JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Heru Budi Hartono, meminta agar mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang akan berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKJ 2024 nanti tidak mengkambinghitamkannya soal isu adanya manfaat bagi warga yang terpotong di Jakarta.
Sebelumnya, Anies membicarakan perjalanannya memimpin Jakarta pada periode 2017-2022. Ia mengklaim kalau masa kepemimpinannya membuat Jakarta jadi lebih aman, tenang, damai, dan tidak tegang. Anies mengklaim Jakarta terbukti bersatu selama ia jadi gubernur.
“Saya berharap bahwa kita bisa terus menyampaikan pesan-pesan bahwa 2017 hingga 2022 kita sudah sama-sama membuktikan. Membuktikan apa? Jakarta aman, Jakarta tenang, Jakarta damai, Jakarta tanpa ketegangan, Jakarta tanpa suasana yang membuat kita merasa terpecah-pecah, Jakarta yang bersatu terbukti selama 2017 sampai 2022,” kata Anies Sabtu (20/7/2024).
Ia juga mengatakan ingin mengembalikan suasana pemerintah provinsi (pemprov) yang sayang kepada warganya, yaitu pemerintah yang melihat rakyatnya sebagai saudara-saudara dan anak-anaknya sendiri.
“Karena itu fokuskan pesan-pesan pada warga Jakarta untuk kita ingin suasana itu kembali, kita ingin suasana pemerintah provinsi yang penuh kasih sayang pada warganya, pemerintah provinsi yang melihat rakyat seperti saudara-saudara dan anak-anaknya sendiri,” lanjutnya.
Anies ingin menghadirkan pemerintah yang seperti itu di Jakarta, bukan pemerintah yang ia sebut ‘pelit’ terhadap warganya sendiri.
Kemudian, ia menyebut adanya manfaat-manfaat warga Jakarta yang terpotong. Ia ingin mengembalikan manfaat-manfaat tersebut.
“Bukan pemerintah provinsi yang pelit sama warganya, bukan pemerintah provinsi yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya. Oleh karena itu, kita akan pastikan kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong. Karena apa? Karena harus bisa memberikan manfaat pada masyarakat yang ada di sini,” sambungnya.
‘Jangan kambinghitamkan saya’
Pernyataan Anies mendatangkan respons dari Heru Budi. Menurut Heru Budi, ia menjadi Pj Gubernur Jakarta pada saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 sudah berjalan.
“Gini ya, saya jelasin ya, saya masuk itu Oktober 2022, APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023, itu ya,” ujarnya.
Heru Budi juga menegaskan kalau ia tidak memotong kegiatan yang ada untuk masyarakat. Akan tetapi, ia ‘merapikan’ pelaksanaan-pelaksanaannya agar sesuai dengan aturan yang ada.
“Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat saya yang berhentikan, tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada. KJP (Kartu Jakarta Pintar) kita rapikan aturan yang ada. Saya kan nggak motong KJP, masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Nggak juga, ada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada,” jelasnya.
Ia mengatakan tidak masalah jika ada orang yang ingin berkontestasi. Akan tetapi, ia meminta agar dirinya tidak dikambinghitamkan.
“Jelas ya, jelasin seperti itu. Silakan untuk berlaga di Pilkada, tapi jangan mengkambinghitamkan saya,” tegasnya.* (Bayu Muhammad)
Baca juga: Komentar Cak Imin Nama Ahok Muncul di Pilgub Jakarta
