JAKARTA – Setelah hampir tujuh bulan bertempur dengan Israel, Hamas meminta bantuan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 sekaligus ke-12 Jusuf Kalla (JK) sebagai mediator.
Hal itu disampaikan oleh Pejabat Biro Politik dan Wakil Kepala Urusan Internasional Hamas, Dr Bassem Naim, ketika JK di Malaysia, Minggu (5/5/2024).
“Pihak-pihak yang bertikai meminta Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla untuk bisa memediasi kedua belah pihak agar mengakhiri kekerasan yang terjadi beberapa bulan belakangan ini,” ujar anggota Delegasi JK, Hamid Awaludin, Selasa (7/5/2024).
“Pertemuan ini bermula ketika salah satu Pimpinan Hamas mengontak mantan Menkumham RI untuk bisa diatur bisa bertemu dan berdiskusi dengan Pak JK, pada Minggu 5 Mei 2024 di tempat yang telah ditentukan,” lanjutnya.
Pakar Hubungan Internasional (HI) Universitas Padjadjaran (Unpad), Teuku Rezasyah, berpendapat pemilihan sosok JK sangatlah tepat.
“Pemilihan Pak JK sangatlah tepat. Mengingat kenegarawanan beliau di dalam dan luar negeri sudah diakui,” jelasnya.
Menurutnya, JK dapat mendalami akar permasalahan di Palestina secara sistematis dan mengupayakan kerja sama yang berkelanjutan antara beberapa pihak.
Kenegarawanan JK
Teuku memprediksi JK akan mengerahkan berbagai kemampuannya untuk berkontribusi terhadap upaya menyelesaikan konflik Israel-Palestina di Gaza.
“JK akan melakukan banyak konsultasi di dalam dan luar negeri, serta mengkaji berbagai opsi penyelesaian masalah,” kata Teuku.
“JK mampu mengoptimalkan jaringan internasional dari Dewan Masjid, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama, bagi penyelesaian masalah Israel-Palestina secara filosofis dan komprehensif. Jika perlu, JK akan berkonsultasi dengan masyarakat Yahudi sedunia, tapi tidak dengan kelompok Zionis,” imbuhnya.
Selama ini, Hamas yang Islamis berpecah dengan Fatah yang sekuler dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hamas memilih perlawanan bersenjata terhadap penjajahan Israel. Sementara itu, Fatah memilih untuk mencapai tujuannya dengan cara bernegosiasi.
Teuku menilai JK akan menolak untuk berunding dengan Israel secara langsung. Tapi akan menjadi penasihat kepada delegasi Hamas dalam upayanya mencapai resolusi konflik Israel-Palestina di Gaza.
“Dalam hal bertugas sebagai mediator, JK akan menolak berunding secara langsung dengan pihak Israel. Namun, JK dapat berperan elegan sebagai penasihat utama delegasi Hamas, tanpa perlu menjadi perhatian publik,” tandasnya.* (Bayu Muhammad)
