JAKARTA – Wartawan Senior Uni Lubis mendapatkan informasi bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tetap akan mengusulkan hak angket.
“Nah, dua hari yang lalu, akan (mengusulkan) hak angket jawabannya,” kata Uni dalam siniarnya di Total Politik, Kamis (28/3/2024).
Selama ini, Uni menilai partai berlogo banteng itu belum juga memberikan sinyal yang jelas akan mengusulkan hak angket atau tidak.
“Nggak kunjung to the point sampai apakah PDI-P ini hanya akan menempuh ke MK saja, atau masih tetap (mengusulkan) hak angket,” lanjutnya.
Tapi sekarang, PDI-P sepertinya memperteguh keyakinan untuk mengusulkan hak angket di DPR. Dan mereka punya waktu yang lama untuk melakukan itu.
“Masih ada waktu untuk itu. Jadi tidak ada batasan waktu yang kayak rigid 3×24 jam atau segala macam itu. Beda sama yang si MK ini, kan,” terang Uni.
Pada waktu yang bersamaan, Ketua DPR Puan Maharani juga menyampaikan belum ada perintah dari pimpinan PDI-P untuk mengusulkan hak angket di parlemen. “Nggak ada instruksi,” ungkap Puan.
Uni juga membahas kemungkinan PDI-P bergabung dengan koalisi Prabowo atau menjadi oposisi selama beberapa waktu ke depan.
“Kalau ditanya apakah PDI-P akan masuk ke koalisi atau tidak? Ya, PDI-P pernah punya tradisi untuk menjadi oposisi dan dia baik-baik saja,” kata Uni.
Kemungkinan PDI-P untuk menjadi oposisi terhadap pemerintah yang akan datang masih ada. Seperti halnya pengusulan hak angket oleh partai berlogo banteng itu.
Apalagi beberapa petingginya memiliki rekam jejak di publik pernah menyampaikan kecenderungan PDI-P untuk menjadi oposisi. Salah satunya adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, sehari habis pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” ujar Hasto
Tinggal waktu yang akan menunjukkan apakah PDI-P akan mewujudkan aksi-aksi perlawanannya kelak. Pertama, dengan mengusulkan hak angket di DPR. Kemudian menjadi oposisi terhadap pemerintahan selanjutnya.*
