JAKARTAB— Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan penguatan pengawasan sebagai kunci peningkatan kualitas layanan haji 1447 H/2026 M. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyoroti peran vital petugas pengawas dan tim monitoring evaluasi (monev) dalam memastikan penyelenggaraan haji berjalan optimal.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Konsolidasi Petugas Pengawas, Pendamping, dan Pendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji di Asrama Haji Kelas I Jakarta, Selasa (14/4/2026) malam.
Dalam arahannya, Menhaj menekankan bahwa integritas petugas menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini. Ia juga menyoroti perubahan nomenklatur dari “petugas pengawas” menjadi “petugas pengawas serta tim monitoring dan evaluasi (monev)” sebagai langkah strategis memperkuat fungsi pengawasan.
“Perubahan menjadi petugas pengawas serta tim monitoring dan evaluasi adalah upaya kita dalam memperkuat fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggaraan tahun ini harus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” tegas Gus Irfan.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui Kemenhaj yang baru terbentuk.
“Kemenhaj telah berhasil melakukan upaya pembersihan terhadap 70–80% praktik non-prosedural dalam penugasan petugas haji, dan sisanya akan diperketat melalui pengawasan tim ini,” ujarnya.
Di tengah dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah, Menhaj memastikan keberangkatan jemaah tetap berjalan selama tidak ada kebijakan penutupan dari Pemerintah Arab Saudi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membebankan biaya tambahan kepada jemaah.
“Pemerintah saat ini terus melakukan pembahasan intensif terkait pemenuhan kebutuhan anggaran dimaksud, termasuk mekanisme pembiayaannya mengingat besaran nominal yang signifikan,” terang Menhaj.
Ia memastikan jadwal pemberangkatan tetap sesuai rencana, dengan kloter pertama mulai masuk asrama haji pada 21 April dan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 22 April 2026.
Menutup arahannya, Menhaj mengingatkan seluruh petugas untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan kerendahan hati sebagai bagian dari Delegasi Haji Republik Indonesia.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemenhaj Dendi Suryadi melaporkan bahwa rapat konsolidasi diikuti 116 peserta dari berbagai instansi, meliputi 1 Kemenko, 7 kementerian, 9 lembaga pemerintah pusat, serta 1 pemerintah daerah.
Penguatan pengawasan juga didukung kehadiran 70 petugas pelindungan jemaah (Linjam) dari unsur TNI dan Polri, mencerminkan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan haji.
Menurut Irjen, sinergi antarinstansi menjadi fondasi penting dalam memastikan misi haji berjalan maksimal. Untuk itu, Kemenhaj menetapkan lima indikator keberhasilan yang menjadi tanggung jawab bersama para petugas, yaitu terpenuhinya kuota haji 100%, penurunan angka kematian jemaah, tidak adanya jemaah hilang, berkurangnya kesulitan jemaah selama ibadah, serta nihil praktik KKN.
Dengan indikator tersebut, Kemenhaj menargetkan keberhasilan haji tidak hanya pada aspek penyelenggaraan, tetapi juga penguatan ekosistem ekonomi serta pembangunan adab dan peradaban haji, dengan tetap mengedepankan kepatuhan, akuntabilitas, dan manajemen risiko.*
