JAKARTA – Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, turut angkat suara mengenai rapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Menurut Anies, negara Indonesia sedang berada di persimpangan krusial dalam perjalanannya ke masa depan.
“Demokrasi Indonesia kembali berada di persimpangan krusial,” katanya dalam cuitan di akun X-nya, Rabu (21/8/2024).
Anies menyebut nasib Indonesia ditentukan oleh para anggota DPR yang sedang bersidang. Anies mengingatkan mereka memegang suara yang dititipkan oleh ratusan ribu rakyat Indonesia.
“Nasibnya ditentukan hari-hari ini oleh Ibu/Bapak wakil rakyat di DPR yang masing-masing dari mereka memegang titipan suara ratusan ribu rakyat Indonesia. Ibu/Bapak ketua partai memanggul kesempatan dan tanggung jawab yang sama pula saat ini,” lanjutnya.
Anies menyampaikan harapannya agar anggota DPR memiliki pikiran jernih dan ketetapan hati dalam menyikapi konstitusi dan demokrasi di Indonesia.
“Kita sampaikan harapan kuat kepada mereka semua agar berpikiran jernih dan berketetapan hati mengembalikan konstitusi dan demokrasi Indonesia kepada relnya, sesuai cita-cita reformasi. Semoga setiap mereka menjadi bagian yang dicatat dengan baik dalam sejarah perjalanan bangsa,” ujarnya.
DPR bahas putusan MK
Panja DPR membahas RUU Pilkada setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam draf RUU tersebut, ada beberapa perubahan yang dilakukan.
Salah satunya mengatur syarat usia minimal cakada. Rapat panja tersebut setuju untuk mengikuti rujukan dari putusan MA.
“Berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur serta 25 untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih,” bunyi catatan rapat tersebut.
Kemudian, panja juga menyetujui beberapa perubahan terhadap UU Pilkada. Adapun Pasal 40 UU Pilkada yang diubah berbunyi sebagai berikut:
(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan
(2) Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi dapat mendaftarkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dengan ketentuan:
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut
b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut
c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut
d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.* (Bayu Muhammad)
Baca juga: Said Iqbal Telepon Anies Setelah MK Kabulkan UU Pilkada
