JAKARTA – Ketua Umum Ormas Projo, Budi Arie Setiadi, membantah keras tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan masa jabatan presiden tiga periode.
Menurut Budi Arie, tuduhan terhadap Presiden Jokowi tersebut terus digulirkan lawan politik sejak menjelang Pemilu 2024. Bahkan hingga saat ini, sekitar dua bulan sebelum akhir masa jabatan Presiden Jokowi.
“Ini sudah keterlaluan. Tuduhan tidak berdasar. Tentu ada motif, yaitu mendiskreditkan Pak Jokowi yang sangat dicintai rakyat,“ katanya, Jumat (16/08/2024).
Budi Arie menegaskan, Presiden Jokowi sudah berkali-kali menyatakan taat konstitusi dan tidak menginginkan masa jabatan tiga periode. Presiden menyebut masa jabatan presiden tiga periode adalah aspirasi sebagian masyarakat, bukan dari dirinya.
Ia juga menuturkan bahwa Projo sebagai pendukung garis keras Jokowi tegas menyatakan taat konstitusi perihal masa jabatan presiden. Bahkan, Projo menginisiasi Musyawarah Rakyat (Musra) bersama relawan lainnya untuk menjaring aspirasi rakyat tentang tokoh pelanjut Jokowi untuk 2024-2029.
Musra untuk mencari pelanjut Jokowi tersebut dilakukan di seluruh Indonesia mulai 28 Agustus 2022 sampai 14 Mei 2023. Puncaknya, para relawan menyerahkan daftar calon pelanjut hasil penjaringan aspirasi rakyat kepada Presiden Jokowi.
“Ini salah satu bukti bahwa Pak Jokowi tidak mendorong masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ada jejak digitalnya, bisa dicek,” tegas Budi Arie.
Hentikan caci-maki
Dia yakin rakyat Indonesia dewasa dalam berpikir dan bertindak, terutama menanggapi serangan politik terhadap Jokowi. Rakyat merasakan bagaimana kemajuan Indonesia dapat dicapai dalam dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Rakyat juga tidak akan lupa pada legacy atau warisan Presiden Jokowi selama 10 tahun menjabat.
Selanjutnya, kerja keras untuk rakyat akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada periode 2024-2029.
“Hentikan caci-maki dan mendiskreditkan Pak Jokowi. Rakyat sangat paham itu,” imbaunya.
Budi Arie mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan rakyat terutama dalam Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar November nanti.
Rakyat akan memilih sesuai hati nuraninya. Perbedaan pilihan kepala daerah jangan sampai memecah belah serta mengganggu kehidupan masyarakat.*
Baca juga: Membaca Langkah Projo Usai Jokowi Tak Lagi Presiden
