JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa kenaikan PPN 12% itu hanya secara khusus diperuntukkan bagi barang-barang mewah. Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan mendukung dan mengapresiasi kebijakan tersebut.
Menurutnya, barang-barang mewah yang dimaksud itu sebetulnya sudah jelas karena sudah ada dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya.
“Pemerintah juga menetapkan bahwa barang-barang yang selama ini PPN-nya 11% tetap akan dibebankan 11%, tidak ada kenaikan sama sekali. Kemudian bagi barang-barang yang selama ini ternyata PPN-nya 0%, maka dia akan tetap dipertahankan menjadi 0%,” kata Saleh dalam rilis yang dikirimkan ke Totalpolitik.com, Rabu (1/1/2025)
Artinya, lanjut Saleh, keputusan politik dalam bidang perpajakan yang ditetapkan oleh Prabowo ini adalah keputusan politik yang sangat populer, sangat populis dan tentu harus didukung bersama.
“Sebab apa? Di mana-mana di seluruh dunia, bahwa keputusan terkait dengan pajak ini adalah suatu keputusan yang sangat strategis dan sangat penting. Dan itu sangat bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kita,” ujarnya.
Saleh menilai Prabowo sangat berpihak kepada masyarakat dan ingin menerapkan ekonomi berkeadilan sosial yang didasarkan Pancasila.
“Dan karena itu tentu kita semua harus mendukungnya. Kita harus mengakhiri polemik yang selama ini ada di dalam media-media sosial,” ia menegaskan.
Saleh juga meminta masyarakat mengakhiri perdebatan yang tidak ada ujung dan tidak bermanfaat. Ia menyarankan semua pihak untuk bersatu dan bergandengan tangan, dan berkontestasi secara positif untuk meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia sehingga bisa menjadi macan Asia.
“Tidak hanya disegani oleh negara-negara tetangga di Asia, tetapi juga oleh negara-negara lain di seluruh dunia,” kata Saleh.
Pemberian stimulus
Saleh menjelaskan, keputusan Prabowo untuk menaikkan PPN 12% hanya pada barang mewah ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ. Menurutnya, Presiden Prabowo juga memikirkan bagaimana agar dampak sosial, politik, ekonomi yang ditumbuhkan oleh kenaikan ini tidak sampai mengganggu kehidupan sosial kemasyarakatan.
“Itulah sebabnya ternyata sebelum keputusan ini diambil dan ditetapkan
pemerintah, Pak Prabowo telah mengeluarkan keputusan untuk memberikan stimulus sebesar 38,6 triliun bagi masyarakat kita,” ungkapnya.
Di sana ada banyak benefit atau manfaat yang akan bisa diambil oleh masyarakat
termasuk misalnya bantuan beras, dan pengurangan bayaran tarif listrik sebesar 50%. Kemudian juga penghilangan atau penghapusan pajak penghasilan bagi para pekerja yang gajinya tidak sampai Rp 10 juta, dan seterusnya.
“Dan ada banyak kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan stimulus ini.
Ini menandakan bahwa Pak Prabowo itu memikirkan betul memang ada kenaikan untuk BPN 12%, tetapi dia tidak mau ekses kenaikan itu bisa mengganggu stabilitas kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat kita di luar mereka yang mampu,” papar Saleh.
Saleh menegaskan, keputusan dan kebijakan yang sangat baik dan tidak perlu dipertanyakan atau dikata-katain. Dianggap tidak baik, dianggap tidak populis dan seterusnya.
Sebaliknya, lanjut dia, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Prabowo ini adalah keputusan yang sangat baik tanpa ada politik pencitraan sama sekali. Bukan mencari popularitas sama sekali karena pemilu masih lama.
“Pemilu masih lima tahun lagi. Yang dikerjakan Pak Prabowo adalah berbuat untuk rakyat ini bagaimana agar semuanya merasa senang,” tandasnya.*
