JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora, Fahri Hamzah, mendapatkan hal yang menarik dari pidato Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri baru-baru ini.
Menurutnya, Megawati melakukan koreksi terhadap penggunaan kata-kata ‘koalisi’ dan ‘oposisi’ yang tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia.
“Jadi ada yang menarik dari pidato Ibu Mega kemarin itu waktu beliau mengatakan ‘saya nggak mau pake kata koalisi, saya nggak mau kata oposisi.’ Sebab itu, kata dia, nggak ada dalam sistem ketatanegaraan kita. Wah itu bagus itu. Jadi Ibu Mega melakukan koreksi yang sangat serius terhadap penyalahgunaan kata-kata ‘koalisi’ dan ‘oposisi’,” katanya di Total Politik.
Fahri menjelaskan sistem presidensialisme di Indonesia yang multi-partai tidak mengenal kata ‘koalisi’. Hal itu dijelaskan dalam undang-undang dasar (UUD) yang menggunakan kata ‘gabungan partai politik’ dalam hal memberikan tiket kepada calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di pemilihan umum (pemilu).
“Dan betul, dalam presidensialisme, termasuk presidensialisme multi-partai pun, itu tidak ada kata ‘koalisi’, karena undang-undang dasar itu memakai kata ‘gabungan partai politik’ itu dalam (memberikan) tiket,” sambungnya.
Ia mengingatkan kalau ‘gabungan partai politik’ tersebut berlaku dalam konteks pemberian tiket. Sementara itu, tugas menyusun kabinet diembankan kepada presiden terpilih karena itu adalah tugasnya.
“Ingat ini ya, hanya dalam tiket, tidak dalam menyusun pemerintahan. Menyusun pemerintahan adalah tugas presiden, karena dialah yang diberikan mandat oleh rakyat. Mandat diberikan oleh rakyat itu bukan kepada partai politik, tapi kepada presiden. Ini lah yang disebut dengan presidensialisme itu,” lanjutnya.*
