TANGERANG — Pemerintah menegaskan garis tegas: biaya tambahan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M tidak boleh menjadi beban jemaah. Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Moch. Irfan Yusuf, memastikan komitmen ini sebagai mandat langsung dari Presiden.
“Sejak awal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa apapun yang terjadi, jika ada penambahan biaya, tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten,” ujar Menhaj dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji di Tangerang, Rabu (8/04/2026).
Pernyataan itu muncul di tengah tekanan global yang mulai merambat ke sektor operasional haji. Salah satu yang paling terasa adalah penyesuaian harga penerbangan oleh maskapai. Pada 30 Maret 2026, Garuda Indonesia mengajukan perubahan harga, disusul Saudi Airlines sehari kemudian, 31 Maret 2026.
Namun pemerintah memilih mengambil posisi: jemaah tidak boleh terdampak.
“Kami pastikan, perubahan harga tidak akan dibebankan kepada jemaah. Negara hadir untuk melindungi jemaah,” tegasnya.
Langkah ini memperlihatkan sikap negara yang ingin tetap memegang kendali di tengah fluktuasi biaya global. Di satu sisi, tekanan biaya meningkat. Di sisi lain, pemerintah dituntut menjaga keterjangkauan haji bagi masyarakat.
Tak hanya soal biaya, Menhaj juga menggarisbawahi prioritas utama penyelenggaraan haji: keselamatan dan keamanan jemaah. Menurutnya, dua aspek ini tidak bisa dinegosiasikan, apapun situasi yang terjadi.
Di tengah dinamika tersebut, ada kabar yang memberi angin segar. Situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda mereda.
“Alhamdulillah, ketegangan di Timur Tengah mulai menurun. Ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji,” ujarnya.
Dengan kombinasi komitmen fiskal dan stabilitas global yang mulai pulih, pemerintah berharap penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan lebih mulus—tanpa menambah beban jemaah, sekaligus menjaga standar layanan tetap optimal.*
