JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membentuk task force lintas kementerian untuk mengoptimalkan pemanfaatan penerbangan haji. Targetnya bukan hanya memperbaiki tata kelola transportasi jemaah, tetapi juga mengubah penerbangan haji menjadi pintu masuk penguatan ekosistem ekonomi haji dan pariwisata Indonesia.
Task force itu dibentuk bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan PT Garuda Indonesia (Persero). Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Kamis (25/6/2026), dan dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, serta Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny H. Kairupan.
Pembentukan task force ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, sekaligus bagian dari persiapan haji 2027.
Wamenhaj Dahnil mengatakan pemerintah ingin penerbangan haji tidak lagi berhenti pada fungsi mengangkut jemaah semata. Menurut dia, pesawat yang berangkat ke Arab Saudi harus bisa memberi nilai tambah saat kembali ke Indonesia.
“Presiden memberikan arahan agar pesawat yang mengantar jemaah haji tidak kembali dalam kondisi kosong. Karena itu kami berkoordinasi dengan Kemenhub, Kemenpar, dan Garuda Indonesia untuk menyiapkan langkah-langkah konkret sehingga penerbangan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia,” ujar Dahnil.
Bidik wisatawan Timur Tengah
Salah satu fokus yang dibahas adalah optimalisasi empty flight, yakni penerbangan yang selama ini kembali ke Indonesia tanpa penumpang setelah mengantarkan jemaah ke Arab Saudi. Ke depan, kapasitas kosong itu akan dimanfaatkan untuk membawa wisatawan dari Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah ke berbagai destinasi unggulan di Indonesia.
Menurut Dahnil, peluang itu terbuka setelah pemerintah Indonesia memperoleh izin dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi yang memungkinkan maskapai Indonesia mengangkut penumpang pada rute pulang dari Arab Saudi ke Indonesia.
Dahnil menilai skema ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang ingin menjadikan haji dan umrah bukan sekadar arus pengeluaran devisa, melainkan juga instrumen untuk mendatangkan pemasukan baru bagi negara.
“Setiap tahun sekitar 3,2 juta warga Indonesia melakukan perjalanan haji dan umrah dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Presiden mendorong agar aktivitas tersebut tidak hanya menghasilkan arus keluar devisa (cash outflow), tetapi juga mampu menciptakan arus masuk devisa (cash inflow) yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” katanya.
Karena itu, kata Dahnil, momentum penyelenggaraan haji dan umrah harus dihubungkan dengan penguatan sektor lain, mulai dari pariwisata, logistik, ekonomi, hingga industri penerbangan nasional.
Garuda dan pariwisata ikut didorong
Dari sisi pariwisata, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyatakan Kementerian Pariwisata siap memanfaatkan peluang tersebut untuk memperluas promosi Indonesia di pasar Arab Saudi dan Timur Tengah.
“Potensi wisatawan Timur Tengah sangat besar. Dengan adanya penerbangan langsung yang tersedia, kami akan mengoptimalkan promosi dan pemasaran agar lebih banyak wisatawan berkunjung ke Indonesia,” ujarnya.
Promosi itu, kata Ni Luh, akan dilakukan melalui kampanye digital, business matching, dan berbagai program pemasaran terpadu.
Selain mendukung sektor wisata, program pemanfaatan penerbangan haji juga diharapkan memperkuat posisi Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional yang selama ini menjadi tulang punggung penerbangan haji dan umrah.
Task force yang telah dibentuk akan segera menyusun langkah teknis, skema operasional, dan koordinasi lintas sektor agar program tersebut bisa mulai dijalankan pada musim haji mendatang.
Bagi Kemenhaj, gagasan ini menandai satu perubahan penting: haji tak lagi dilihat semata sebagai urusan ibadah dan pelayanan jemaah, tetapi juga sebagai pintu untuk membangun rantai ekonomi baru yang lebih luas bagi Indonesia.*
