JAKARTA — Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha, Umbulharjo, Yogyakarta, menjadi alarm keras bagi negara. Peristiwa ini menegaskan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia belum berjalan secara utuh dan masih menyisakan celah serius dalam pengawasan dan standar layanan pengasuhan.
Insiden tersebut dinilai bukan sekadar kasus tunggal, melainkan cerminan dari lemahnya kontrol, longgarnya standar operasional, serta belum terintegrasinya sistem perlindungan anak dalam praktik pengasuhan sehari-hari. Ketika ruang yang seharusnya aman justru menjadi sumber trauma, negara dinilai tidak boleh lagi bersikap pasif.
Pimpinan Pusat Tunas Indonesia Raya (TIDAR) melalui Bidang Pengembangan Peranan Perempuan menyatakan sikap tegas. Mereka menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas nasional yang tidak bisa ditawar, sekaligus mendesak langkah konkret dan sistemik dari pemerintah.
TIDAR mendorong empat langkah strategis: penegakan hukum tegas dan transparan tanpa kompromi, audit nasional terhadap seluruh lembaga daycare, reformasi regulasi lintas sektor untuk menghadirkan standar nasional yang ketat, serta profesionalisasi tenaga pengasuh melalui sertifikasi dan peningkatan kapasitas berbasis perlindungan anak.
Sebagai organisasi kepemudaan yang berkomitmen pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, TIDAR menilai peran perempuan sangat strategis dalam ekosistem pengasuhan. Namun, tanggung jawab tersebut tidak boleh dibebankan semata pada individu. Negara harus hadir melalui sistem yang kuat, terstruktur, dan dapat dipercaya.
Ketua Bidang Pengembangan Peranan Perempuan PP TIDAR, Shalimar Anwar Sani, menegaskan, jika negara gagal memastikan keamanan anak bahkan di ruang pengasuhan, maka yang kita hadapi bukan sekadar kelalaian, tetapi krisis kepercayaan publik.
“Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan dalam bentuk apa pun. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi soal keberpihakan nyata negara terhadap masa depan generasi bangsa,” kata Shalimar dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).
“Kita tidak bisa menunggu kasus berikutnya untuk bertindak. Reformasi sistem daycare harus dilakukan sekarang secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan. Anak-anak Indonesia berhak tumbuh dalam rasa aman, bukan ketakutan,” ia menambahkan.
TIDAR juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat budaya pelaporan, serta bersama-sama mengawal terciptanya ekosistem pengasuhan anak yang aman dan berintegritas. Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu tersebut dan mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak Indonesia.
Ketua Umum TIDAR, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, menyebut kasus ini sebagai tamparan keras bagi negara.
“Ini menjadi tamparan keras bagi negara. Kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan pengawasan di level terbawah. Saya mengimbau Dinsos dan DinPPPA bekerja sama dengan ibu-ibu PKK serta para Pekerja Sosial di setiap daerah sampai ke level desa untuk melakukan pengawasan atas setiap organisasi sosial di wilayah masing-masing. Tentu tetap dengan menjaga keamanan dan privasi semua yang dilayani,” tegasnya.*
