JAKARTA – Pada era modern ini, banyak negara mengklaim diri sebagai demokratis. Beberapa bahkan menambahkan kata ‘demokratik’ dalam nama negaranya. Seperti halnya Republik Demokratik Rakyat Aljazair dan Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara (Korut).
Secara etimologis, demokrasi merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu ‘demos’ yang berarti rakyat dan ‘kratos’ yang berarti berkuasa.
Dalam rangka mewujudkan itu, dibuat suatu bentuk pemerintahan dengan mekanisme-mekanisme politik yang dibuat sedemikian rupa untuk memungkinkan keterlibatan rakyat banyak dalam proses pembuatan kebijakan.
Mudahnya, demokrasi mensyaratkan adanya pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan secara bebas dan jujur secara berkala untuk memastikan peralihan kekuasaan dari waktu ke waktu terjadi.
Lima kriteria demokrasi
Tapi tidak segampang itu memaknai demokrasi. Robert A Dahl dalam buku On Democracy mengungkapkan proses demokrasi memiliki beberapa kriteria.
Pertama, demokrasi harus memungkinkan keterlibatan yang efektif bagi rakyatnya dalam proses pembuatan kebijakan. Setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang setara dan efektif dalam menyampaikan pandangannya terhadap suatu kebijakan.
Kedua, demokrasi harus disertai dengan kesetaraan dalam memberikan suara atau votes. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang setara dan efektif untuk menyuarakan pilihannya. Dan setiap pilihan harus dihitung setara.
Ketiga, demokrasi harus memiliki anggota masyarakat yang tercerahkan pemahamannya. Mereka harus punya kesempatan yang setara dan efektif untuk mempelajari alternatif-alternatif dan konsekuensi-konsekuensi suatu kebijakan.
Keempat, demokrasi harus memungkinkan semua orang memegang kendali atas agenda pembuatan kebijakan yang berlangsung. Mereka harus punya kesempatan menentukan agenda apa yang akan dilakukan.
Kelima dan terakhir, demokrasi harus melibatkan semua anggota masyarakatnya yang sudah dewasa dalam pelaksanaan empat poin sebelumnya.
Jika dirangkum, maka demokrasi harus memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk berpartisipasi secara efektif, menggunakan hak suaranya secara setara, mendapatkan pencerahan, mengendalikan agenda pemerintahan. Dan pelaksanaan semua kriteria itu melibatkan seluruh orang yang sudah dewasa.
Menurut Dahl, pemenuhan empat kriteria tersebut oleh anggota-anggota masyarakat yang sudah dewasa merupakan prasyarat sebuah perkumpulan, seperti negara, bisa disebut telah diatur secara demokratis.
“Agar para anggota mempunyai kesetaraan politik dalam memerintah urusan perkumpulannya (masyarakat), ia harus memenuhi keempat kriteria tersebut. tampaknya kita telah menemukan kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah perkumpulan jika ingin diatur melalui proses demokratis,” katanya.* (Bayu Muhammad)
Baca juga: Menyelisik Asal-Usul Demokrasi
