Menteri Ekstremis Israel Kembali Serbu al-Aqsa

JAKARTA – Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel, Itamar Ben-Gvir, bergabung dalam serbuan besar-besaran ekstremis Yahudi ke kompleks al-Aqsa, Hari Selasa (13/8/2024) lalu.

Dalam serbuan tersebut, Ben-Gvir menyatakan kepada kerumunan yang ada bahwa kebijakannya adalah untuk mengizinkan peribadatan Yahudi di lokasi tersebut yang dikenal dalam agama Yudaisme sebagai Temple Mount.

“Kebijakan kami adalah mengizinkan doa Yahudi di Temple Mount,” ujar Ben-Gvir melanggar kesepakatan berumur puluhan tahun yang hanya mengizinkan Muslim untuk beribadah di sana.

Selama berpuluh-puluh tahun, status-quo seputar al-Aqsa hanya mengizinkan para Muslim untuk beribadah di sana.

Mereka yang tidak beragama Islam diizinkan untuk mengunjungi al-Aqsa di bawah pengawasan organisasi Waqf yang dijalankan oleh Yordania dan Palestina secara bersama-sama.

Akan tetapi, pemerintahan Israel telah melewati Waqf sejak lama. Selama ini, mereka membiarkan pemukim-pemukim Yahudi ilegal dan kelompok-kelompok ultra-nasionalis untuk menyerbu al-Aqsa.

Para ekstremis melakukan aksi-aksi mereka di bawah perlindungan polisi Israel. Biasanya, serbuan mereka diawali dengan pengusiran paksa para Muslim yang beribadah di sana.

Organisasi Temple Mount groups telah memfasilitasi serbuan-serbuan ke al-Aqsa. Mereka mendorong untuk peningkatan kehadiran Yahudi di tempat itu. Tidak hanya itu, mereka juga mengadvokasikan penghancuran Dome of Rock untuk membangun Kuil Ketiga.

Netanyahu protes

Menurut Waqf, serbuan pada Hari Selasa lalu melibatkan 2.250 orang. Kejadiannya berpapasan dengan hari perayaan Tisha B’Av, yaitu puasa untuk memperingati kehancuran dua kuil Yahudi lama pada masa lalu. Dua kuil tersebut dulu terletak di lokasi tempat al-Aqsa kini berdiri.

Otoritas Palestina dan Yordania sudah mengeluarkan pernyataan mengutuk serbuan tersebut. Mereka menyebutnya pelanggaran hukum internasional.

Kendali Israel atas Yerusalem Timur, termasuk Kota Tua, yang di dalamnya terletak al-Aqsa, melanggar hukum-hukum internasional.

Tidak hanya itu, kecaman juga datang dari pemerintah Israel sendiri. Kantor Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan para menteri tidak bisa menetapkan kebijakan-kebijakannya sendiri yang menyimpang dari status-quo.

“Kebijakan Israel di Temple Mount tidak berubah, hal ini telah terjadi dan akan terus terjadi,” ujar kantor Netanyahu.

Ben-Gvir langsung menanggapi pernyataan itu. ia mengatakan Temple Mount merupakan wilayah yang berdaulat di dalam Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

“Temple Mount merupakan kawasan berdaulat di ibu kota negara Israel,” katanya.

Ia juga menegaskan tidak ada hukum yang mengizinkan diskriminasi rasial terhadap orang-orang Yahudi di Temple Mount atau tempat-tempat lainnya di Israel.* (Bayu Muhammad)

Baca juga: Amerika Kirim Pesawat dan Kapal Perang untuk Jaga Israel