JAKARTA – Dilansir dari BBC, Pemerintah Israel membatalkan pembredelan kantor berita Associated Press (AP) setelah mendapatkan tekanan dari komunitas internasional.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi Shlomo Karhi memerintahkan pihak yang berwenang untuk menutup AP dan menyita peralatan-peralatannya, Hari Selasa (21/5/2024).
Karhi menjelaskan tindakannya didasari atas permintaan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Israel untuk meninjau siaran-siaran AP di Sderot yang dianggap membahayakan keberadaan pasukan Israel.
“Dikarenakan Kementerian Pertahanan ingin meninjau siaran-siaran dari lokasi-lokasi ini di Sderot yang membahayakan tentara kita, saya telah memberikan perintah untuk membatalkan operasi tersebut dan mengembalikan peralatan-peralatan kepada agensi AP, sampai adanya keputusan lain dari Kementerian Pertahanan,” ujar Karhi dalam akun X-nya, Rabu (22/5/2024).
Karhi menuding AP telah menyiarkan gambar-gambar yang bisa membahayakan pasukan Israel di utara Jalur Gaza.
Pihak yang berwenang juga meminta agar AP berhenti membagikan siarannya kepada Al-Jazeera yang lebih dahulu dibredel awal bulan ini.
Kecaman internasional
Foreign Press Association mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap apa yang mereka anggap sebagai upaya terkini pemerintah Israel untuk melumpuhkan media.
Wakil Presiden (Wapres) AP, Lauren Easton, mengutuk dengan keras tindakan-tindakan pemerintah Israel.
Pejabat tinggi urusan pers di White House, Karine Jean-Pierre, juga turut menyampaikan kekhawatirannya. Ia mengatakan para jurnalis memiliki kemampuan dan hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka.
Protes juga datang dari pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, yang menganggap penyitaan alat-alat media besar asal AS merupakan sebuah tindakan ‘gila’.
Foreign Press Association di Yerusalem percaya bahwa tindakan Israel membahayakan kantor-kantor media yang sedang beroperasi di sana untuk meliput perang di Jalur Gaza.
“Hari ini Israel bergerak di jalan yang licin. Israel dapat mencegah agensi-agensi media internasional lainnya untuk memberikan cuplikan langsung dari Gaza. (Tindakan) itu juga mengizinkan Israel untuk menghalangi liputan media atas semua berita kejadian atas dasar alasan keamanan yang kabur,” terang mereka.
Lembaga pengawas media Reporters Without Borders menuding Israel telah melakukan sensor yang tidak dapat diterima.
Menyusul Al-Jazeera
Pemerintah Israel lebih dahulu menutup kantor berita Al-Jazeera yang beroperasi di sana. Mereka menuduh Al-Jazeera menjadi alat Hamas dan membahayakan keamanan nasional.
Al-Jazeera menolak tudingan itu dan mengecam tindakan pemerintah Israel sebagai tindak kriminal yang melanggar hak-hak asasi manusia. Tindakan itu juga dikutuk oleh organisasi-organisasi jurnalis sebagai serangan terhadap kebebasan pers.
Pembredelan tersebut dilakukan setelah parlemen Israel menyetujui undang-undang media yang memungkinkan pemerintah untuk menutup kantor media internasional jika dianggap membahayakan keamanan nasional.
Setelah itu, pihak yang berwenang menutup kantor-kantor Al-Jazeera di Tepi Barat yang sedang diduduki oleh Israel. Bersamaan dengan itu, mereka juga menyita alat-alat rekaman Al-Jazeera.
Ini menandai perkembangan terbaru dalam hubungan antara pemerintah Israel dan media-media di sana yang semakin renggang.* (Bayu Muhammad)
Baca juga:
Kantor Berita Al-Jazeera Diberedel Pemerintah Israel
