JAKARTA – Sepanjang tahun 2025, Indonesia kembali menghadapi berbagai bencana ekologis seperti banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan yang berdampak luas pada kehidupan sosial dan kemanusiaan. Merespons kondisi tersebut, IKA PMII DKI Jakarta bersama Yayasan Kader Mandiri Jakarta (YAKAMAJA) menggelar kegiatan “Bumi Bicara: Refleksi Lingkungan & Bencana” sebagai bagian dari Refleksi Akhir Tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung di RM Handayani, Jakarta, Minggu (28/12/2025), mengusung tema “Merawat Bumi, Menjaga Kehidupan”. Forum ini menjadi ruang refleksi lintas sektor aktivis lingkungan, tokoh agama, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil untuk menegaskan bahwa bencana bukan semata peristiwa alam, melainkan akumulasi dari kebijakan pembangunan dan perilaku manusia yang abai terhadap lingkungan.
Ketua Pelaksana kegiatan, Nur Amala, menegaskan bahwa isu lingkungan harus dilihat sebagai persoalan moral dan kemanusiaan.
“Bencana bukan takdir semata. Ada relasi kuat antara kebijakan, tata kelola lingkungan, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Dalam diskusi panel bertema “Bencana Bukan Takdir, Tapi Akumulasi Kebijakan dan Perilaku”, Edvin Aldrian, Peneliti dan Pakar Meteorologi menekankan bahwa perubahan iklim telah memicu anomali cuaca ekstrem dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
“Bumi kita hanya satu, dan generasi berikutnya akan bertanya apa yang kita lakukan untuk menjaganya,” tegasnya.
Aktivis lingkungan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik, menyebut bencana yang berulang sebagai bencana kebijakan.
“Kerusakan lingkungan dan emisi tinggi yang dibiarkan adalah akar dari bencana hari ini,” katanya.
Dari perspektif keagamaan, Kyai Syamsul Ma’arif, Ketua PWNU DKI Jakarta mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.
“Ketika alam dirusak, dampaknya kembali kepada manusia,” ujarnya.
Sementara itu, Arif Rahman anggota DPR RI Komisi IV menilai persoalan lingkungan membutuhkan keberanian politik.
“Aturan tidak akan berarti tanpa keberanian pengambil kebijakan untuk berpihak pada keselamatan lingkungan,” tegasnya.
Pandangan kritis juga disampaikan Ratunnisa, sebagai praktisi hukum yang menyoroti lemahnya legislasi lingkungan.
“Undang-undang seharusnya melindungi lingkungan, bukan melegitimasi kerusakan,” katanya.
Akademisi dan pemerhati lingkungan Amsar A. Dulmanan menambahkan bahwa hukum kerap digunakan untuk melanggengkan kepentingan tertentu.
“Tanpa komitmen serius, pemulihan lingkungan hanya menjadi wacana,” ujarnya.
Sementara itu, Rahmat Hidayat Pulungan, peneliti sustainability menegaskan bahwa krisis lingkungan berakar pada pilihan pembangunan yang mengorbankan ruang hidup masyarakat.
“Ketika keberlanjutan dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek, bencana menjadi keniscayaan,” ungkapnya.
Ketua PW IKA PMII DKI Jakarta, Syarifuddin Salwani, menegaskan bahwa organisasi alumni harus mengambil peran aktif.
“Merawat bumi adalah tanggung jawab kolektif lintas generasi dan lintas sektor,” tegasnya.
Menjelang penutupan acara, IKA PMII DKI Jakarta dan YAYASAN KADER MANDIRI JAKARTA (YAKAMAJA) juga melakukan penggalangan dana sukarela untuk mendukung pendidikan di Aceh dan daerah terdampak lainnya, sebagai wujud solidaritas dan aksi nyata pascabencana.
Selain diskusi, kegiatan ini diisi dengan pemutaran video refleksi kebencanaan Indonesia sepanjang 2025, pembacaan puisi lingkungan, serta doa bersama untuk para korban bencana dan kelestarian alam Indonesia.
Melalui Bumi Bicara, PW IKA PMII DKI Jakarta dan YAKAMAJA berharap refleksi ini menjadi pijakan awal bagi kesadaran dan aksi kolektif dalam mendorong pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan manusia serta alam. *
