JAKARTA — Pemerintah mulai mengunci salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan haji 2026: logistik konsumsi jemaah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan kesiapan produksi hingga distribusi bumbu dan makanan siap saji (Ready to Eat/RTE) berjalan sesuai jalur yang telah ditetapkan.
Kepastian itu mengemuka dalam rapat koordinasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) bersama para penyedia bumbu dan RTE di Jakarta, Selasa (31/3/2026). Agenda ini menjadi bagian dari langkah percepatan menjelang operasional haji yang kian dekat.
Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, menegaskan pemerintah tidak ingin ada celah dalam rantai pasok konsumsi jemaah—dari dapur produksi di dalam negeri hingga penyajian di Arab Saudi.
“Fokus kami memastikan produksi siap, distribusi tepat sasaran sampai ke dapur, dan potensi kendala pengiriman sudah diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Kemenhaj memproyeksikan kebutuhan bumbu mencapai 360 ton untuk musim haji tahun ini. Komposisinya terdiri dari 28 jenis untuk wilayah Makkah dan 23 jenis untuk Madinah—angka yang disesuaikan dengan durasi layanan konsumsi di masing-masing lokasi.
Sementara itu, kebutuhan RTE juga disiapkan dalam skala besar mengikuti total hari operasional layanan jemaah. Skema ini menjadi bagian dari strategi menjaga kesinambungan suplai makanan, terutama dalam situasi darurat atau saat distribusi terganggu.
Dari sisi distribusi, sebagian logistik dilaporkan sudah bergerak, bahkan ada yang telah tiba di Jeddah. Namun, pemerintah mengakui masih ada pengiriman yang sedang dalam proses dan ditargetkan rampung paling lambat 10 April 2026—sebelum kedatangan petugas haji di Arab Saudi.
“Kami pastikan semua tiba tepat waktu. Jika ada kendala, opsi alternatif langsung kami siapkan agar layanan jemaah tidak terganggu,” tegas Tri.
Tak hanya soal distribusi, pengawasan juga diperketat. Ditjen PE2HU akan memonitor penggunaan bumbu di dapur katering guna memastikan pemanfaatannya optimal dan sesuai kebutuhan jemaah.
Langkah ini sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan konsumsi di musim haji berikutnya—sebuah sinyal bahwa pemerintah tak hanya fokus pada kelancaran, tetapi juga perbaikan berkelanjutan.
Dengan kesiapan logistik yang diklaim tetap “on track”, Kemenhaj berupaya memastikan satu hal: jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan konsumsi yang layak, terjaga kualitasnya, dan bebas dari gangguan operasional di Tanah Suci.*
