JAKARTA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), merespons pernyataan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak layak menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 hingga para komisioner harus diganti.
Menurutnya, pergantian komisioner yang dilakukan sekarang akan repot karena waktu penyelenggaraannya sebentar lagi.
Ia menyatakan sistem yang sudah ada harus tetap dipakai, meskipun ada berbagai kekurangan di dalamnya.
“Kalau pilkada kalau pergantian sekarang akan sangat repot karena waktunya sudah sangat pendek, kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan akan berantakan,” katanya, Selasa (9/7/2024).
Mardani juga mengatakan bahwa penggantian komisioner-komisioner KPU ada prosedurnya.
“Kalau diganti prosedurnya memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat ketentuan berlaku,” sambungnya.
Akan tetapi, Mardani menanggapi positif pernyataan Mahfud soal gaya hidup mewah para komisioner KPU. Menurutnya, hal itu merupakan masukan besar bagi Komisi II DPR RI untuk meninjau kembali anggaran KPU.
“Tetapi saya setuju hidup mewah itu adalah penyakit dan kita menengarai itu terjadi dan ini menjadi satu masukan yang besar bagi kami di Komisi II untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggaran,” lanjutnya.
‘Komisioner KPU harus diganti’
Sebelumnya, Mahfud MD berkomentar soal keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Hasyim Asy’ari karena kasus asusila. Ia menyorot beberapa fasilitas komisioner KPU yang mewah.
Menurutnya, DPR dan pemerintah perlu menindak masalah-masalah tersebut. Mereka tidak boleh diam.
“Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy’ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam,” ujarnya, Senin (8/7/2024).
Kemudian, Mahfud MD menyatakan bahwa KPU yang sekarang tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024 mendatang.
“Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia,” lanjutnya.
Oleh karena itu, komisioner-komisioner KPU yang kini sedang menjabat harus diganti. Tapi hal itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menghambat pelaksanaan Pilkada dan membatalkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu.
“Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat,” ucapnya.* (Bayu Muhammad)
Baca juga: Mahfud MD Minta Semua Komisioner KPU Diganti
