TANGERANG — Pemerintah mulai mengunci ulang standar layanan haji. Tak lagi sekadar administratif, kualitas kini diukur dari pengalaman nyata jemaah. Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Ian Heriyawan, menegaskan tiga dimensi utama yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M: cepat, tepat, dan memuaskan.
Penegasan itu disampaikan dalam forum strategis Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Asrama Haji Kelas I Tangerang—forum yang menjadi dapur perumusan arah layanan haji nasional.
“Kualitas layanan haji harus bertumpu pada tiga dimensi utama, yaitu, kecepatan layanan, ketepatan layanan dan nilai kepuasan, yang diukur dari persepsi jemaah setelah membandingkan pelayanan yang diterima dengan harapan mereka,” ujar Ian, Kamis (9/4/2026).
Arah kebijakan pun dibuat jelas: percepatan layanan berbasis digital. Pemerintah mendorong integrasi sistem, mulai dari akomodasi hingga proses keberangkatan.
Salah satu langkah konkret adalah penerapan fast track di asrama haji untuk memangkas waktu tunggu jemaah. Di saat yang sama, digitalisasi layanan akomodasi mulai diterapkan agar pengelolaan lebih presisi dan terkontrol.
“Selain itu, dilakukan standarisasi layanan konsumsi berbasis produk Nusantara dengan kandungan gizi seimbang serta optimalisasi penggunaan produk dalam negeri,” tambahnya.
Di sisi administrasi, pembenahan dilakukan dari hulu ke hilir. Proses pelunasan Bipih dipercepat melalui verifikasi data yang lebih efisien dan penguatan kanal informasi digital—mulai dari website hingga SMS blast.
Tak hanya itu, layanan pelimpahan nomor porsi dan pembatalan haji ikut disederhanakan. Pemerintah ingin menghapus ketidakpastian yang selama ini kerap dikeluhkan jemaah.
“Layanan pelimpahan nomor porsi dan pembatalan haji juga disederhanakan dengan memastikan kepastian waktu serta transparansi informasi kepada jemaah,” jelas Ian.
Pembenahan juga menyasar jantung data. Ditjen Pelayanan Haji memperketat validasi dan pemutakhiran data untuk mencegah duplikasi, sekaligus memastikan distribusi kuota berjalan tepat waktu.
“Penyampaian informasi kepada jemaah juga diperkuat melalui notifikasi proaktif, termasuk informasi pelunasan, status layanan, hingga refund pembatalan,” tegasnya lagi.
Sementara di luar negeri, pengawasan diperketat melalui teknologi. Evaluasi kinerja syarikah di Arab Saudi kini berbasis sistem monitoring terintegrasi—upaya memastikan layanan di Tanah Suci tetap terkendali.
Pemerintah juga mulai bermain di skema jangka panjang. Penyediaan akomodasi di Madinah dirancang dengan pola multi-year contract untuk menjamin ketersediaan sekaligus efisiensi biaya.
Di sektor konsumsi, pendekatan praktis diambil tanpa mengorbankan cita rasa. Makanan siap saji (RTE) dan bumbu paste disiapkan agar jemaah tetap mendapatkan rasa Nusantara di tengah ibadah.
Untuk haji khusus, digitalisasi juga diperluas. Sistem layanan batal porsi, lunas tunda, hingga batal lunas kini dikembangkan berbasis IT untuk memangkas birokrasi.
“Selain itu, dikembangkan pula sistem pengisian kuota petugas haji khusus secara digital serta peningkatan akurasi data daftar tunggu jemaah melalui validasi dan pemutakhiran berkala,” pungkas Ian.
Dengan serangkaian langkah ini, pemerintah mencoba menggeser paradigma lama: dari sekadar penyelenggaraan menjadi pelayanan. Targetnya jelas—haji 2026 harus lebih cepat, lebih presisi, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh jemaah.*
