JAKARTA – Politikus Senior Zulfan Lindan melihat pihak-pihak yang mengusung pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mundur perlahan dari wacana hak angket.
Hal itu dikarenakan Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh sudah menerima hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
“Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2024,” ungkap Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, pekan lalu.
Menurut Zulfan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait sebelum bisa mengajukan hak angket di parlemen.
“Harus ada 25 orang (dan) dua fraksi, misalnya. Okay, 25 orang dengan plus dua fraksi itu bisa dicapai. Namun, bukan berarti hak angket itu akan disetujui oleh parlemen,” terang Zulfan dalam acara Kabinet Bayangan kerja sama Total Politik-CNN Indonesia, yang tayang Sabtu, (23/3/2024).
Dinamika saat pemungutan suara di rapat paripurna dan badan musyawarah (bamus) bisa saja menjadi ganjalan. Sebab, hak angket tidak bisa digulirkan lebih jauh apabila para anggota DPR tidak setuju untuk bahkan mengagendakan pembahasannya di rapat-rapat parlemen.
“Tetapi, ketika nanti dibawa voting di dalam paripurna (atau) dalam Bamus. Ketika di Bamus, apakah bisa menang yang mengusung hak angket ini?” tanya Zulfan.
Zulfan menerangkan kalau hak angket sempat diperkirakan bisa berjalan dengan keterlibatan semua partai pengusung Anies-Cak Imin, yaitu PKB, PKS, dan NasDem. Karena suara para pengusung di parlemen akan melebihi suara partai-partai pengusung paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Sehingga, bisa menetralisir perlawanan yang mungkin terjadi.
Namun, dalam pandangan Zulfan, keadaannya sudah berubah sekarang. Dengan pengakuan Surya Paloh terhadap hasil pemilu dan kemenangan Prabowo-Gibran, NasDem tidak akan menggunakan suaranya untuk mengusung hak angket di parlemen.
“Berarti NasDem tidak ikut lagi bicara hak angket. Lucu kan kalau dia ikut. Itu lucu gitu loh,” tandas Zulfan.
Sementara itu, posisi Ketum PKB Cak Imin, juga tidak aman untuk mengusung dan mengawal hak angket di parlemen. Zulfan menilai Cak Imin akan segera berhadapan dengan pertentangan internal apabila tidak melakukan manuver politik ke kubu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.
“Bagi Cak Imin, itu bahaya juga. Kalau dia tidak segera merapat ke Pak Jokowi, kita nggak bilang merapat ke Prabowo ya, tapi merapat ke Pak Jokowi, ini bisa kacau,” ungkap Zulfan.
Apalagi, kalau hubungan antara Cak Imin dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sedang tidak baik-baik saja. “Bisa munaslub kapan saja ini. Apalagi PBNU-nya tidak suka, gampang sekali itu bikin munas,” kata Zulfan.
Demikian pula dengan PKS, Zulfan melihat partai itu tidak akan melanjutkan pembicaraan soal hak angket.
Walau begitu, Wakil Ketua MPR merangkap anggota DPR Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), baru saja menyampaikan kalau pihaknya diamanatkan oleh Majelis Syura PKS untuk terus mengawal hak angket.
“Betul akan maju terus. Dan ditugaskan Fraksi PKS untuk menyukseskan hak angket bersama fraksi-fraksi lainnya,” kata HNW, Senin (25/3/2024).
Zulfan menilai perkara gugatan pemilu kini menjadi urusan capres-cawapres yang merasa dirugikan dalam kontestasi elektoral yang lalu. Dan mereka bisa terus mendorongnya meskipun tidak mendapatkan dukungan maupun pengawalan partai-partai pengusungnya.*
