JAKARTA – Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha untuk menjaga koalisi pemerintahannya di tengah seruan dari Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, dan beberapa kekuatan politik domestik untuk menerima gencatan senjata dengan Hamas.
Sebelumnya, Biden mengungkapkan rencana gencatan senjata dengan tiga tahap dari pihak Israel. Ia menyiratkan kalau keseriusan baik Hamas maupun Israel akan dilihat dari respons mereka terhadap proposal yang sudah diumumkan itu.
“Israel telah membuat proposal mereka. Hamas mengatakan ingin gencatan senjata. Kesepakatan ini merupakan kesempatan untuk membuktikan apakah mereka benar-benar menginginkannya. Hamas harus mengambil kesepakatan itu,” kata Biden.
Akan tetapi, Netanyahu belum sepenuh hati menerima. Ia malah ingin Israel tetap menghancurkan Hamas sebelum mereka sepakat untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza.
Sementara itu, Hamas menerima kesepakatan yang telah diumumkan Biden, namun tetap memandang penarikan tentara-tentara Israel dari Jalur Gaza sebagai pra-kondisi untuk melakukan perundingan lebih lanjut.
Sayap kanan menolak
Rekan-rekan sekoalisi Netanyahu, yaitu Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich, yang berasal dari kubu sayap kanan perpolitikan Israel memprotes.
Mereka menyatakan akan mengundurkan diri jika perjanjian gencatan senjata yang disuarakan Biden disepakati oleh pemerintahan Netanyahu.
“Kesepakatan itu bodoh, yang merupakan kemenangan untuk terorisme dan ancaman terhadap keamanan nasional Israel,” kata Ben-Gvir di akun X-nya, Minggu (2/6/2024).
Tekanan dari kelompok-kelompok politik sayap kanan bukanlah satu-satunya yang dihadapi Netanyahu, tapi juga tekanan-tekanan dari pimpinan-pimpinan militer beserta kelompok tengah politik Israel.
Pemimpin oposisi, Benny Gantz, yang bergabung dengan kabinet darurat Netanyahu setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, menyatakan akan mundur jika sang PM tidak memiliki rencana pascaperang di Jalur Gaza habis 8 Juni 2024 mendatang.
Seorang pemimpin oposisi lainnya, Yair Lapid, mengatakan partai Yesh Atidnya yang beraliran tengah akan mendukung Netanyahu apabila ia menyetujui kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata dan pemulangan tawanan-tawanan yang kini berada di Jalur Gaza.
Hal itu penting karena berarti Netanyahu akan tetap memiliki kekuatan yang cukup di parlemen untuk mempertahankan pemerintahannya. Dan kesepakatan gencatan senjata yang kini digadang-gadang bisa disahkan tanpa bantuan kelompok-kelompok sayap kanan.
“Pemerintah Israel tidak bisa mengabaikan pidato Presiden Biden yang memiliki konsekuensi. Ada kesepakatan di atas meja dan itu harus dibuat,” kata Lapid, Sabtu (2/6/2024).* (Bayu Muhammad)
Baca juga:
Oposisi Desak Netanyahu Gencatan Senjata dengan Hamas
