JEDDAH – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah RI terus memperketat pengawalan proses kepulangan jemaah umrah Indonesia di tengah dinamika situasi kawasan Timur Tengah.
Melalui Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI Jeddah, pemulangan jemaah dilakukan secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan Bandara Amir Muhammad bin Abdulaziz di Madinah.
Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah, Muhammad Ilham Effendy, menyampaikan bahwa dalam dua hari terakhir sebanyak 2.190 jemaah telah kembali ke Tanah Air.
“Pemulangan dilakukan menggunakan maskapai nasional dan internasional, dengan rincian 985 jemaah pada 17 Maret dan 1.205 jemaah pada 18 Maret 2026,” ujarnya.
Dampak Pembatalan Penerbangan
Di tengah proses tersebut, sejumlah jemaah dilaporkan terdampak pembatalan penerbangan oleh beberapa maskapai. Kondisi ini memicu ketidakpastian jadwal kepulangan, sekaligus menambah beban biaya akomodasi dan konsumsi yang harus ditanggung secara mandiri.
Menanggapi situasi itu, pemerintah memastikan kehadirannya dalam memberikan perlindungan maksimal kepada jemaah hingga dapat kembali ke Indonesia dengan aman. “Kami terus melakukan pemantauan intensif dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mempercepat proses kepulangan jemaah di tengah situasi yang dinamis,” kata Ilham.
Puluhan Ribu Jemaah Telah Kembali
Seiring upaya pemulangan yang terus berjalan, jumlah jemaah umrah Indonesia yang telah kembali ke Tanah Air sejak 28 Februari hingga 18 Maret 2026 tercatat mencapai 30.360 orang.
Pemerintah juga mengimbau seluruh jemaah untuk tetap tenang dan aktif berkomunikasi dengan petugas di lapangan guna memastikan penanganan berjalan optimal.
Selain itu, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) diingatkan untuk tetap bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak jemaah, termasuk akomodasi dan tiket kepulangan sesuai kontrak yang telah disepakati.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga kepastian layanan sekaligus meminimalisasi dampak situasi global terhadap jemaah Indonesia di Tanah Suci.*
