JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai memperkuat penerapan istithaah kesehatan dengan menyiapkan sistem pemantauan kondisi jemaah sejak satu tahun sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
Langkah itu menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi Kemenhaj dengan Pusat Kesehatan TNI pada Selasa (7/7/2026). Selain implementasi istithaah kesehatan, pertemuan juga membahas penguatan pembinaan kesehatan jemaah serta pemenuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang kompeten.
Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenhaj Dani Pramudya mengatakan pelayanan kesehatan haji tidak dimulai ketika jemaah tiba di Arab Saudi, melainkan sejak proses pembinaan di dalam negeri.
“Pelayanan kesehatan haji dimulai sejak pembinaan di dalam negeri. Karena itu, kami terus memperkuat kolaborasi agar setiap jemaah benar-benar siap secara medis untuk menjalankan ibadah haji,” ujar Dani.
Menurutnya, penguatan istithaah kesehatan menjadi salah satu fokus utama karena merupakan syarat keberangkatan jemaah. Melalui sistem yang sedang disiapkan, kondisi kesehatan calon jemaah akan dipantau secara berkala sehingga berbagai faktor risiko dapat dideteksi lebih awal.
“Dengan pemantauan yang berkesinambungan, berbagai faktor risiko kesehatan dapat dideteksi dan dikendalikan lebih dini sehingga jemaah memiliki kesiapan fisik yang lebih baik saat berada di Tanah Suci,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, Kemenhaj dan Pusat Kesehatan TNI juga membahas penanganan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi, seperti penyakit jantung, hipertensi berat, dan gagal ginjal.
Pusat Kesehatan TNI memberikan sejumlah masukan, mulai dari penguatan layanan promotif dan preventif, pengembangan layanan bagi penderita gagal ginjal, pengaturan keberangkatan jemaah berisiko tinggi, hingga optimalisasi pemeriksaan kesehatan terakhir di embarkasi sebelum keberangkatan.
Tak hanya itu, kedua pihak juga menyoroti pentingnya manasik kesehatan agar jemaah lebih siap menjaga kebugaran, mengendalikan penyakit penyerta, dan memahami tantangan kondisi di Tanah Suci. Pusat Kesehatan TNI turut mengusulkan penguatan kerja sama dengan Dinas Kesehatan di daerah serta optimalisasi pelayanan rumah sakit melalui jejaring kemitraan.
Dani menyambut baik berbagai masukan tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk membangun sistem kesehatan haji yang terintegrasi sejak tahap pembinaan hingga pelayanan selama penyelenggaraan ibadah haji.
“Kami menyambut baik berbagai masukan dari Pusat Kesehatan TNI. Sinergi ini menjadi langkah strategis untuk membangun sistem kesehatan haji yang lebih terintegrasi, mulai dari pembinaan, pemeriksaan kesehatan, hingga pelayanan selama penyelenggaraan ibadah haji,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Kemenhaj dan Pusat Kesehatan TNI sepakat memperkuat koordinasi untuk menyusun langkah-langkah teknis, termasuk menyelaraskan mekanisme kerja sama guna mendukung penyelenggaraan kesehatan haji yang lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan.*
