JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat sinergi lintas instansi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna mempercepat layanan sekaligus menutup celah keberangkatan haji tanpa visa resmi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan lebih tertib dan aman.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan, dukungan Imigrasi menjadi faktor kunci dalam percepatan penerbitan paspor jemaah yang dikejar tenggat waktu keberangkatan.
“Proses haji kemarin kita banyak dibantu oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama terkait percepatan paspor jemaah. Karena dikejar deadline, kami sempat memohon agar layanan tetap dibuka di hari Sabtu dan jam operasional diperpanjang. Alhamdulillah, semua bisa berjalan dengan baik,” ujar Gus Irfan, Rabu (15/04).
Tak hanya pada aspek layanan, Kemenhaj juga tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji yang melibatkan kepolisian dan imigrasi. Satgas ini dirancang untuk menekan praktik keberangkatan haji non-prosedural yang masih ditemukan pada musim sebelumnya.
“Kami sedang menyusun Satgas Haji bersama kepolisian dan imigrasi untuk mencegah WNI berangkat tanpa visa haji. Ini penting untuk melindungi jemaah dari berbagai risiko, termasuk potensi terlantar di Arab Saudi,” tegasnya.
Menhaj menekankan, pendekatan yang diambil tidak semata penindakan, tetapi juga edukasi publik agar masyarakat memahami pentingnya berhaji melalui jalur resmi.
“Pertama, kita edukasi agar masyarakat tidak berangkat tanpa visa haji. Kedua, kita dorong solusi yang memudahkan masyarakat agar dapat berhaji melalui jalur yang sesuai ketentuan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan kesiapan jajarannya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan haji, khususnya dalam pelayanan dokumen perjalanan.
“Kami memastikan kesiapan layanan, termasuk percepatan proses saat menghadapi deadline. Edukasi kepada masyarakat juga terus kami lakukan agar memahami aturan keberangkatan haji,” ujar Agus.
Ia juga mengungkapkan penguatan layanan melalui penambahan fasilitas Makkah Route. Jika sebelumnya hanya tersedia di tiga bandara—Soekarno-Hatta, Solo, dan Jawa Timur—kini diperluas hingga Makassar untuk memperlancar arus keberangkatan jemaah.
“Penambahan Makkah Route ini diharapkan dapat semakin memperlancar proses keberangkatan jemaah haji tahun ini,” katanya.
Lebih lanjut, pemerintah akan memperketat pengawasan di seluruh bandara guna mencegah keberangkatan tanpa visa haji resmi, sejalan dengan kebijakan Arab Saudi yang hanya mengizinkan pemegang visa haji masuk pada musim haji.
“Kita mengharapkan jangan sampai warga negara kita terlantar di sana, karena kebijakan Arab Saudi saat ini memang tidak mengizinkan selain pemegang visa haji untuk masuk pada musim haji,” tegasnya.
Dengan penguatan layanan, pembentukan Satgas, serta kolaborasi lintas instansi, pemerintah menargetkan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M berjalan lebih tertib, aman, dan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.*
