Serangan Israel terhadap badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) merupakan bagian penting dari proyek genosida terhadap rakyat Palestina.
Mandat UNRWA untuk melayani pengungsi Palestina menjadikannya ancaman langsung bagi proyek genosida Israel.
Sudah saatnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui bahwa serangan Israel terhadap UNRWA adalah bagian esensial dari genosida terhadap rakyat Palestina. Ini bukan sekadar tuduhan dari kritikus Israel. Pernyataan ini bahkan disampaikan secara terbuka oleh Wakil Wali Kota Yerusalem, Arieh King, yang pada Januari lalu menyatakan, “Insyaallah, kami akan mengusir, membunuh, menghilangkan, dan menghancurkan seluruh personel UNRWA.”
Sebagai lembaga yang didirikan untuk melayani pengungsi Palestina setelah berdirinya Israel pada 1948, UNRWA telah terlibat dalam hampir seluruh aspek kehidupan jutaan warga Palestina. Programnya mencakup layanan kesehatan dasar, kesehatan mental komunitas, pendidikan, bantuan sosial, layanan ibu dan anak, hingga perbaikan kamp pengungsi.
Selain itu, arsip UNRWA yang luas—dan kini telah didigitalisasi—menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan bukti hak milik, yang dapat membantu Palestina dalam menuntut kompensasi serta hak kembali. Hal ini dipandang oleh banyak pihak di Israel sebagai ancaman eksistensial terhadap negara Yahudi.
Keberadaan UNRWA sendiri, sebagai pengingat atas hak-hak dasar Palestina termasuk hak menentukan nasib sendiri, menjadikannya target penghancuran fisik dan politik oleh pemerintah Israel dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dalam berbagai pernyataan pejabat Israel yang tercatat secara publik.
Kampanye Israel terhadap UNRWA yang telah berlangsung selama puluhan tahun meningkat drastis sejak fase terbaru konflik pada Oktober 2023. Hal ini karena fungsi UNRWA untuk mendukung kehidupan warga Palestina bertentangan langsung dengan tujuan Israel, yang menurut Komisi Penyelidikan PBB mencakup penciptaan kondisi hidup yang mengarah pada kehancuran sebagian atau seluruh rakyat Palestina.
Dalam putusan sementara Januari 2024 atas kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa Israel tidak mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza.
Infrastruktur distribusi bantuan UNRWA di Gaza—yang melayani lebih dari satu juta orang—jika diizinkan berfungsi, akan menggagalkan strategi Israel yang mengandalkan kelaparan dan blokade bantuan.
Salah satu kunci kampanye Israel terhadap UNRWA adalah upaya mendiskreditkan stafnya dengan menuduh mereka sebagai teroris. Hubungan antara genosida dan dehumanisasi sudah lama dikenal. Dalam hitungan minggu setelah serangan Oktober 2023, Israel meluncurkan kampanye disinformasi global terhadap UNRWA, dengan tuduhan tanpa bukti terhadap stafnya.
Tuduhan tersebut menjadi dasar bagi penarikan pendanaan oleh para donor utama, yang secara signifikan melemahkan kemampuan UNRWA dalam menjalankan layanannya.
Dalam dua setengah tahun berikutnya, hampir 400 staf UNRWA tewas akibat serangan Israel, sementara ratusan fasilitasnya diserang, dihancurkan, atau dirusak, yang melanggar hukum internasional.
Parlemen Israel (Knesset) juga mengesahkan undang-undang yang secara efektif melarang staf internasional UNRWA beroperasi di Palestina, bertentangan dengan Piagam PBB. Markas besar UNRWA di Yerusalem Timur yang diduduki juga diserang dan akhirnya dihancurkan.
Pada Agustus 2024, penyelidikan independen yang dipimpin mantan Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna menyimpulkan bahwa Israel gagal memberikan bukti atas tuduhan terhadap UNRWA. Sebagian donor kembali memberikan dukungan, namun beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Swedia tidak melakukannya.
Menjelang akhir masa jabatannya setelah enam tahun memimpin, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini memperingatkan bahwa lembaga tersebut berada di ambang kehancuran. Ia menyalahkan komunitas donor yang gagal memberikan dukungan finansial dan politik yang memadai.
Namun, sistem PBB sendiri juga dinilai gagal membela UNRWA, termasuk para staf yang diberhentikan tanpa bukti. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres bahkan sempat menyatakan dirinya “terkejut” atas dugaan keterlibatan staf UNRWA, yang kemudian terbukti tidak berdasar.
Lazzarini juga membenarkan pemecatan staf sebelum investigasi sebagai langkah untuk melindungi reputasi UNRWA.
Tujuan utama genosida ini, menurut tulisan tersebut, adalah mencabut layanan dasar bagi rakyat Palestina, memaksa mereka meninggalkan tanah leluhur, serta menciptakan trauma lintas generasi agar mereka tidak kembali. UNRWA, sebagai representasi tanggung jawab PBB terhadap Palestina, memiliki mandat untuk melawan hal tersebut.
Karena itu, lembaga ini tidak boleh menjadi korban berikutnya dalam genosida terhadap rakyat Palestina.
Penulis menegaskan, sudah saatnya negara-negara donor utama UNRWA mengakui bahwa serangan Israel terhadap lembaga ini merupakan bagian dari genosida yang sedang berlangsung. Sebagai pihak yang terikat Konvensi Genosida, mereka memiliki kewajiban hukum untuk mencegah dan menghentikan tindakan tersebut.
Langkah itu dapat dilakukan dengan menolak pembubaran UNRWA serta menjatuhkan sanksi ekonomi, politik, dan diplomatik terhadap Israel. Kegagalan bertindak berisiko menempatkan mereka sebagai pihak yang turut terlibat.
Lebih jauh, kegagalan ini juga memberi sinyal bahwa Israel dapat terus bertindak tanpa konsekuensi—baik di Gaza, Tepi Barat, maupun dalam pelanggaran hukum internasional di Lebanon dan Iran.
Implikasinya luas: dunia berisiko memasuki fase di mana genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi sesuatu yang dianggap normal.
Christopher Gunness, Direktur Proyek Akuntabilitas Myanmar.
*Artikel ini bersumber dari Aljazeera.com.
