjadi menarik. Apakah Indonesia sedang bergerak semakin dekat ke China? Apakah keanggotaan Indonesia dalam BRICS menandai perubahan haluan? Ataukah semua perkembangan tersebut justru menunjukkan strategi yang berbeda, yakni memperluas hubungan dengan berbagai kekuatan tanpa mengikatkan diri secara eksklusif kepada salah satunya?
Jawaban terakhir tampaknya lebih masuk akal jika kita menggunakan kajian Dewi Fortuna Anwar terhadap Prabowo Subianto sebagai titik ungkit.
Ketika Interpretasi 2024 Bertemu dengan Geopolitik 2026
Dalam artikelnya, The Many Facets of Prabowo Subianto: Quo Vadis Indonesia’s Foreign Policy?, yang terbit dalam Asia Policy pada Oktober 2024, Dewi Fortuna Anwar memandang Prabowo sebagai pemimpin yang kemungkinan akan memainkan peran lebih aktif dalam pembentukan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Ia juga memperkirakan bahwa politik luar negeri bebas dan aktif akan tampil dalam bentuk yang lebih kuat, tetapi tetap mempertahankan karakter nonblok Indonesia.
Anwar tidak membaca Prabowo melalui satu karakter tunggal. Justru sebaliknya. Ia menemukan setidaknya tiga wajah yang berpotensi membentuk politik luar negeri Indonesia: realism dalam persoalan keamanan nasional, pragmatic nationalism dalam pembangunan ekonomi, dan idealism dalam upaya mempromosikan perdamaian serta stabilitas regional dan internasional.
Kerangka tersebut terasa semakin relevan sekarang.
Sebab, perkembangan dua tahun terakhir menunjukkan bahwa Indonesia memang menghadapi tekanan yang tidak mudah dipisahkan antara keamanan, ekonomi, dan diplomasi. China semakin penting sebagai mitra ekonomi dan strategis. Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan penting dalam keamanan Indo-Pasifik. Jepang dan Australia mempunyai arti ekonomi sekaligus strategis. ASEAN tetap menjadi ruang diplomasi utama Indonesia. Sementara BRICS membuka kanal baru bagi Indonesia untuk memperluas hubungan dengan negara-negara berkembang dan kekuatan non-Barat.
Pada Agustus 2026, Indonesia dan China bahkan sepakat memperkuat kerja sama militer sekaligus memperluas kerja sama di bidang mineral, energi, teknologi, kecerdasan buatan, transportasi, dan industri pertahanan. Kedua negara juga membahas kemungkinan pembangunan pabrik amunisi bersama di Indonesia yang disertai kemungkinan transfer teknologi.
Kalau semua fakta tersebut dipotong dari konteksnya, kesimpulannya terkesan mudah. Indonesia semakin dekat dengan China. Tetapi kesimpulan semacam itu terlalu cepat. Indonesia pada saat yang sama tetap mengembangkan hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat dan Jepang. Bahkan, dalam kasus latihan angkatan laut di sekitar Taiwan, Indonesia menjelaskan bahwa interaksi serupa dilakukan dengan berbagai negara. Artinya, hubungan yang semakin erat dengan China tidak otomatis sama dengan bersekutu dengan China.
Realisme Prabowo: Negara Harus Memiliki Kekuatan Sendiri
Salah satu bagian paling penting dari kajian Dewi Fortuna Anwar adalah penekanannya terhadap karakter realistis Prabowo dalam melihat keamanan nasional.
Dalam sebuah pidato pada Juli 2024, Prabowo menempatkan kelangsungan hidup dan keamanan negara sebagai prasyarat bagi pencapaian tujuan nasional lainnya. Cara berpikir tersebut menunjukkan bahwa ia memandang negara sebagai aktor yang harus memiliki kapasitas sendiri untuk melindungi kepentingannya.
Pandangan seperti ini mempunyai akar kuat dalam tradisi realism.
Kenneth Waltz (1979), melalui structural realism, menunjukkan bahwa negara beroperasi dalam sistem internasional yang bersifat anarkis. Tidak ada otoritas tertinggi yang dapat sepenuhnya menjamin keamanan setiap negara. Karena itu, negara harus memperhatikan distribusi kekuatan dan kemampuan relatifnya.
John Mearsheimer (2001) kemudian membawa argumentasi tersebut lebih jauh melalui offensive realism. Negara besar, dalam pandangannya, memiliki insentif untuk meningkatkan kekuatan relatif karena tidak pernah dapat mengetahui secara pasti niat negara lain.
Jika diletakkan dalam konteks Indonesia, logika tersebut tidak harus berarti bahwa Jakarta ingin menjadi kekuatan yang agresif. Sebaliknya, ia dapat berarti bahwa Indonesia ingin memiliki cukup kekuatan agar tidak mudah dipaksa oleh kekuatan lain.
Inilah alasan mengapa modernisasi pertahanan, diversifikasi pemasok alutsista, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas industri pertahanan menjadi relevan. Indonesia memiliki pengalaman historis mengenai risiko ketergantungan pada satu pemasok, termasuk pengalaman embargo militer Amerika Serikat.
Dengan kata lain, penguatan pertahanan tidak harus dibaca sebagai persiapan perang.
Ia dapat dibaca sebagai investasi untuk mempertahankan otonomi.
Malaysia Memberikan Contoh yang Menarik
Pernyataan Anwar Ibrahim mengenai Taiwan memperlihatkan bahwa negara ASEAN lain dapat mengambil posisi yang jauh lebih eksplisit. Sekali lagi, perlu hati-hati. Malaysia tidak tiba-tiba menghapus atau mengganti kebijakan One China. Kebijakan tersebut sudah lama menjadi bagian dari hubungan diplomatik Kuala Lumpur dengan Beijing. Tetapi bahasa Anwar pada Agustus 2026 jauh lebih tegas daripada sekadar mengatakan bahwa Malaysia mengakui Beijing sebagai pemerintah China.
Pernyataan itu mempunyai konsekuensi. China memujinya. Taiwan mengecamnya. Bahkan muncul kekhawatiran mengenai kemungkinan dampaknya terhadap kepercayaan investor Taiwan di Malaysia. Taiwan mempunyai hubungan perdagangan dan investasi yang penting dengan Malaysia, terutama dalam sektor teknologi dan elektronik.
Di sinilah kita dapat melihat biaya dari sebuah pilihan diplomatik yang lebih eksplisit.
Semakin jelas sebuah negara mengambil posisi, semakin jelas pula keuntungan yang mungkin diperoleh dari pihak yang didukung. Tetapi semakin jelas pula biaya yang harus ditanggung dari pihak yang merasa dirugikan.
Indonesia tampaknya memilih cara yang sedikit berbeda.
Dalam kasus latihan angkatan laut di sebelah timur Taiwan, Jakarta tidak mengambil kesempatan tersebut untuk menyatakan bahwa latihan itu merupakan dukungan terhadap klaim teritorial China. Indonesia justru menyebutnya sebagai passing exercise dan mengingatkan bahwa kegiatan serupa dilakukan dengan negara lain.
Apakah pendekatan ini bebas risiko?
Tidak. The Diplomat justru menilai bahwa latihan tersebut, sengaja atau tidak, memberikan Beijing kesempatan untuk membingkainya sebagai validasi internasional terhadap klaim China atas Taiwan. Tidak memilih secara eksplisit tidak berarti tidak akan ditafsirkan oleh pihak lain. Dalam geopolitik, bahkan sebuah tindakan yang oleh Jakarta dianggap rutin dapat memperoleh makna strategis ketika dilakukan di lokasi yang sangat sensitif.
Nasionalisme Ekonomi Tidak Berarti Menutup Pintu
Persoalan yang sama terlihat dalam bidang ekonomi. Dewi Fortuna Anwar mencatat perubahan penting dalam pandangan Prabowo terhadap investasi China. Pada masa kampanye, Prabowo pernah sangat kritis terhadap investasi China karena dianggap berpotensi meningkatkan ketergantungan Indonesia. Setelah menjadi Menteri Pertahanan, pandangannya menjadi lebih pragmatis karena berhadapan langsung dengan kebutuhan Indonesia akan investasi asing, pembangunan infrastruktur, teknologi, dan hilirisasi sumber daya alam.
Di sinilah nasionalisme ekonomi memperoleh makna yang lebih realistis. Kemandirian tidak selalu berarti hidup tanpa bantuan atau investasi asing. Sebuah negara dapat menggunakan modal asing untuk memperkuat kemampuan domestiknya. Masalahnya adalah bagaimana memastikan investasi tersebut menghasilkan value added, transfer teknologi, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan penguatan industri nasional.
Persoalannya bukan sekadar siapa yang menanam modal. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang menjadi lebih kuat setelah investasi itu berlangsung.
Dalam perspektif relative gains, Joseph Grieco (1988) mengingatkan bahwa negara tidak hanya memperhatikan keuntungan absolut dari kerja sama, tetapi juga distribusi keuntungan relatif di antara para pihak. Maka kerja sama ekonomi Indonesia dengan China tidak perlu ditolak hanya karena China memperoleh keuntungan. Yang harus diperhatikan adalah apakah keuntungan Indonesia cukup besar untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan daya tawarnya dalam jangka panjang. Itulah bentuk pragmatisme yang lebih matang.
Dari realisme menuju diplomasi perdamaian
Namun, politik luar negeri Prabowo tidak berhenti pada kekuatan dan kepentingan material. Anwar juga melihat adanya unsur idealisme dalam pandangan Prabowo mengenai perdamaian dan kerja sama internasional. Prabowo beberapa kali menekankan pentingnya dialog, negosiasi, dan solusi yang saling menguntungkan.
Perkembangan 2026 memberikan contoh tambahan. Pada bulan Juli, Prabowo menyatakan kesediaannya untuk mengunjungi Korea Utara jika diminta membantu membuka dialog dengan Korea Selatan. Sebelumnya, Indonesia juga menawarkan diri untuk membantu de-eskalasi konflik lain. Dalam penjelasannya, Prabowo kembali menegaskan bahwa Indonesia ingin menjaga hubungan baik dengan berbagai negara, termasuk China dan Amerika Serikat.
Ini bukan perilaku negara yang ingin menjadi bagian dari satu blok. Justru kemampuan berbicara kepada pihak-pihak yang berbeda adalah modal diplomatik yang dapat digunakan Indonesia. Indonesia tidak harus menjadi kekuatan terbesar untuk menjadi relevan. Kadang-kadang, justru karena Indonesia tidak sepenuhnya terikat kepada salah satu pihak, Jakarta mempunyai ruang untuk berbicara dengan lebih banyak pihak.
Jadi, Apakah Indonesia Sedang Pindah Haluan?
Menggunakan perspektif Dewi Fortuna Anwar, lebih tepat mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami penguatan dan perluasan politik luar negeri bebas dan aktif, bukan meninggalkan doktrin tersebut. Anwar memperkirakan Prabowo akan mengembangkan pendekatan yang lebih aktif, komprehensif, dan hands-on, tetapi tetap mempertahankan orientasi nonblok.
Perkembangan sampai Agustus 2026 belum memberikan alasan yang cukup untuk membalikkan pembacaan tersebut. Justru beberapa perkembangan terbaru memperkuatnya.
Indonesia memperdalam hubungan dengan China. Tetapi hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat dan Jepang tetap berlangsung. Indonesia memperluas keterlibatan melalui BRICS. Tetapi tidak meninggalkan ASEAN. Indonesia melakukan latihan dengan China di sekitar Taiwan, tetapi menjelaskan bahwa latihan serupa juga dilakukan dengan negara lain. Indonesia berusaha memperluas kerja sama ekonomi, tetapi tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Polanya cukup konsisten.
Indonesia tidak sedang mencari satu kubu. Indonesia sedang mencari sebanyak mungkin pilihan. Dan pilihan itu penting karena dunia sedang bergerak menuju struktur yang semakin kompetitif. Indonesia membutuhkan politik luar negeri yang memberi negara cukup banyak pilihan ketika keadaan berubah. Dan dalam geopolitik Asia serta internasional yang semakin keras, mungkin justru kemampuan untuk tetap memiliki pilihan adalah bentuk kedaulatan yang paling realistis.
ES Raharjo, Tim Redaksi Total Politik
Sumber utama:
Dewi Fortuna Anwar, “The Many Facets of Prabowo Subianto: Quo Vadis Indonesia’s Foreign Policy?” Asia Policy 19, no. 4 (October 2024): 108–116. DOI: 10.1353/asp.2024.a942837.
Sumber pendukung:
Gideon Rose, “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy,” World Politics 51, no. 1 (1998): 144–172.
John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: W. W. Norton, 2001)
Joseph M. Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism,” International Organization 42, no. 3 (1988): 485–507.
Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, MA: Addison-Wesley, 1979).
