JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mewacanakan pembatalan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 akibat meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Hidayat menegaskan bahwa hingga saat ini Arab Saudi sebagai tuan rumah masih melanjutkan seluruh persiapan pelaksanaan ibadah haji. Bahkan, pemerintah Saudi dilaporkan telah membuka registrasi bagi warga domestik yang akan menunaikan haji sejak 4 Maret 2026.
Menurut dia, kesiapan juga ditunjukkan oleh sejumlah negara pengirim jemaah haji lainnya. Salah satunya adalah Pakistan yang merupakan negara terbesar kedua pengirim jemaah haji ke Makkah.
Anggota Komisi VIII DPR RI itu menilai penyelenggaraan haji justru bisa menjadi momentum untuk mendorong berhentinya konflik dan terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Politikus dari daerah pemilihan DKI Jakarta tersebut meminta pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Haji dan Umrah, aktif melakukan diplomasi kepada Amerika Serikat, Iran, serta negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar menghormati pelaksanaan ibadah haji dan menjamin keselamatan jutaan jemaah dari berbagai negara.
“Semua pihak perlu menahan diri, menghentikan perang, dan menghadirkan perdamaian sehingga penyelenggaraan haji 1447 H dapat berlangsung lancar, aman, dan nyaman,” kata Hidayat sebagaimana dilaporkan Antara.
Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia memiliki kepentingan besar terhadap kelancaran penyelenggaraan ibadah tersebut.
“Indonesia sebagai pengirim jamaah haji terbanyak dengan 221 ribu jamaah tentu sangat berkepentingan terhadap kelancaran penyelenggaraan haji,” ujarnya.
Hidayat juga mendorong agar pemerintah memanfaatkan momentum haji sebagai sarana diplomasi perdamaian di kawasan Timur Tengah.
“Pemerintah bisa menjadikan ini sebagai sarana diplomasi menghadirkan perdamaian, menghentikan perang. Semoga dengan berkah haji, perang bisa berhenti dan perdamaian permanen terwujud,” katanya.
Meski demikian, ia memahami apabila pemerintah tetap menyiapkan opsi kedaruratan apabila eskalasi konflik semakin meluas. Salah satu opsi yang diusulkan adalah mengkaji kemungkinan mempersingkat masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi jika situasi keamanan memburuk setelah puncak ibadah haji.
Hidayat mencontohkan situasi pada musim haji tahun lalu, ketika konflik antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran memanas pada 17 Dzulhijjah 1446 H, beberapa hari setelah jemaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji.
Di sisi lain, ia mengapresiasi berbagai persiapan penyelenggaraan haji di dalam negeri yang dinilai berjalan cukup baik. Hingga kini, proses penginputan visa jemaah disebut telah mencapai 100 persen dengan total 198.410 visa atau sekitar 97,58 persen telah diterbitkan.
Selain itu, pembayaran layanan akomodasi telah mencapai 100 persen, layanan konsumsi lebih dari 90 persen, serta pembayaran termin pertama layanan penerbangan sebesar 35 persen.
Hidayat juga meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk memastikan komitmen peningkatan pelayanan dari dua syarikah yang telah ditunjuk, sekaligus mencegah terulangnya berbagai persoalan pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembagian kartu Nusuk sebagai identitas utama jemaah haji sejak mereka berada di embarkasi di Indonesia.
“Jika persiapan penyelenggaraan haji berjalan baik dan disampaikan secara positif kepada publik, maka ini bisa menenangkan calon jamaah haji yang sebagian besar telah menunggu lebih dari dua puluh tahun untuk berangkat,” ujarnya.
Hidayat menambahkan, skema kedaruratan tetap perlu disiapkan sebagai langkah antisipasi. Namun, menurut dia, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penyelenggaraan haji 1447 H tetap dapat terlaksana secara aman, damai, dan profesional melalui diplomasi yang mendorong terciptanya perdamaian.*
