JAKARTA – Pemerintah Israel menutup operasi media Al-Jazeera di dalam wilayahnya. Penutupan ini diperintahkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu yang mengatakan media itu mengancam keamanan Israel dan menghasut kekerasan terhadap tentara Israel.
“Pemerintahan saya telah memutuskan secara bulat: saluran (media) penghasut Al-Jazeera akan ditutup di Israel,” tulis Netanyahu dalam akun X-nya, Minggu (5/5/2024).
Setelahnya, Menteri Komunikasi Shlomo Karhi memerintahkan penyitaan alat-alat siaran milik Al-Jazeera. Tidak berhenti di situ, pemerintah kemudian menutup kantor Al-Jazeera di daerah pendudukan Tepi Barat.
Aksi pemerintah Israel ini menandakan babak baru dalam hubungannya dengan Al-Jazeera. Keduanya dikenal sering berkonflik selama ini.
Pada 2021, Israel membom gedung kantor tempat Al-Jazeera beroperasi di Gaza. Tragedi berikutnya terjadi ketika pada 2022 Israel menembak mati jurnalis Al-Jazeera Shireen Abu Akleh.
Sebaliknya, Al-Jazeera meliput perang Israel-Hamas di Gaza dan konflik Israel-Palestina yang lebih luas dengan nada yang kritis.
Al-Jazeera sudah mengutuk keputusan pemerintah Israel. “Jaringan media Al-Jazeera mengutuk keras dan mencela aksi kriminal ini yang melanggar hak-hak asasi dan hak dasar untuk mengakses informasi. Al-Jazeera menegaskan haknya untuk terus memberikan berita-berita dan informasi kepada audiens di seluruh dunia,” tegas pernyataan resmi mereka.
Tolak tuduhan Israel
Tidak hanya itu, Al-Jazeera juga menegaskan, “Menolak keras tuduhan-tuduhan yang diajukan pihak berwenang Israel yang menduga adanya standar-standar profesional media yang telah dilanggar.”
Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam UI, Yon Machmudi, menilai pemberitaan Al-Jazeera merugikan posisi pemerintah Israel.
“Ya, selama ini Al-Jazeera kan menjadi saluran resmi berita dunia yang bisa meliput apa yang terjadi di Gaza. Berita-berita, peristiwa-peristiwa yang tersebar ke dunia internasional itu dianggap merugikan Israel,” katanya saat dihubungi Totalpolitik.com, Senin (6/5/2024).
Ia juga menganggap Al-Jazeera memberikan informasi kepada audiens internasional, terutama di Barat yang telah mengundang reaksi kontra masyarakat terhadap perang Israel-Hamas di Gaza.
“Bahkan, berbagai macam demonstrasi dalam waktu yang terakhir di kampus-kampus itu kan karena mereka mendapatkan akses berita. Dan salah satu berita yang memungkinkan itu adalah Al-Jazeera yang secara objektif menggambarkan apa yang terjadi,” lanjut Yon.
Dengan ditutupnya Al-Jazeera, Yon memprediksi pemberitaan di Gaza akan berkurang.
Tapi masyarakat setempat masih dapat menyiarkan berita yang meliput tindakan-tindakan militer Israel yang sarat akan kekejaman terhadap warga sipil. Hanya saja, penyebaran berita-berita itu akan berlangsung secara lambat.
Yon menilai kejadian ini seharusnya membuka mata media-media di seluruh dunia.
“Bagaimanapun, media itu memiliki hak untuk meliput apa yang terjadi, termasuk di dalam perang. Dan mereka dilindungi. Tapi kan Israel kan tidak memperlakukan itu. Bahkan, wartawan-wartawan banyak yang dibunuh karena memberitakan kejadian,” ujarnya.
Ia berharap pemerintahan Barat bertindak atas tindakan Israel yang melanggar kebebasan pers itu.
“Kita berharap maka upaya-upaya untuk menutup akses berita itu tidak terjadi dan dunia Barat yang sangat responsif terhadap kebebasan pers, kebebasan berbicara harusnya sih bertindak kalau hal-hal yang semacam ini,” sambungnya.
Apalagi, Israel sepertinya melihat penutupan media-media seperti Al-Jazeera sebagai salah satu cara untuk menghambat kemerosotan posisinya di pergaulan internasional.
“Tidak ada jalan bagi Israel guna menutupi aksi-aksinya dan mengurangi ketidaksukaan dunia terhadap Israel (selain) dengan menutup segala macam informasi yang mungkin muncul, lewat berita-berita resmi.”
Foreign Press Association dalam pernyataannya mengatakan bahwa penutupan Al-Jazeera di Israel merupakan hari kelam bagi media dan demokrasi.“Ini adalah hari yang kelam untuk media. Ini adalah hari yang kelam untuk demokrasi.” * (Bayu Muhammad)
Baca juga: Turki Hentikan Perdagangan dengan Israel
