SURABAYA — Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Moch. Irfan Yusuf, kembali menegaskan posisinya dalam arus reformasi penyelenggaraan ibadah haji nasional. Kali ini, pengakuan datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur yang menganugerahkan penghargaan sebagai Tokoh Transformasi Tata Kelola Ibadah Haji.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam momentum strategis Puncak Peringatan Hari Pers Nasional sekaligus Hari Ulang Tahun ke-80 PWI, yang digelar di Surabaya pada Kamis (16/04/2026). Ajang ini bukan sekadar seremoni, melainkan panggung legitimasi atas kerja-kerja pembenahan tata kelola haji yang selama ini menjadi sorotan publik.
Pengakuan dari insan pers ini menjadi indikator bahwa langkah reformasi yang dijalankan Kementerian Haji dan Umrah mulai mendapatkan resonansi positif, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan jemaah—tiga isu yang selama bertahun-tahun menjadi titik lemah penyelenggaraan haji.
Dalam pernyataannya, Menhaj menegaskan bahwa capaian tersebut bukan hasil kerja individual, melainkan kolektif institusi.
“Penghargaan ini bukan semata untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh jajaran Kemenhaj yang terus bekerja keras melakukan transformasi layanan haji. Ini menjadi penguat komitmen kami untuk menghadirkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan jemaah,” ujar Menhaj.
Lebih jauh, Gus Irfan menempatkan transformasi tata kelola haji sebagai bagian dari agenda besar pemerintah dalam merombak sistem pelayanan publik yang selama ini dinilai belum optimal.
“Fokus utama kami adalah memastikan jemaah mendapatkan layanan terbaik, mulai dari persiapan di dalam negeri hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Tata kelola yang baik harus berdampak langsung pada kenyamanan dan kekhusyukan jemaah,” lanjutnya.
Dalam konteks ini, peran media dinilai krusial sebagai mitra kritis sekaligus pengawas publik. Menhaj pun secara terbuka mengakui kontribusi pers dalam menjaga kualitas penyelenggaraan haji.
“Kami mengapresiasi peran pers yang turut mengawal dan memberikan masukan dalam penyelenggaraan haji. Sinergi ini penting untuk memastikan pelayanan kepada jemaah semakin baik dari waktu ke waktu,” tambahnya.
Penghargaan dari PWI Jawa Timur ini sekaligus menjadi tekanan moral bagi Kemenhaj untuk tidak berhenti pada capaian simbolik. Publik kini menanti konsistensi reformasi—bukan hanya di level kebijakan, tetapi juga implementasi di lapangan.
Kementerian Haji dan Umrah pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi tata kelola haji, menjawab ekspektasi masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang profesional, transparan, dan sepenuhnya berpihak pada pelayanan jemaah.*
