JAKARTA – Menanggapi situasi yang memburuk di Palestina, pemerintahan Turki menghentikan perdagangannya dengan Israel.
“Transaksi ekspor dan impor terkait Israel telah dihentikan, mencakup semua produk,” kata Kementerian Perdagangan (Kemendag) Turki, Kamis (2/5/2024).
Pemerintah Turki menyatakan pihaknya akan menghentikan perdagangannya hingga pemerintah Israel mengizinkan bantuan-bantuan kemanusiaan untuk masuk dalam jumlah yang cukup dan tidak terputus ke Gaza.
“Turki akan secara ketat dan secara tegas menerapkan langkah-langkah baru ini, sampai pemerintah Israel mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan yang cukup dan tidak terputus ke Gaza,” terang mereka.
Kebijakan baru pemerintah Turki ini akan berdampak terhadap perdagangan dengan Israel yang cukup besar jumlahnya. Data Bloomberg menunjukkan volume perdagangan Turki-Israel bernilai sebesar US$ 6,8 miliar sepanjang 2023.
Sebelumnya, Turki sudah menerapkan pembatasan perdagangan terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan tidak diizinkannya Turki untuk terlibat operasi pengiriman bantuan kemanusiaan lewat Jalur Gaza.
Serangan berlanjut
Hingga kini, serangan Israel terhadap Palestina, terutama di Jalur Gaza masih berlangsung. Dan alih-alih menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, Israel kini disinyalir akan melakukan penyerbuan terhadap Rafah, kota perbatasan Palestina dengan Mesir di Jalur Gaza.
“Mempertimbangkan fakta ini, langkah-langkah tahap kedua telah diambil di tingkat negara. Transaksi ekspor dan impor yang terkait dengan Israel telah dihentikan, langkah-langkah tersebut berlaku untuk semua barang,” jelas Kemendag Turki.
Protes sudah dilayangkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz. Ia menuding Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah melanggar perjanjian dengan menghalangi pelabuhan-pelabuhan negaranya untuk kegiatan impor dan ekspor Israel.
“Erdogan telah melanggar perjanjian dengan memblokir pelabuhan untuk impor dan ekspor Israel,” ujar Katz di media sosial X, Kamis (2/5/2024).
Kemudian, ia juga menyebut Erdogan sebagai seorang diktator yang mengabaikan kepentingan masyarakat Turki.
“Beginilah perilaku seorang diktator, mengabaikan kepentingan rakyat dan pengusaha Turki, dan mengabaikan perjanjian perdagangan internasional,” tambahnya.* (Bayu Muhammad)
Baca juga: Layanan Kesehatan Gaza Kewalahan
