JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, tidak hanya dari sisi pelayanan jemaah, tetapi juga dari aspek dampak ekonomi nasional. Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat kolaborasi dalam pengembangan standarisasi layanan haji agar penyelenggaraan ibadah haji semakin profesional sekaligus memberi manfaat lebih besar bagi perekonomian dalam negeri.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (3/3/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem penyelenggaraan haji yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kementerian Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa standarisasi merupakan fondasi penting untuk memastikan layanan haji berjalan aman, tertib, dan berkualitas.
Standar tersebut mencakup berbagai aspek layanan, mulai dari katering, akomodasi, transportasi, hingga perlengkapan jemaah, baik di Arab Saudi maupun di dalam negeri.
“Katering untuk sekitar 221 ribu jemaah haji harus memenuhi standar yang ditetapkan. Begitu pula hotel yang digunakan, yang jumlahnya sekitar 275 hotel, serta transportasi dan SOP operasional lainnya,” ujar Jaenal.
Tak hanya di Tanah Suci, peningkatan standar juga diarahkan pada fasilitas pendukung di dalam negeri. Salah satunya adalah asrama haji yang ke depan didorong memiliki standar layanan setara hotel bintang tiga melalui penguatan aspek kebersihan (housekeeping) dan pelayanan (hospitality).
Selain peningkatan kualitas layanan, pemerintah juga mendorong standarisasi berbagai produk kebutuhan haji yang memiliki potensi ekonomi besar. Produk tersebut mencakup beras, bumbu masak, makanan siap saji (ready to eat), koper jemaah, hingga perlengkapan ihram.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden agar belanja dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha nasional.
Menurut Jaenal, nilai ekonomi yang berputar dalam penyelenggaraan ibadah haji mencapai sekitar Rp 18 triliun setiap tahun. Pemerintah ingin memastikan bahwa sebagian besar nilai tersebut dapat memberikan manfaat bagi industri dalam negeri.
“Kita ingin memastikan agar pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji tidak seluruhnya mengalir ke luar negeri, tetapi dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional,” ujarnya.
Dalam rangka memperluas manfaat ekonomi tersebut, Ditjen PE2HU juga tengah menyiapkan platform khusus bagi UMKM yang memproduksi oleh-oleh haji.
Melalui platform ini, jemaah dapat memesan oleh-oleh sebelum atau selama pelaksanaan ibadah haji. Produk yang dipesan nantinya akan langsung dikirim dan diterima di Indonesia, sehingga jemaah tidak perlu membawa banyak barang dari Arab Saudi.
Skema ini diharapkan mampu menekan pengeluaran jemaah di luar negeri sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM nasional.
Dukungan terhadap penguatan standarisasi tersebut juga disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. Ia menegaskan komitmen Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersinergi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, khususnya dari sisi kompetensi sumber daya manusia.
“Kementerian Ketenagakerjaan mendukung penuh penguatan standarisasi dan sertifikasi dalam penyelenggaraan haji. Langkah ini penting untuk memastikan kualitas layanan, perlindungan jemaah, serta peningkatan kompetensi SDM yang terlibat,” kata Afriansyah.
Melalui kolaborasi lintas kementerian ini, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya menghadirkan layanan yang semakin profesional bagi jemaah, tetapi juga mampu memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional yang lebih inklusif, terstandar, dan berkelanjutan.*
