JAKARTA – Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Beberapa jam setelahnya, Mohammad Hatta mendapatkan kabar buruk. Wilayah-wilayah di Indonesia Timur ingin memisahkan diri.
Di sore hari itu, Hatta didatangi oleh seorang opsir Angkatan Laut (AL) Jepang. Ia membawa kabar yang amat genting. Kabar tersebut bisa menjadi awal mula persatuan atau perpecahan negara Indonesia yang baru merdeka.
Pasalnya, kaum nasionalis Kristen di Timur menolak bergabung dengan Indonesia apabila tujuh kata dalam Piagam Jakarta tidak dihapus.
Sebelumnya, politikus-politikus dari kalangan Muslim meminta agar Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) yang sedang disusun memuat keterangan ‘dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya’.
Penambahan kata-kata tersebut diminta oleh Abdul Kahar Muzakkir dan Wahid Hasyim yang menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Kata-kata itu dipermasalahkan oleh kelompok nasionalis di Indonesia Timur yang beragama Kristen. Mereka menganggap penambahan kata-kata itu diskriminatif terhadap mereka.
Sehingga, mereka menuntut agar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang melanjutkan kerja BPUPKI menghapus tujuh kata itu dari naskah final UUD yang akan disetujui.
Adalah tugas opsir AL Jepang sebelumnya, yang diperintah oleh Asisten Laksamana Muda Maeda Tadashi, Nishijima Shigetada untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
Sempat diselimuti oleh kabut misteri, Sejarawan Gerry van Klinken menduga opsir tersebut tidak lain adalah Sam Ratulangi dari Sulawesi. Pesan tersebut juga kemungkinan disampaikan oleh aktivis-aktivis pelajar non-Muslim yang dikenal baik oleh Hatta di Jakarta.
Besoknya, Hatta dengan segera mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota PPKI yang beragama Islam. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk membahas tuntutan kaum nasionalis Kristen dari Timur agar tujuh kata yang kontroversial dalam rancangan UUD saat itu dihapus.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama 15 menit itu, Hatta berhasil meyakinkan para peserta Muslim untuk mengesampingkan kepentingannya sendiri demi mencapai persatuan nasional yang lebih penting.
Sehingga, kata-kata ‘dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ berhasil dihapuskan dari UUD 1945. Dan bahaya pecahnya kawasan Indonesia Timur dapat dihindari.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu di antara banyak kejadian lainnya, di mana para pendiri bangsa dapat menarik Indonesia dari ambang batas jurang kehancuran.* (Bayu Muhammad)
