JAKARTA – Kabar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendekati kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming selaku pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin kencang. Baru-baru ini, PKS mengungkapkan sedang merencanakan pertemuan dengan Prabowo.
“Kita tunggu saja nanti, kan udah pada kebagian, tinggal PKS aja nggak kebagian. Hahaha,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar al-Habsyi, Sabtu (27/4/2024).
Pergerakan itu menangkap perhatian banyak pihak, termasuk salah satunya Partai Gelora yang berpisah dari PKS.
Setelah memberikan dukungannya kepada pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, Partai Gelora kini menolak wacana PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang akan segera membentuk pemerintahan berikutnya.
Sekjen Partai Gelora Mahfudz Siddiq beralasan PKS sulit menjelaskan posisi ideologisnya apabila bergabung dengan Prabowo setelah bertarung keras dalam Pilpres 2024. Selain itu, Sidik juga tidak yakin pendukung-pendukung PKS akan mendukung wacana tersebut.
“Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” ujar Mahfudz, Minggu (28/4/2024).
Tidak berhenti di situ, Mahfudz juga menyorot kembali serangan-serangan PKS terhadap Prabowo-Gibran selama masa kampanye berlangsung.
“Seinget saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran,” sambungnya.
Ia juga mengungkit konflik masa lalu PKS dengan Prabowo. Seperti waktu partai tersebut mencap Prabowo sebagai pengkhianat saat bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin tahun 2019 lalu.
“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” katanya.
Mahfudz mengingatkan bahwa Jokowi dan Prabowo selama ini telah mengingatkan semua pihak untuk tidak menggunakan narasi pecah belah ideologi dan politik.
“Narasi-narasi yang berisiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo,” tegasnya.* (Bayu Muhammad)
