TANGERANG — Pemerintah memastikan jemaah haji Indonesia tidak akan menanggung dampak langsung dari gejolak global, khususnya kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan instruksi Presiden menjadi garis tegas dalam kebijakan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Dahnil saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Jumat (10/4/2026) malam.
Di tengah dinamika global yang memanas, terutama di kawasan Timur Tengah, harga avtur dunia mengalami kenaikan signifikan. Namun pemerintah memilih mengambil langkah protektif untuk menjaga biaya haji tetap terkendali di level jemaah.
“Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami pastikan bahwa dinamika kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah akan mencari solusi fiskal dan melakukan penyesuaian kembali agar beban negara juga tidak terlalu berat,” ujar Wamenhaj.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin gejolak eksternal mengganggu akses ibadah masyarakat. Skema fiskal disebut tengah disiapkan untuk menutup potensi kenaikan biaya operasional penerbangan.
Tak hanya soal transportasi, Dahnil juga memastikan kesiapan logistik jemaah selama di Tanah Suci dalam kondisi aman. Pemerintah mengklaim telah mengunci kontrak dan pasokan kebutuhan pokok untuk beberapa bulan ke depan.
“Kami sudah melakukan mitigasi bersama KUH dan memastikan stok serta kontrak logistik jemaah aman untuk tiga bulan ke depan. Jadi, jemaah tidak perlu khawatir mengenai pemenuhan kebutuhan pokok selama menjalankan ibadah,” lanjutnya.
Pemerintah, kata Dahnil, terus memantau perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Stabilitas kawasan menjadi faktor kunci agar seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan sesuai rencana, tanpa gangguan keamanan maupun distribusi logistik.
Rakernas ini sendiri menjadi titik akhir konsolidasi nasional menjelang keberangkatan perdana jemaah haji Indonesia yang dijadwalkan pada 22 April 2026. Seluruh jajaran kementerian, baik di pusat maupun daerah, diminta siaga penuh menghadapi berbagai skenario.
“Harapan kita tentu dinamika geopolitik ini tidak eskalatif. Namun, secara sistem, kita sudah siap dengan segala skenario terburuk agar jemaah tetap bisa beribadah dengan aman dan nyaman,” pungkasnya.*
