JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai wacana pengiriman personel TNI ke Gaza, Palestina, dalam misi perdamaian berpotensi memberikan manfaat strategis bagi peningkatan kapasitas prajurit, khususnya dalam menjalankan operasi nontempur di wilayah konflik.
Menurut Nurul, keterlibatan langsung di lapangan akan memperkaya pengalaman prajurit TNI dalam koordinasi multinasional serta penanganan krisis kemanusiaan. Ia menilai tantangan keamanan global ke depan tidak selalu berbentuk perang konvensional, melainkan kerap hadir dalam situasi konflik terbatas dan darurat kemanusiaan.
“Banyak situasi yang membutuhkan kehadiran pasukan untuk menjaga stabilitas tanpa terlibat dalam operasi tempur,” ujar Nurul seperti dilaporkan Antara, Selasa (24/2/2026).
Ia menegaskan, peran aktif Indonesia di kawasan konflik harus tetap berpijak pada prinsip konstitusi, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks Gaza, stabilitas keamanan dinilai menjadi prasyarat utama bagi proses rekonstruksi dan pemulihan sosial.
Tanpa jaminan keamanan, kata dia, distribusi bantuan kemanusiaan serta pembangunan kembali infrastruktur akan sulit dilakukan secara optimal.
Meski demikian, Nurul mengingatkan agar pemerintah memastikan adanya mandat yang jelas serta komunikasi yang terbuka kepada publik. Kejelasan aturan keterlibatan, termasuk mekanisme perlindungan terhadap personel Indonesia, menurutnya harus menjadi prioritas utama.
“Selama mandatnya tegas, fokus pada perlindungan sipil dan kemanusiaan, serta tidak bergeser ke operasi militer, saya melihat ini sebagai langkah yang konstruktif,” katanya.
Lebih jauh, Nurul menilai partisipasi Indonesia di Gaza juga berpotensi memperkuat posisi diplomatik Indonesia di forum internasional sebagai negara yang konsisten dan aktif dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Rekam jejak Indonesia dalam berbagai misi penjaga perdamaian dinilai menjadi modal penting untuk menjalankan peran tersebut secara profesional.
“Ketika ada ruang untuk berkontribusi secara langsung dalam menjaga stabilitas dan membantu masyarakat sipil, itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan politik kita,” tegas Nurul.*
