JAKARTA – Penguasaan bahasa Arab kini ditegaskan sebagai elemen krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan jemaah haji Indonesia. Hal ini mengemuka dalam kunjungan peserta Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) Bintara Bahasa Arab Dasar dari Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri ke Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen Bina PHU), Selasa (7/4/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi itu disambut langsung oleh Direktur Jenderal Bina PHU, Puji Raharjo. Dalam arahannya, Puji menegaskan bahwa kemampuan bahasa Arab bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan utama bagi petugas di lapangan.
“Penguasaan bahasa Arab dasar ini menjadi kunci agar petugas mampu berkomunikasi secara efektif dalam memberikan pelayanan dan perlindungan jemaah,” ujarnya.
Menurut Puji, penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M menghadirkan pendekatan baru dengan melibatkan unsur TNI dan Polri sebagai bagian dari strategi penguatan perlindungan jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.
Di sisi lain, peningkatan kapasitas petugas terus didorong, termasuk melalui pembekalan bahasa Arab dasar. Langkah ini dinilai penting mengingat skala penyelenggaraan haji tahun ini yang mencapai sekitar 221.000 jemaah, sekaligus menjadi ujian awal bagi Kementerian Haji dan Umrah dalam masa transisi kelembagaan.
“Ini menjadi pertaruhan besar bagi keberhasilan institusi, terlebih di tengah dinamika situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah,” katanya.
Puji juga menegaskan bahwa perbaikan layanan tidak berhenti pada musim haji tahun ini. Persiapan untuk penyelenggaraan berikutnya bahkan akan langsung dimulai setelah puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah pada Juli 2026.
Dalam kesempatan tersebut, ia kembali mengingatkan publik untuk tidak tergiur praktik haji ilegal yang berpotensi merugikan jemaah. “Tidak ada keberangkatan haji tanpa visa haji,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Bina Petugas Haji, Chandra Sulistio Reksoprodjo, menekankan bahwa petugas haji memegang peran vital sebagai garda terdepan, tidak hanya dalam pelayanan, tetapi juga pembinaan, perlindungan, hingga koordinasi lintas instansi.
Kegiatan ini ditutup dengan diskusi interaktif yang mengupas berbagai tantangan teknis pelayanan jemaah di lapangan. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Tenaga Ahli Wakil Menteri Haji dan Umrah Muftiono, Sesditjen Bina PHU Rizka Anungnata, Sesditjen Pelayanan Haji Abd Haris, serta Kepala Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri Joni Getamala.*
