JAKARTA – Sudah banyak pemberitaan terkait korban-korban pinjol ilegal yang mengakiri hidupnya dengan cara bunuh diri, setidaknya terjadi gangguan jiwa & mengalami trauma sepanjang hidupnya.
Para korban pinjol ilegal dipermalukan bagai manusia yang tidak berharga lagi. Cara-cara penagihan yang tidak manusiawi, bahkan direkayasa foto-foto tidak senonoh para korban, sungguhpelecehan keji terhadap korban. Hanya bisnis ala mafia yang bisa lakukan cara-cara tidak beradab macam begini.
Di mana dan kemana keberadaan negara di era Presiden Jokowi dalam penanganan bisnis pinjaman online ilegal ini?
Padahal Jokowi beberapa tahun lalu sempat bilang, kita lawan dan tindak tegas para pelaku bisnis pinjol ilegal tersebut. Tapi nyatanya statement itu hanyalah lipstick & retorika belaka. Tepatnya hanya statement untuk pencitraan diri.
Padahal negara punya polisi & satgas untuk atasi pinjol ilegal yang koordinatornya adalah (Otoritas Jasa Keuangan) OJK. Kemana mereka?
Sudah lama bisnis pinjol ilegal ini disinyalir adalah sindikat kriminal yang diduga dibekingi orang-orang kuat tertentu. Harusnya penegak hukum kita bisa mengatasi, utamanya jika Presiden sebagai orang No. 1 peduli dan berani jadi pemimpin terdepan dalam memberantas mafia pinjol ilegal ini.
Ketidaksungguhan dan pembiaran terhadap merebaknya bisnis pinjaman online ilegal ini sungguh memalukan.
Betapa ironis, di banyak negara lain pemerintahnya bisa meminimalkan praktek bisnis ilegal ini, malah di Indonesia terus berkembang pesat keberadaan bisnis ilegal ini.
Ribuan pengaduan masyarakat terhadap praktek kotor pinjol ilegal ini tidak jalan, artinya negara kalah melawan para mafia bisnis pinjol ilegal ini.
Selanjutnya pemerintahan baru akan hadir tanggal 20 oktober 2024 ini. Apakah Presiden baru dengan jajaran kabinet super tambun, konon dengan sekitar 115 menteri plus wamennya mampu atasi soal mafia bisnis pinjol ilegal ini atau praktek mafia-mafia bisnis lainnya?
Tentu untuk bisa atasi berbagai praktek mafia di negeri ini, termasuk praktek mafia bisnis pinjol ilegal, bukanlah seberapa banyak menempatkan menteri yang ada di sana. Tetapi seberapa banyak menempatkan orang-orang yang amanah, jujur, tegas dan tidak bisa dibeli siapapun, sekalipun itu mafia.
Horas pemerintahan baru! Semoga negeriku lebih baik di masa datang.*
Didi Irawadi Syamsuddin, Politisi Partai Demokrat.
