JAKARTA — Pemerintah mempercepat transformasi digital penyelenggaraan haji 2026. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia resmi mengintegrasikan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan platform layanan haji Arab Saudi, Nusuk, guna memastikan validasi data jemaah berlangsung presisi, aman, dan selaras dengan ketentuan otoritas setempat.
Langkah ini ditujukan untuk menyinkronkan data jemaah Indonesia dengan sistem resmi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, sekaligus menutup celah ketidaksesuaian data yang kerap berdampak pada layanan krusial—terutama pemvisaan.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenhaj RI, Farosa, menyebut integrasi sebagai fondasi baru layanan haji berbasis digital.
“Validasi langsung dengan sistem Arab Saudi meningkatkan akurasi data, memperkuat keamanan, dan memangkas proses manual. Dampaknya langsung ke kelancaran layanan jemaah, khususnya visa,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).
Farosa menjelaskan, proses integrasi berlangsung bertahap sejak Oktober 2025—mulai dari pemetaan kebutuhan, uji keamanan siber, hingga pertukaran sertifikat sistem. Pada Januari 2026, koneksi aman antarsistem dinyatakan siap beroperasi secara andal.
Ia menambahkan, fondasi penguatan tata kelola data ini dirintis pada periode kepemimpinan Kepala Pusat Data sebelumnya, Moch. Hasan Affandi, yang mendorong kesiapan sistem nasional agar kompatibel dengan platform layanan Arab Saudi.
Menurut Farosa, integrasi dilakukan dengan standar perlindungan data ketat: akses terbatas bagi pihak berwenang, pengamanan selama transmisi, serta pencatatan akuntabel di sistem. “Keamanan dan keandalan data jemaah adalah garis merah,” tegasnya.
Saat ini, integrasi telah diterapkan untuk pemvisaan jemaah. Pertukaran data berlangsung otomatis dari SISKOHAT ke Nusuk, mempercepat alur layanan dan memastikan konsistensi data tanpa proses manual.
Ke depan, Kemenhaj RI menargetkan perluasan integrasi untuk pengelompokan dan pemaketan jemaah, manajemen kedatangan dan pemulangan, pengelolaan kontrak layanan, hingga layanan umrah. “Ini fondasi ekosistem data haji yang andal dan berkelanjutan. Semua tahapan layanan akan terhubung,” pungkas Farosa.
Dengan integrasi ini, pemerintah mengunci satu tujuan strategis: layanan lebih pasti, data lebih akurat, dan penyelenggaraan haji 2026 yang tertib serta berdaya saing digital.*
