JAKARTA – Dilansir dari The Jerusalem Post, Kantor Perdana Menteri (PM) Israel telah merilis dokumen berisikan rencana-rencana pembangunan untuk Jalur Gaza pascaperang pada awal Mei lalu.
PM Benjamin Netanyahu sepertinya berusaha untuk mewujudkan perdamaian abadi di Jalur Gaza dan menghubungkan perekonomiannya kepada kawasan di sekitarnya melalui investasi-investasi yang besar di sektor infrastruktur dan ekonomi.
Tujuan akhir dari rekonstruksi Jalur Gaza tersebut adalah untuk menjadikan politiknya moderat.
Seperti yang diungkapkan dalam dokumen tersebut, pihak Israel menganggap Jalur Gaza sebagai ‘pos terdepan Iran’ yang dimanfaatkan oleh pihak eksternal untuk menyabotase rantai pasokan (ekonomi) yang sedang berkembang.
Tidak hanya itu, Israel juga menganggap kondisi tersebut menggagalkan harapan untuk masa depan rakyat Palestina.
Rencana tersebut menyorot peran historis Jalur Gaza sebagai jalur perdagangan dunia timur-barat, dengan lokasinya yang ada di tengah Mesir dan Irak serta Yaman dan Eropa.
Tiga tahap
Menurut dokumen tersebut, ada tiga tahap untuk mengembalikan pemerintahan sipil di Jalur Gaza yang sesuai dengan visi Israel.
Pertama, pengiriman bantuan-bantuan kemanusiaan selama 12 bulan ke Jalur Gaza. Langkah itu akan difasilitasi oleh Israel dengan menciptakan kawasan-kawasan yang bebas dari kendali Hamas, mulai dari utara Jalur Gaza hingga ke selatan.
Israel mencanangkan koalisi negara-negara Arab yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Bahrain, Yordania, dan Maroko akan bertanggungjawab dan mengawasi pengiriman bantuan kemanusiaan di kawasan-kawasan yang sudah tergolong aman.
Pada tahap ini, warga-warga Palestina di Jalur Gaza akan menjalankan pemerintahan di kawasan-kawasan yang sudah aman di bawah pengawasan koalisi negara-negara Arab.
Kemudian, Israel akan mengambil alih urusan keamanan. Sementara itu, koalisi negara-negara Arab akan membentuk sebuah badan multilateral bernama Otoritas Rehabilitasi Gaza (GRA) yang bertanggungjawab mengawasi keuangan dan pembangunan di Jalur Gaza.
Langkah tersebut akan disertai dengan upaya-upaya ‘deradikalisasi’ terhadap warga-warga yang ada di Jalur Gaza.
Ketiga, Israel akan mengalihkan kekuasaan kepada pemerintahan lokal Palestina di Gaza atau pemerintahan nasional Palestina yang meliputi Tepi Barat.
Langkah ini tergantung kepada keberhasilan dari upaya deradikalisasi dan demiliterisasi Jalur Gaza. Tidak hanya itu, implementasinya juga membutuhkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat.
Setelah itu, Israel akan memberikan kekuasaan kepada warga Palestina untuk mengelola Jalur Gaza secara mandiri dan bergabung dengan Abraham Accord.
UEA menolak
UEA mengutuk rencana yang telah dibuat oleh Kantor PM Israel. Dan mereka menolak untuk terlibat di dalamnya.
“Uni Emirat Arab mengecam pernyataan-pernyataan oleh Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu, yang menyerukan negara (UEA) untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sipil Jalur Gaza, yang berada di bawah pendudukan Israel,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan di akun X-nya.
Ia menyatakan PM Israel Netanyahu tidak memiliki hak untuk menjalankan rencana tersebut.
“UEA menekankan bahwa Perdana Menteri Israel tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengambil langkah ini, dan negara (UEA) menolak untuk terlibat dalam rencana apapun yang bertujuan untuk memberikan alasan bagi kehadiran Israel di Jalur Gaza,” sambungnya.
Kemudian, Sheikh Abdullah menegaskan kalau UEA hanya akan mendukung pemerintahan Palestina yang dibentuk sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat Palestina.
“UEA menegaskan bahwa ketika pemerintahan Palestina yang terbentuk memenuhi harapan dan aspirasi persaudaraan rakyat Palestina serta memiliki integritas, kompetensi, dan kemandirian, maka negara (UEA) akan siap sepenuhnya untuk memberikan segala bentuk dukungan kepada pemerintahan tersebut,” jelasnya.* (Bayu Muhammad)
Baca juga:
Sayap Kanan Israel Tekan Netanyahu Tolak Gencatan Senjata
