JAKARTA — Dinamika internal organisasi keagamaan kembali menjadi sorotan. Di tengah beragam perbedaan orientasi, pesan tentang pentingnya persatuan ditegaskan sebagai fondasi utama keberlangsungan jam’iyyah Nahdlatul Ulama.
Ketua Umum Majelis Alumni IPNU sekaligus Katib Syuriah PBNU, Asrorun Niam Sholeh, menegaskan bahwa komitmen persatuan merupakan nilai dasar yang menopang berdirinya NU, sebagaimana tercermin dalam Muqaddimah Qanun Asasi.
“Karenanya, kita perlu kebali kepada Qanun Asasi sebagai pijakan berorganisasi, komitmen ke depan harus membangan kesadaran kembali kepada Mabda Organisasi, kesatuan dan persatuan untuk mengoptimalkan perkhidmatan”, ujar Prof Niam dalam sambutannya pada acara Halal Bihalal Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) di Jakarta, Ahad (12/4/2026).
Dalam konteks organisasi, ia menilai semangat kebersamaan tidak boleh luntur oleh perbedaan, baik dalam aspek keagamaan maupun politik. Menurutnya, genealogi NU sendiri dibangun di atas komitmen untuk bersatu, sehingga ruang bagi konflik internal seharusnya tidak mendapat tempat.
“Jika pengurus dan jamaah NU memahami utuh Qanun Asasi serta menjadikannya sebagai pijakan, maka pasti tak ada pertentantangan yang menjurus pada perpecahan atau syiqaq berkepanjangan. Di sinilah pentingnya kita kembali pada Qanun Asasi”, jelasnya
Lebih jauh, ia menekankan bahwa setiap perbedaan pandangan harus dikelola secara bijak melalui mekanisme organisasi, bukan justru diperuncing.
“Muktamar NU ke depan harus menjadi jalan menuju persatuan dan kebersamaan, dengan menempatkan norma yang ada dalam Muqaddimah Qanun Asasi sebagai pijakan”, ujarnya.
Momentum Halal Bihalal, menurut Prof Niam, bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang strategis untuk memperkuat ikatan sosial dan menyelesaikan potensi konflik secara elegan.
“Perbedaan pilihan, afiliasi, maupun pandangan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun, dengan bertemu dan bersilaturahim, minimal kita bisa membangun kesepahaman, meskipun belum tentu langsung mencapai kesepakatan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa nilai-nilai dasar NU—seperti komitmen persatuan, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, sanad keilmuan, serta keikhlasan dalam berkhidmat—harus tetap dijaga di tengah perubahan zaman.
“Kita harus mampu membedakan mana yang prinsip dasar yang tidak boleh berubah, dan mana yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI periode 2019–2024, Ma’ruf Amin, turut menekankan pentingnya momentum Halal Bihalal sebagai sarana refleksi dan rekonsiliasi, baik secara personal maupun kelembagaan.
“Dari sisi keorganisasian, momentum halal bi halal ini merupakan jalan untuk saling memaafkan dan merajut kembali ukhuwah antar sesama manusia yang sebelumnya pernah ternoda oleh kesalahan dan kekhilafan yang diperbuat”, ujarnya
Ma’ruf juga mengingatkan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan dan menjaga keberlangsungan kehidupan.
“Allah mengatakan Dia lah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta kamu, yaitu tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Sebab memakmurkan bumi merupakan bagian daripada tugas khalifah,” jelasnya.
Ia menambahkan, menjaga kebaikan yang sudah ada sekaligus meningkatkan kualitasnya melalui inovasi menjadi kunci dalam menghadapi perubahan zaman.
“Artinya menjaga yang ada jangan sampai kita merusak. Kemudian menambah kebaikannya dengan melakukan transformasi dan melakukan inovasi,” pungkasnya
Pasca acara, diskusi internal turut mengemuka, termasuk pemaparan dari Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, terkait dinamika organisasi serta agenda strategis ke depan, seperti rencana Munas, Konbes, hingga persiapan Muktamar NU ke-35.
Acara Halal Bihalal bertajuk “Meneguhkan Ukhuwah, Menyatukan Langkah” ini dihadiri sejumlah tokoh nasional lintas sektor, menandai kuatnya jejaring sosial dan politik yang menopang peran NU dalam menjaga stabilitas sosial keagamaan di Indonesia.*
