MADINAH — Pemerintah tancap gas mematangkan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Di tengah dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan dua fokus utama: mitigasi keamanan jemaah dan fleksibilitas layanan ibadah.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Puji Raharjo, menyebut pemerintah tidak ingin mengambil risiko di tengah situasi global yang belum sepenuhnya stabil. Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan pengawasan Komite III DPD RI di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah, Senin (30/3/2026).
“Keselamatan jemaah adalah harga mati. Kami menyiapkan skenario mitigasi yang komprehensif agar jemaah tetap bisa beribadah dengan aman dan tenang,” tegasnya.
Menurut Puji, langkah antisipatif disusun menyusul eskalasi situasi di kawasan Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada mobilitas dan kenyamanan jemaah. Pemerintah pun menyiapkan berbagai opsi untuk memastikan operasional haji tetap berjalan tanpa gangguan signifikan.
Di sisi lain, Kemenhaj juga menggenjot fleksibilitas layanan ibadah. Skema Tanazul (pemulangan lebih awal atau penundaan) dan Murur (melintas di Muzdalifah) tengah dimatangkan untuk mengurai kepadatan jemaah di titik-titik krusial.
Tak hanya itu, mekanisme pembayaran Dam juga dirancang lebih adaptif. Pemerintah memberi ruang kebebasan bagi jemaah dalam memilih lokasi pelaksanaan—baik di Tanah Suci maupun di Tanah Air.
“Kami tidak memaksakan satu skema. Prinsipnya adalah kemudahan. Jemaah diberi kebebasan menjalankan sesuai keyakinan, sementara pemerintah hadir sebagai fasilitator,” ujar Puji.
Di level operasional, kesiapan lapangan terus dipacu. Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah KUH Jeddah, Zakaria Anshori, memastikan seluruh elemen layanan mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi hingga layanan kesehatan sedang difinalisasi sebelum kedatangan kloter pertama.
“Tim bekerja intensif. Semua lini kami siapkan agar tidak ada celah saat operasional dimulai,” katanya.
Dari sisi pengawasan, Komite III DPD RI memberikan sinyal dukungan sekaligus peringatan. Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, mengapresiasi langkah strategis pemerintah, namun menegaskan pentingnya kontrol ketat di lapangan.
“Kami mendukung penuh, tapi pengawasan tidak boleh kendor. Terutama pada kesiapan petugas dan kenyamanan hotel di Madinah,” tegas Dailami.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan peninjauan langsung ke dapur katering jemaah haji di Madinah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan kualitas konsumsi tetap terjaga, sekaligus menguji kesiapan layanan sebelum puncak operasional dimulai.
Dengan kombinasi mitigasi risiko dan fleksibilitas layanan, pemerintah berharap penyelenggaraan haji 2026 tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga adaptif terhadap tantangan global yang terus bergerak dinamis.*
