JAKARTA – Ada ilusi berbahaya yang semakin menguat dalam banyak demokrasi di negara berkembang: bahwa persatuan selalu lebih baik daripada pertarungan gagasan; bahwa pemerintahan tanpa oposisi akan lebih efisien, lebih stabil, dan lebih tegas.
Sejarah membuktikan, ilusi ini bukan sekadar keliru, bahkan mematikan. Demokrasi tanpa oposisi dan kritik publik bukanlah demokrasi.Ia hanyalah kekuasaan tanpa koreksi.
Seperti diingatkan oleh Robert A. Dahl, esensi demokrasi bukan hanya pemilu, tetapi kontestasi dan partisipasi. Tanpa oposisi yang nyata, kontestasi menghilang dan bersama itu, demokrasi kehilangan jiwanya. (Dahl, 1971).
Perbedaan antara demokrasi di negara maju dan berkembang dapat dijelaskan dengan sebuah metafora atau perumpamaan sederhana: “Mengganti pemimpin negara seperti mengganti koki atau juru masak”.
Di negara maju, pergantian pemimpin tidak membawa risiko eksistensial. Bukan karena pemimpinnya selalu hebat, melainkan karena dapur tempat mereka bekerja sudah kokoh.
Institusi-institusi penting seperti: pengadilan, militer, birokrasi, dan sektor bisnis bersifat stabil, independen, dan diatur oleh aturan yang mengikat semua pihak. Sistem memiliki memori dan disiplin.
Ketika kepemimpinan berubah atau koki berganti, maka;
- menu tetap sama
- bahan baku tetap sama
- resep tetap sama
- desain dapur tetap utuh
Contohnya United Kingdom. Pergantian kekuasaan antara Partai Labour dan Konservatif berlangsung cepat dan sering, tanpa mengguncang fondasi negara. Sistem mampu menyerap perubahan tanpa goncangan keruntuhan atau risiko eksistensial. Karena pada akhirnya: dapur lebih kuat daripada koki.
Pandangan ini sejalan dengan Douglass C. North yang menekankan bahwa institusi-institusi kenegaraan dengan aturan main formal dan informal, adalah penentu utama stabilitas dan kinerja ekonomi-politik. (North, 1990).
Di negara berkembang termasuk Indonesia, situasinya berbeda. Institusi negara sering kali lemah, terkooptasi dan bergantung pada kekuasaan. Dalam sistem seperti ini, mengganti pemimpin bukan sekadar mengganti koki. Lebih parah lagi, berarti membangun ulang seluruh dapur.
Selain itu, di negara berkembang setiap terjadi pergantian koki (pemimpin) selalu diikuti dengan:
- perubahan menu
- perubahan bahan baku
- penulisan ulang resep
- bahkan desain dapur pun berubah
Akibatnya, setiap pergantian koki menjadi ancaman eksistensial atau terjadi goncangan keruntuhan. Sehingga transisi kekuasaan bukan sekadar pergantian, melainkan pertaruhan arah negara.
Di negara berkembang, kerapuhan institusi menciptakan godaan yang sulit ditolak: Yaitu, melakukan konsolidasi kekuasaan. Sehingga muncullah pola yang berulang, yaitu:
- parlemen (partai politik) dikooptasi
- oposisi dilemahkan
- hukum dipolitisasi
- keputusan dipusatkan
Yang tersisa adalah apa yang oleh Steven Levitsky dan Lucan A. Way sebut sebagai competitive authoritarianism—rezim yang tampak demokratis, tetapi sesungguhnya tidak kompetitif (Levitsky & Way, 2010). “Pemilu tetap ada.Namun akuntabilitas menghilang”.
Mengapa Oposisi Itu Esensial?
Kritik Oposisi bukan penghambat. Ia adalah sistem diagnosis yang menjalankan tiga fungsi utama:
1. Deteksi Kesalahan
Kebijakan buruk terungkap sebelum menjadi krisis. Sebagaimana ditegaskan oleh Amartya Sen, tidak pernah terjadi kelaparan besar dalam demokrasi yang memiliki pers bebas dan oposisi aktif, karena kegagalan segera terungkap (Sen, 1999).
2. Pembatas Kekuasaan
Pemimpin dipaksa menjelaskan, bukan sekadar memaksakan program.
3. Legitimasi melalui Kontestasi
Kebijakan yang diuji publik lebih dipercaya dan lebih tahan lama. Tanpa oposisi, pemerintah hidup dala echo chamber. Dan sejarah menunjukkan, ruang gema yang memantulkan suara asal bapak senang (ABS), sehingga selalu menghasilkan:
- overconfidence terhadap kebijakan yang salah arah
- Korupsi systemic
Dengan demikian, menghilangkan oposisi tidak menciptakan stabilitas, melainkan hanya menunda krisis. Di permukaan tampak; tidak ada konflik, tidak ada kritik dan tidak ada perbedaan. Namun di bawah; frustrasi menumpuk, ketimpangan melebar dan korupsi tumbuh tanpa kontrol.
Ketika kanal institusional tertutup, tekanan berpindah ke jalanan. Kita melihat pola ini berulang di: Tunisia, Mesir, Ukraina, Venezuela, Bangladesh, Sri Lanka dan bahkan di Indonesia.
Apa yang terjadi adalah siklus sebagai berikut: Oposisi dilemahkan sehingga institusi menjadi mandul, kemudian kekuasaan terkonsentrasi, dan krisis sosial meledak. Apa yang tampak sebagai stabilitas ternyata hanyalah krisis yang tertunda. Kegagalan politik seperti ini, biasanya menjalar ke ekonomi.
Menurut Daron Acemoglu dan James A. Robinson, negara gagal berkembang bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena institusi yang ekstraktif yang melayani elite, bukan publik. (Acemoglu & Robinson, 2012).
Konsekuensi dari kondisi seperti ini, maka tanpa kehadiran oposisi:
- kebijakan berkualitas rendah
- inovasi terhambat
- kompetisi mati
- sumber daya salah alokasi
Hasilnya adalah stagnasi; yang dikenal sebagai middle-income trap. Negara tidak akan pernah naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Selain itu, tanpa oposisi dan institusi yang kuat, negara terjebak dalam siklus repetitif, yaitu: Sentralisasi; Stagnasi; Protes; Keruntuhan; Reset; Sentralisasi lagi.
Ibaratnya, koki terus berganti. Namun dapur tidak pernah selesai dibangun. Oleh karena itu, oposisi bukan ancaman bagi stabilitas melainkan sebuah syarat. Sebagaimana dikatakan oleh Karl Popper, pertanyaan utama demokrasi bukan “siapa yang harus memerintah”, melainkan “bagaimana kita dapat mengganti pemimpin tanpa pertumpahan darah”. (Popper, 1945).
Tanpa kritik oposisi, mekanisme itu hilang dan tidak mungkin terjadi. Kesimpulan yang harus diambil adalah: Tantangan demokrasi di negara berkembang bukan sekadar menyelenggarakan pemilu, tetapi membangun sistem di mana:
- institusi lebih kuat daripada individu
- hukum lebih kuat daripada kekuasaan
- oposisi dan kritik dilindungi, bukan dimatikan
Karena pada akhirnya: Koki hebat di dapur yang rusak akan gagal. Namun koki biasa di dapur yang baik masih bisa berhasil. Demokrasi bukan tentang memilih pemimpin yang sempurna.
Melainkan memastikan tidak ada pemimpin yang kebal dari koreksi. Dan di situlah kritik oposisi menjadi penting dan tak tergantikan. Fungsinya sebagai oksigen yang menghidupkan demokrasi.*
Laksamana Sukardi, Politikus Senior.
