JAKARTA – Sehubungan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan catatan-catatan untuk perbaikan pendidikan di Indonesia ke depannya.
Beberapa di antaranya mengenai pekerjaan rumah (PR) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) berikutnya dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Menurut Koordinator Nasional (Koornas), Satriwan Salim, Mendikbudristek selanjutnya harus melaksanakan 10 prioritas dalam pendidikan.
Dari awal sampai akhir, prioritas tersebut adalah 1) mengejar ketertinggalan skor PISA, 2) menyiapkan Cetak Biru Tata Kelola Guru Nasional, 3) menuntaskan rekrutmen 1 juta guru PPPK, 4) memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi ASN, dan 5) membuka kembali rekrutmen guru PNS.
Selanjutnya, 6) mencegah dan meminimalisir kekerasan di satuan pendidikan, 7) refocusing anggaran pendidikan 20% APBN dan APBD, 8) memperluas, melengkapi, dan meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah/madrasah serta mengakselerasi perluasan akses digital, 9) meninjau ulang skema biaya pendidikan seperti Dana BOS dan UKT di perguruan tinggi yang harusnya berpihak pada masyarakat tidak mampu, serta 10) mengejar dan menuntaskan wajib belajar 12 tahun.
Selanjutnya, P2G juga memberikan kriteria sosok yang akan menjadi Mendikbudristek berikutnya. Ia harus memahami persoalan laten dan fundamental pendidikan. Ia juga harus mendukung rencana upah minimum guru non-ASN.
P2G juga menginginkan agar Mendikbudristek yang akan datang juga harus berkompetensi, berintegritas, berkemanusiaan, dan pernah mengelola lembaga pendidikan hingga menjadi baik.
“Kami berharap Mendikbudristek baru adalah figur yang patut diteladani. Memahami nilai-nilai Pancasila, mengerti dan menghargai budaya bangsa. Tidak mengesampingkan ciri kenusantaraan. Memahami sejarah masa lalu dan inovatif menyiapkan masa depan, serta responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar Satriwan.
Satriwan juga berharap Prabowo memilih sosok Mendikbudristek yang tidak mengelola pendidikan dengan menggunakan pendekatan bisnis, kapital, dan komersialisasi.
P2G juga menagih janji kampanye Prabowo di bidang pendidikan dan guru. Salah satunya adalah tunjangan dan tambahan penghasilan bagi seluruh guru tanpa kecuali.
“Prabowo-Gibran akan memberi tunjangan dan tambahan penghasilan kepada seluruh guru sebesar Rp 2 juta rupiah per bulan bagi seluruh guru tanpa kecuali. Skema pencairan penghasilan tambahan guru ini hendaknya ditransfer pemerintah pusat secara langsung ke rekening tiap guru,” sambungnya.
Kemudian, P2G juga ingin Prabowo menetapkan Upah Minimum Nasional (UMN) bagi Guru non-ASN, yaitu guru swasta dan guru honorer baik di sekolah-sekolah swasta maupun negeri.
Tidak luput, P2G menyorot pentingnya jaminan pendidikan gratis selama 12 tahun beserta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pendidikan para peserta didik.
“Menurut kami, selain rencana makan siang, susu gratis, ada juga yang lebih fundamental digratiskan, yaitu jaminan pendidikan gratis 12 tahun, buku paket, dan seragam gratis. Kami berharap pemerintahan baru nanti merealisasikannya dengan segera,” tambah Satriwan.* (Bayu Muhammad)
