TANGERANG — Pemerintah mulai mengunci celah lama dalam penyelenggaraan haji. Digitalisasi dipercepat, transparansi diperketat, dan pengawasan diperkeras. Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Moch. Irfan Yusuf, menegaskan tiga pilar itu menjadi fondasi layanan haji 1447 H/2026 M.
Langkah ini bukan sekadar inovasi, tapi respons atas berbagai catatan problematik pada musim haji sebelumnya—dari logistik hingga layanan dasar jemaah.
Salah satu gebrakan utama adalah digitalisasi layanan. Kementerian Haji dan Umrah telah melakukan soft launching aplikasi Persiapan Haji yang kini hampir mencapai 100 persen kesiapan. Aplikasi ini dirancang untuk memastikan jemaah lebih siap sejak sebelum keberangkatan.
Tak berhenti di situ, pemerintah juga meluncurkan inovasi baru melalui platform belanja terintegrasi.
“Aplikasi Haji dan Umrah Store kami hadirkan agar jemaah tidak terbagi fokusnya pada urusan belanja oleh-oleh dan logistik. Jemaah dapat lebih khusyuk beribadah, sementara kebutuhan lainnya difasilitasi dengan baik,” jelasnya.
Di level operasional, pemerintah juga mengubah pola distribusi dokumen penting. Kartu Nusuk—yang menjadi akses utama mobilitas jemaah di Arab Saudi—akan dibagikan di Indonesia sebelum keberangkatan. Tujuannya jelas: memangkas hambatan saat tiba di Tanah Suci.
Namun digitalisasi saja tidak cukup. Menhaj menegaskan bahwa transparansi menjadi kunci, terutama dalam pengambilan kebijakan strategis seperti pemilihan vendor layanan.
Pengawasan pun tidak lagi bersifat administratif, tetapi langsung menyasar kondisi riil di lapangan. Bersama Komisi VIII DPR RI, Kementerian melakukan evaluasi langsung—bahkan hingga level fasilitas hotel.
Ketika ditemukan layanan yang tidak layak, respons dilakukan cepat. Hotel yang bermasalah langsung dikoordinasikan untuk diganti. Pesan pemerintah tegas: tidak ada ruang untuk pengulangan kesalahan.
“Permasalahan seperti keluarga terpisah, keterlambatan distribusi Nusuk, konsumsi pada hari tasyrik, hingga transportasi harus menjadi perhatian serius. Tidak ada toleransi,” tegasnya.
Nada keras ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memutus rantai persoalan klasik yang kerap muncul setiap musim haji.
Di ujung pernyataannya, Menhaj mencoba menarik garis spiritual di balik seluruh agenda teknokratis tersebut. Pelayanan, menurutnya, bukan sekadar tugas negara—tetapi bagian dari ibadah.
“Jadikan pelayanan kepada jemaah sebagai niat ibadah yang penuh keikhlasan agar menghadirkan keberkahan. Saya optimistis penyelenggaraan haji tahun ini akan berjalan lancar, aman, dan penuh berkah,” pungkasnya.
Dengan kombinasi teknologi, transparansi, dan pengawasan ketat, pemerintah memasang target tinggi: haji 2026 harus lebih rapi, lebih manusiawi, dan minim celah kesalahan.*
