JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) melalui Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri menyatakan kesiapan layanan transportasi haji tahun 2026 dengan sistem yang lebih terukur dan terjadwal.
Kepala Sub Direktorat Transportasi Haji Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Haji RI, Syarif Rahman, mengatakan layanan transportasi jemaah mencakup tiga ruang lingkup utama. Pertama, layanan antar kota perhajian (AKAP). Layanan ini meliputi pergerakan jemaah sejak awal kedatangan di Arab Saudi hingga kepulangan ke Tanah Air.
Untuk gelombang pertama, jemaah diberangkatkan dari Madinah menuju Makkah dan kembali ke Indonesia melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Sementara gelombang kedua bergerak dari Makkah ke Madinah dan pulang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah.
“Seluruh pergerakan AKAP ini sudah kami rancang agar lebih tertib dan terkontrol,” kata Syarif,” di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, (22/1/2026).
Kedua, lanjut Syarif, layanan Bus Shalawat bagi jemaah selama berada di Makkah. Sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi, jemaah yang menempati akomodasi dengan jarak lebih dari 2.000 meter dari Masjidil Haram wajib difasilitasi transportasi salat lima waktu.
Namun, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan memberikan layanan Bus Shalawat kepada seluruh jemaah tanpa melihat jarak, termasuk yang kurang dari 2.000 meter. Bus Shalawat beroperasi 24 jam pulang-pergi dari akomodasi ke Masjidil Haram sejak awal kedatangan hingga 5 Dzulhijjah.
“Untuk memudahkan, setiap jemaah dibekali kartu rute dengan warna dan nomor yang sama dengan bus di rute masing-masing,” ujarnya.
Ketiga, layanan transportasi Masyair yang mencakup puncak haji Armuzna, yakni pergerakan dari Makkah menuju Arafah, Muzdalifah, Mina, dan kembali ke Makkah.
Syarif menegaskan, tahun ini Kemenhaj menyusun jadwal pergerakan jemaah secara rigid untuk setiap kloter. Dengan sistem tersebut, jemaah tidak lagi menunggu tanpa kepastian waktu seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Semua pergerakan sudah dijadwalkan secara detail. Jemaah bergerak sesuai jadwal. Dan person in charge (PIC) pergerakan itu adalah ketua regu yang menangani sekitar 10 orang,” jelasnya.
Terkait skema murur dan tanazul pada puncak Armuzna, Syarif menyebut desain teknis baru dapat ditetapkan setelah proses pelunasan selesai dan profil jemaah diketahui secara pasti.
“Skema tersebut juga harus mendapatkan izin dari otoritas Arab Saudi. Tanpa izin, murur dan tanazul tidak bisa dilaksanakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, komitmen petugas layanan transportasi telah dibangun melalui pelatihan tugas dan fungsi (tusi) selama empat hari. Petugas ditempatkan di seluruh Daerah Kerja (Daker), baik Madinah, Makkah, maupun Masyair. Dalam beberapa tahun terakhir, layanan transportasi menjadi penyumbang nilai tertinggi dalam indeks kepuasan jemaah haji.
Adapun kendala utama di layanan AKAP selama ini adalah pengenalan rute oleh sopir. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemenhaj tengah mengembangkan aplikasi pendukung dan melengkapi armada dengan GPS tracking, khususnya di Daker Makkah dan Madinah.
“Sekarang posisi bus bisa dipantau secara real time,” kata Syarif.
Ia juga menyebut koordinasi antara ketua rombongan, PPIH kloter, dan petugas transportasi semakin baik. Setiap bus dilengkapi nomor aduan yang dapat dihubungi jika terjadi kendala di perjalanan. Kasus yang paling sering terjadi adalah barang jemaah tertinggal di bus, seperti ponsel, namun hampir seluruhnya berhasil ditemukan kembali.
Untuk Armuzna, sosialisasi terkait murur dan tanazul akan dilakukan secara masif sejak di Tanah Air. Tahun ini, Kemenhaj menyiapkan kuota sekitar 25 persen per kloter untuk skema tersebut, terutama bagi jemaah lansia dan berisiko tinggi dengan keterbatasan mobilitas.
Dari sisi sumber daya manusia, layanan transportasi haji didukung petugas dari unsur mahasiswa dan mukimin. Meski jumlah tenaga pendukung di lapangan sekitar 100 orang, Kemenhaj memastikan kekuatan utama berasal dari sekitar 260 petugas transportasi yang diberangkatkan dari Jakarta.
“Selain itu, struktur tambahan dari unsur TNI-Polri juga dibentuk sebagai koordinator pos dan wilayah. Koordinasi, komunikasi, dan elaborasi menjadi kunci. Strukturnya sudah terbentuk, tinggal kita rapikan dalam pelaksanaan,” pungkas Syarif.*
