TANGERANG — Pemerintah mulai memutar arah kebijakan penyelenggaraan haji. Di tengah tekanan geopolitik global dan perubahan profil jemaah, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendorong transformasi layanan yang lebih inklusif dan adaptif.
Langkah itu ditegaskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M yang digelar di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Rabu (8/4/2026) malam. Forum ini menjadi titik konsolidasi nasional untuk merumuskan arah baru pelayanan haji Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemenhaj, Teguh Dwi Nugroho, menyebut tema besar tahun ini sebagai respons langsung atas tekanan global yang kian kompleks.
“Haji yang inklusif di sini maksudnya adalah haji yang ramah terhadap jemaah lansia, disabilitas, dan juga perempuan. Tema ini kami angkat sebagai respons proaktif atas tiga tantangan strategis,” ujar Teguh dalam sambutannya.
Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Pemerintah membaca adanya pergeseran besar dalam komposisi jemaah. Proporsi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan meningkat signifikan—memaksa negara meninggalkan pendekatan lama yang seragam.
“Hal ini menuntut pergeseran paradigma dari penyelenggaraan standar menjadi pelayanan yang sangat adaptif dan humanis,” kata Teguh.
Di saat yang sama, faktor eksternal tak bisa diabaikan. Dinamika geopolitik di Timur Tengah masih menjadi variabel krusial dalam perencanaan haji 2026. Pemerintah pun menyiapkan berbagai skenario untuk memitigasi risiko.
“Pemerintah menyiapkan rencana yang matang terkait skenario penerbangan, aspek keamanan, dan pelindungan jemaah,” pungkas Teguh.
Tak berhenti di situ, Kemenhaj juga mendorong pembenahan dari dalam. Reformasi birokrasi menjadi pilar ketiga yang dinilai tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas layanan.
Sebagai kementerian yang fokus melayani tamu Allah, Teguh menegaskan pentingnya transformasi tata kelola—mulai dari efektivitas kerja hingga transparansi anggaran.
Rakernas yang berlangsung selama empat hari, 8 hingga 11 April 2026, dirancang sebagai forum sinkronisasi nasional. Pemerintah ingin memastikan satu garis komando—dari pusat hingga petugas di lapangan.
Sejumlah target konkret pun dipasang. Mulai dari penyusunan rekomendasi komprehensif dan rencana aksi haji 2026, strategi mitigasi risiko geopolitik, hingga pengesahan kebijakan dan rencana operasional (Renops) sebagai pedoman bersama.
“Mari bersinergi dalam kerja nyata, mewujudkan layanan haji yang lebih baik lagi,” tutup Teguh.
Rakernas ini dihadiri oleh jajaran pejabat pusat Kemenhaj, Kepala Kantor Wilayah dari seluruh Indonesia, Kepala Asrama Haji, serta para narasumber lintas sektor—mulai dari kesehatan, diplomasi, hingga manajemen krisis. Pemerintah tampak ingin memastikan: di tengah ketidakpastian global, pelayanan haji tetap terkendali dan berpihak pada jemaah.*
