JAKARTA – Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional tahun 2024 diadakan pada 14 Oktober 2024 di Jakarta dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan
Sidang ini menghasilkan empat rekomendasi penting terkait pengelolaan sumber daya air di Indonesia:
- Alternatif pembiayaan untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan.
- Penerapan satu tarif dasar air minum
- Konservasi dan pemanfaatan sumber daya air di kawasan gambut
- Pengembangan energi alternatif tenaga surya di badan air seperti waduk, danau, dan pantai.
Selain itu Sidang Pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional tahun 2024 juga menghasilkan rekomendasi khusus mengenai pengelolaan sumber daya air di pulau-pulau kecil dengan poin poin utama sebagai berikut:
- Peningkatan Daerah Tangkapan Air
Memperluas daerah tangkapan air melalui penanaman tumbuhan pantai seperti cemara laut dan ketapang, serta memperbanyak embung-embung untuk menampung air hujan.
- Pembangunan Infrastruktur Air
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di pulau-pulau kecil, yang membutuhkan pembiayaan besar dan tenaga operator terlatih.
- Inovasi Teknologi
Penggunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan ketersediaan air bersih, termasuk program pipanisasi agar air dapat dialirkan ke setiap rumah tangga.
- Kolaborasi Lintas Instansi
Pemerintah pusat dan daerah perlu berkolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta penganggaran untuk menuntaskan keterbatasan air bersih di pulau-pulau kecil.
- Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis bagi masyarakat pulau untuk memastikan keberlanjutan penyediaan air bersih.
Rekomendasi-rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air, serta menghadapi tantangan perubahan iklim dan pemerataan akses air bersih, memastikan ketersediaan air bersih secara berkelanjutan dan merata di pulau-pulau kecil yang sangat penting bagi kesejahteraan penduduk setempat
Air Bersih dan Pariwisata
Ketersediaan air bersih merupakan elemen krusial dalam sektor pariwisata, terutama di destinasi yang mengandalkan keindahan alam dan aktivitas air. Air bersih tidak hanya dibutuhkan untuk konsumsi dan kebersihan wisatawan, tetapi juga untuk mendukung berbagai fasilitas pariwisata seperti hotel, restoran, dan tempat rekreasi. Destinasi wisata yang mampu menyediakan akses mudah dan berkualitas terhadap air bersih cenderung lebih menarik bagi wisatawan, meningkatkan reputasi dan daya saingnya di pasar global.
Namun, peningkatan jumlah wisatawan sering kali memberikan tekanan besar pada sumber daya air setempat. Penggunaan air yang berlebihan oleh industri pariwisata dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas air, yang pada gilirannya mengancam keberlanjutan ekosistem lokal. Misalnya, di beberapa destinasi wisata populer, penggunaan air tanah yang berlebihan telah menyebabkan penurunan permukaan air tanah dan intrusi air asin, yang merusak sumber air bersih dan ekosistem sekitarnya. Selain itu, pencemaran air dari limbah hotel dan aktivitas rekreasi juga menjadi masalah serius yang perlu diatasi.
Masalah Ketersediaan Air Bersih di Gili Trawangan, Lombok
Masalah ketersediaan air bersih di Gili Trawangan telah menjadi isu serius yang mempengaruhi sektor pariwisata dan kehidupan sehari-hari penduduk setempat.
Diketahui bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencabut ijin pemanfaatan ruang dan air laut dari rekanan PDAM Amerta Dayan Gunung dalam skema KPBU untuk penyediaan air bersih di kawasan Gili, PT TCN (Tiara Cipta Nirwana), pada tanggal 27 September 2024, dengan sangkaan bahwa dalam operasional pengeboran dan pengolahan limbahnya dianggap membahayakan lingkungan perairan setempat. Teknologi yang digunakan oleh PT. TCN ini adalah teknologi SWRO Salt Water Reverse Osmosis.
Sebagai latar belakang kronologis perlu penulis sampaikan juga bahwa dalam hal penyediaan air bersih di Gili Tramena ini pada awalnya ada PT BAL (Berkat Air Laut) yang berstatus PMA yg melakukan pengeboran air tanah dan melakukan penyediaan air secara langsung ke masyarakat Trawangan dan Meno yang tidak sesuai dengan ketentuan perijinan dan perundangan yang berlaku, lalu kemudian Pemda Kabupaten Lombok Utara mendirikan PDAM Amerta Dayan Gunung untuk mengelola penyediaan air bersih.
Dalam perkembangannya PT BAL bekerjasama dgn PT. GNE (Gerbang NTB Emas) yg merupakan perusahaan daerah milik propinsi NTB, sedangkan PDAM bekerja sama dengan PT. TCN. Beberapa pengurus PT. BAL dan PT. GNE saat ini tengah menjalani proses hukum terkait isu pelanggaran dalam proses pengelolaan dan penyediaan air bersih ini.
Krisis Air Bersih di Gili Tramena ini telah memicu terjadinya krisis kepariwisataan di 3 Gili (Trawangan, Meno, dan Air) yang merupakan dan telah menjadi salah satu tujuan utama dan favorit wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Banyak hotel dan restoran di Gili Trawangan terpaksa harus mendatangkan air dari daratan Lombok menggunakan kapal dengan biaya tinggi, mencapai Rp. 4,5 juta untuk setiap tangki air berkapasitas 5.000 liter.
Kerja sama KPBU antara PDAM Amerta Dayan Gunung dan PT.TCN meliputi Trawangan dan Meno. Fasilitas pengolahan di Trawangan sudah terinstalasi, sedangkan di Meno masih dalam proses pengerjaan namun terhenti karena terlanjur viral di media mengenai pencabutan ijin dari KKP sehingga sampai dengan saat ini Meno masih tidak ada pasokan air bersih dari PDAM.
Bupati telah mengirimkan Surat Jaminan kepada KKP bahwa TCN sedang mengurus/menyelesaikan perijinan2 yg dibutuhkan.
Sebagai informasi PT TCN telah mengurus perijinan sejak bulan juni 2023 namun hingga saat ini belum selesai. PT TCN sudah mengantongi ijin lengkap sebelumnya namun karena ada kendala teknis di lapangan terpaksa harus pindah titik lokasi dan melakukan penyesuaian perijinan.
Para pemangku kepentingan yang terkait perlu segera duduk bersama merumuskan dan menyepakati langkah penyelesaian yang harus segera diambil sebelum terjadi permanen damage yang menghancurkan pariwisata di Lombok khusus nya kawasan Gili Tramena. Kawasan ini sendiri dalam Rancangan Teknokratis RPJMN 2025-2029 oleh Bappenas telah dimasukkan sebagai salah satu Program Prioritas pembangunan kepariwisataan.
Untuk menjaga keberlanjutan destinasi wisata, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan praktik pengelolaan air yang berkelanjutan. Ini termasuk penggunaan teknologi hemat air, pengelolaan limbah yang efektif, dan konservasi sumber daya air alami.
Kolaborasi antara pemerintah, pengelola destinasi, dan masyarakat lokal sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, sektor pariwisata dapat berkontribusi pada pelestarian sumber daya air dan memastikan keberlanjutan destinasi wisata untuk generasi mendatang.*
Fadjar Hutomo, Staf Ahli Menparekraf bidang Manajemen Krisis, Mahasiswa Program S3 Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak terkait dengan instansi dan institusi tempat penulis bekerja dan belajar.
