JAKARTA – Pengamat Politik, Ujang Komarudin, menyatakan Indonesia mengalami krisis konstitusional. Hal itu terjadi ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal beberapa aturan pemilihan kepala daerah (pilkada) belum lama ini.
“Nah kenapa sekarang ada krisis konstitusional? Kalau saya anggap krisis konstitusional. MK memutuskan lalu apa namanya DPR ingin membatalkan. Logika mana gitu DPR bisa membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi? Tidak ada. Prof Chandra juga mungkin tidak akan apa namanya membenarkan apa yang dilakukan oleh DPR itu,” katanya di Total Politik.
Ujang menjelaskan bahwa DPR memang punya hak untuk melakukan revisi terhadap suatu produk undang-undang. Akan tetapi, ia mempertanyakan kenapa langkah DPR itu terkesan hanya menguntungkan beberapa pihak saja.
“Walaupun memang secara kewenangan DPR berhak untuk merevisi undang-undang. Tetapi mengapa undang-undangnya hanya menguntungkan tadi, Kaesang soal usia, lalu menjegal PDIP misalkan soal usungan karena tidak bisa mengusung,” lanjutnya.
Menurut Ujang, masyarakat harus mengingatkan pemerintah akan pentingnya hukum dalam rangka membangun bangsa.
“Oleh karena itu, saya melihat kita ingin membangun bangsa melalui Total Politik ini ya, dengan cara kita mengingatkan kepada penyelenggara negara bahwa hukum adalah fondasi untuk membangun bangsa begitu,” tandasnya.*
