JAKARTA – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meloloskan resolusi untuk Dewan Keamanan (DK) PBB mempertimbangkan kembali pengajuan Palestina sebagai negara anggota penuh organisasi itu.

Resolusi tersebut juga meningkatkan status keanggotaan Palestina di PBB. Resolusi tersebut disetujui oleh 143 negara anggota, dan 25 lainnya memutuskan abstain. Dan Czechia, Hungaria, Argentina, Micronesia, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Israel, dan Amerika Serikat (AS) menentang.

Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Cong mengatakan Palestina harusnya memiliki kedudukan yang sama dengan Israel.

“Merupakan tanggung jawab komunitas internasional untuk mendukung dan memajukan proses kemerdekaan Palestina dan memberikan dukungan yang kuat terhadap implementasi solusi dua negara dan perdamaian yang abadi di Timur Tengah,” katanya.

Pihaknya menerima resolusi bersejarah dari Majelis Umum PBB itu yang dianggap mewakili keinginan masyarakat internasional.

Hak dan keistimewaan

Dalam resolusi tersebut Palestina mendapatkan beberapa hak dan keistimewaan baru.

Perwakilannya kini mendapatkan tempat duduk yang diurut sesuai dengan alfabet inisial depan negaranya.

Selanjutnya, mereka juga bisa mengajukan proposal-proposal dan amandemen-amandemen. Kemudian, mereka bisa mendukung berbagai proposal dan amandemen yang diperdebatkan.

Namun, diberikannya status yang baru atas Palestina belum menjadikannya sebagai negara anggota PBB. Mereka tetap harus melewati prosedur di Dewan Keamanan (DK) PBB.

Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, menegaskan Palestina berhak atas status keanggotaan penuh di PBB.

“Hanya keanggotaan penuh yang akan membuat Palestina setara dengan anggota-anggota lain organisasi ini dan menikmati hak-hak serta status yang mereka miliki,” ujarnya.

Perwakilan Palestina, Riyad Mansour, mengatakan pihaknya ingin menentukan nasib sendiri, seperti yang dijamin oleh Piagam PBB.

“Kami berharap semua pihak yang menyerukan Piagam PBB menunjukkan kesetiaan terhadap hak bangsa Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri seperti yang dijamin oleh Piagam,” katanya.

Resolusi tersebut mendapatkan pertentangan keras dari Israel. Duta Besar, Gilad Erdan, mengutuk keputusan dari kebanyakan anggota Majelis Umum PBB sebagai penerimaan terhadap terorisme.

“Hari ini, kalian melakukan sebaliknya… dengan menerima sebuah negara pelaku teror di antara kalian,” protesnya.

Ia kemudian melakukan aksi demonstratif dengan merobek halaman depan Piagam PBB dengan menggunakan mesin shredder sebagai simbol apa yang dianggapnya sebagai pelanggaran dokumen tersebut oleh Majelis Umum PBB.* (Bayu Muhammad)

Baca juga: Hamas Minta JK Bantu Upaya Damai di Gaza